Implikasi Sosial dan Politik Birokratisasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Advertisements

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA
Liberalisme dan Sosialisme
Ideologi dan Prediksi Perkembangan SJSN
Pendidikan Kewarganegaraan
PERIKLANAN INTERNASIONAL
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KOSUMEN. BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung.
Pendidikan Kewarganegaraan
KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Aktualisasi Nilai Nilai pancasila dalam proses legislasi
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
“Demokrasi”.
ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA
KONSEP DASAR GEOGRAFI KEBUDAYAAN (SDM) FISIS/ALAM ORGANISASI.
AKSI SOSIAL (SOCIAL ACTION)
Perkembangan Ekonomi Indonesia
Teori Normatif Pers 2.
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
HAM Oleh Kelompok 1.
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Modul 1 BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS Dra. Hj. Popon Herawati, MSi
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
MANAJEMEN BIROKRASI PERUSAHAAN MILIK NEGARA
Pendidikan DEMOKRASI.
SRI SULASMIYATI, S.Sos, M.AP
Pertemuan 13 Hubungan Industrial & Manajemen Konflik
BAB l PENGANTAR PERILAKU KEORGANISASIAN

Pendidikan DEMOKRASI.
Ideologi yang Berkembang di Dunia
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
TOKOH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BIROKRASI
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
SISTEM MEDIA MASSA Recap by
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
PERAN NEGARA DALAM HUBUNGAN BURUH-MODAL-NEGARA
Profit Management Oleh: Silvana Noor Fauzza
Kelompok 1 Deassy Nandarini S
PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
MANAJEMEN BIROKRASI DITA DONNA BALANTIKA ( )
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Etika Bisnis Konsep dan Kasus Manuel G Velasquez
Antara Meritokrasi dan Demokrasi di Asia
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
PERILAKU ANTAR KELOMPOK DAN MENGELOLA KONFLIK
PERKULIAHAN TANGGAL 21 OKTOBER 2009
ILMU POLITIK NAMA ANGGOTA : RISKI RIANDA ALBERTUS ARYO ANDIKA TITO NUR
Uang dan Moderenisasi Perekonomian
Kelompok 8 Bab VII “Apakah Ada Pengulangan ??”
Universitas Muhammadiyah Surakata
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
Organisasi dan Kode Etik Profesi
KONSEP-KONSEP POLITIK
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
Apa Bisnis itu? Kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa Bisnis adalah bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi.
MANAJEMEN BIROKRASI BAGI PERUSAHAAN SWASTA
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
Di susun oleh: Diding Suhendi NPM:  Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Implikasi Sosial dan Politik Birokratisasi Nama Kelompok 6 IVI ARINI WULANDARI RAHMADINTA RANGGA MUHAMMAD FACHRI DANAN KUSUMA SUTRI WIDODO

Filosofi dari Birokratisme Antagonisme politik menyebabkan perpecahan dua kubu, para tiran ( dan pendukungnya ) serta para pendukung pemerintahan populer. Konflik politik ini sebagai bentuk perjuangan berbagai kelompok untuk meraih supremasi. Dalam antagonisme ini Negara selalu benar dan orang tersebut selalu salah. Negara adalah wakil dari kesejahteraan bersama dengan keadilan, peradaban, dan kebijaksanaan yang unggul. Kediktatoran inilah yang membuat munculnya istilah “Akulah Negara” oleh para birokrat tirani.

Lanjutan . . . Inti dari filsafat birokratisme : para birokrat adalah hamba hukum. Jika mereka melanggar hukum, tidak ada kekebalan yang menaunginya. Bagi negara, Anda diangkat, dilantik, dan dibayar untuk menegakkan hukum. Negara adalah satu-satunya lembaga yang berhak untuk menerapkan paksaan dan membatasi sikap birokrat yang menimbulkan bahaya pada individu dan menegakkan penerapan hukum.

Kepuasan Birokrasi Para pejabat bertugas untuk melayani masyarakat. Kantornya telah didirikan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan tindakan legislatif dan oleh alokasi dari sarana yang diperlukan untuk mendukung dalam anggaran tersebut. Para birokrat mengeksekusi hukum di negaranya. Dalam menjalankan tugasnya ia menganggap bahwa dirinya berguna bagi masyarakat, bahkan ketika hukum harus menempatkannya dalam praktek yang merugikan kesejahteraan bersama tersebut.

Pemikiran Birokratisasi Tren modern dari birokrasi totalitarianisme akan terjadi jika para pendukung tidak berhasil menanamkan doktrinisasi ajaran mereka. Di sebagian besar negara dari benua Eropa universitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Abad 19, Liberalisme mencoba membatasi Departemen Pendidikan dengan cara mengganggu kebebasan Profesor untuk mengajar apa yang mereka anggap benar dan tepat. Profesor dipilh oleh pemerintah untu memasukkan doktrin pandangan kemahakuasaan pemerintah dan mengecilkan pengaruh ekonomi.

Lanjutan. Hukum ekonomi dianggap semacam pemberontakan Lanjutan . . . Hukum ekonomi dianggap semacam pemberontakan. Karena jika ada hukum ekonomi, maka pemerintah tidak dapat dianggap sebagai mahakuasa, sebagai keharusan kebijakan mereka hanya bisa berhasil ketika disesuaikan dengan pengoperasian hukum-hukum dari ekonomi itu sendiri. Para profesor ilmu ilmu sosial dari universitas mencela konsep bahwa ada keteraturan dalam fenomena ekonomi. Tidak semua dalam kekuasaan pemerintah untuk membuat semua orang lebih makmur. Negara memberikan subsidi, Subsidi tidak pernah dibayar oleh pemerintah dari dana sendiri tapi berasal dari mengorbankan pembayar pajak . pemerintah tidak dapat memberikan jika tidak mengambil dari seseorang.

Siapa yang harus menjadi Tuan? Di bawah setiap sistem pembagian kerja prinsip untuk kegiatan koordinasi dari berbagai spesialisasi sangat dibutuhkan. Upaya Spesialis akan tanpa tujuan dan bertentangan dengan tujuan jika ia tidak menemukan panduan dalam supremasi masyarakat. Tentu saja, Tujuan dari spesialis kerja ini akhir produksinya adalah untuk melayani konsumen. Salah satu ketidaksenangan terhadap sistem liberal dan sistem demokrasi kapitalisme adalah bahwa ia menekankan hak individu namun mengabaikan tugas-tugasnya. Orang berdiri di atas hak-hak mereka dan lupa kewajiban mereka. Karena dari sudut pandang sosial, tugas warga lebih penting daripada hak-hak mereka.

Lanjutan . . . Di bawah masyarakat pasar motif keuntunganya adalah mencari laba mengarahkan prinsip. Di bawah pengendalian pemerintahan adalah cara hidup yang teratur. vs

Lanjutan…. Semua spesialis, apakah pengusaha atau orang-orang profesional, sepenuhnya menyadari ketergantungan mereka pada arahan konsumen. pengalaman sehari-hari mengajarkan mereka bahwa, di bawah kapitalisme, tugas utama mereka adalah untuk melayani konsumen. di bawah birokrasi Model seperti Kediktatoran dan totalitarianisme menimbulkan ketidakbebasan untuk membangun sesuai dengan ide-idenya sendiri. Para spesialis atau ahli harus mematuhi dengan selera atasan birokrasi, dan mereka sendiri akan tunduk pada keinginan diktator tertinggi.

Lanjutan lagi. Pertanyaan adalah: Siapa yang harus menjalankan negara Lanjutan lagi . . . Pertanyaan adalah: Siapa yang harus menjalankan negara? Para pemilih atau birokrat? Birokratisasi adalah tempat berlindung. Para ahli menyadari supremasi birokrasi selalu tidak effisien namun fakta bahwa ia tidak dapat berhasil dalam sistem kompetitif jika tidak ada campur tangan birokrat serta kesadaran penuh birokrat untuk melayani seluruh warga yang ingin memerintah mereka.

TERIMA KASIH

PERTANYAAN Aringga Diaz (1): Apakah bisa penerapan antagonisme Birokrasi? Agus Suryaman (1): Apakah kebiasaan budaya korupsi telah berasal dr abad 19, mencari pencegahan thd hukum ekonomi Aditya Afif P. (1): Apa yang bisa membatasi prilaku patologi birokrasi para birokrat?