HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA-MALAYSIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1 ETIKA PROFESI AKUNTANSI ETIKA PROFESI AKUNTANSI DIHADAPKAN
Advertisements

TEKNIK NEGOSIASI.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
POLITIK HUKUM PENGERTIAN :
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Fungsi-ungsi kepemimpinan
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
KONFLIK PADA DUNIA KERJA
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT LAUT CHINA SELATAN
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Politik Luar Negeri Indonesia
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Manajemen Konflik.
ANGGOTA: ANGGI JANTI T Y (02) DHINA WINDY A (09) MUHAMMAD IRSYAD S (19) ZUHROUL FAUZIATUL U (32) XI IPA 2 Kelompok 7.
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNJ 2016
Fungsi-Fungsi kepemimpinan
KODE ETIK ASESOR & Validator
LBH BALI WCC ( LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTER )
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Manajemen Konflik.
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
SHIP PARTNER.
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Pertemuan 13 Hubungan Industrial & Manajemen Konflik
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
Komunikasi dan Manajemen Konflik
Kerjasama Bilateral Indonesia-Arab Saudi
Pentingnya Perwakilan Diplomatik
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer
PERTEMUAN 10 Manajemen Konflik RIKA KHARLINA EKAWATI, S.E., M.T.I.
PENGINTEGRASIAN (INTEGRASI)
PROSES SOSIAL DAN Interaksi Sosial
KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KONFLIK
KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KONFLIK
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Ike Prasetia N Lerin Diarwati
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL & HUBUNGAN INTERNASIONAL
BIMBINGAN KONSELING.
HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INDONESIA DENGAN Indonesia dengan jepang dalam “Economic Partnership Agreement (EPA)”
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Assalamualaikum wr.wb..
Pradita Arifin Nurcahyono
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
GANGGUAN KONSEP DIRI KONFLIK PERAN
KELOMPOK 5 : AGUS MAULANA DHEA PUTRI A HARYANTI NADILLA
Manajemen Konflik Rangkuman: Definisi dan Teori-teori Konflik
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
TELECENTER SEBAGAI FASILITATOR PERUBAHAN KOMUNITAS
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
“Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group (EPG) Untuk Mengatasi Masalah TKI di Malaysia” Kelompok 5 Indah Ratna Sari Dwi.
PEMBERDAYAAN KELUARGA
MENGIRIMKAN JAWABAN-JAWABAN RUTIN DAN PESAN–PESAN POSITIF
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
Antropologi dan Pertahanan
GEOSTRATEGI INDONESIA Nurlaila fitriasani Rima safitri Tutia rahmi Yusrawati1604 M. aji syahputra1604.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
Transcript presentasi:

HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA-MALAYSIA

KELOMPOK 5 Indah Ratna Sari Dwi Lenny Aprilia Diana Kusuma Negara

Malaysia Akhirnya Setuju Mencabut Kebijakan JP Visa Hubungan Indonesia-Malaysia Malaysia Akhirnya Setuju Mencabut Kebijakan JP Visa Kesepakatan Indonesia dengan Malaysia mengenai Buronan dan TKI Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Eminent Persons Group (EPG)

Malaysia Akhirnya Setuju Mencabut Kebijakan JP Visa Dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) Pemerintah Malaysia menyatakan bersedia mencabut kebijakan penerbitan dan penggunaan Journey Performed Visa (JP Visa) atau visa kunjungan/turis, yang sering disalahgunakan menjadi visa kerja. Secara resmi, kebijakan pencabutan JP visa ini akan dilakukan pihak Imigrasi Pemerintah Malaysia mulai tanggal 1 Oktober 2013. Pencabutan kebijakan JP visa ini selain diperlukan untuk mencegah masuknya TKI yang bekerja di Malaysia secara ilegal dan non-prosedural, juga guna menghindari terjadinya human trafficking yang membahayakan. JP Visa atau Journey Performed Visa adalah visa yang digunakan untuk bekerja setelah tinggal sementara di Malaysia, dengan cara menggunakan visa kunjungan tetapi kemudian digunakan sebagai permit (izin) untuk bekerja.

Kesepakatan Indonesia dengan Malaysia mengenai Buronan dan TKI Kerjasama ini untuk mewujudkan kesamaan pandangan dalam berbagai upaya yang diperlukan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang melibatkan kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia mengenai buronan dan TKI Kedua negara bersepakat untuk melindungi TKI dan memberikan jaminan hukum, serta jika terdapat buronan malaysia yang masuk ke Indonesia maka tidak akan diberikan pengamanan karena telah merugikan Malaysia. Begitupun sebaliknya dengan buronan yang masuk ke Malaysia maka tidak ada perlindungan yang diberikan dan diserahkan langsung kepada yang bersangkutan atau disebut dengan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA)

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM EMINENT PERSONS GROUP (EPG)

Latar Belakang Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga yang memiliki banyak kesamaan dari segi sejarah, sosial dan budaya bahkan sering disebut negara serumpun. Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia sudah terjalin sejak lama dan bisa dikatakan sangat dekat. Hubungan bilateral yang diljalani oleh kedua Negara tersebut yaitu pada bidang pendidikan, perekonomian,politik,investasi,dll. Namun potensi kerjasama maupun potensi konflik antar dua negara ini amatlah besar sehingga mengganggu kestabilan hubungan tersebut.

Selanjutnya.... konflik yang pernah terjadi antara kedua negara yaitu: tentang tenaga kerja Indonesia (TKI), perbatasan Indonesia-Malaysia dan persoalan beberapa budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk tim yang disebut dengan Eminent Person Group (EPG).

Rumusan Masalah Tujuan Bagaimana Hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam Eminent Persons Group (EPG)? Faktor kelebihan dan kelemahan Eminent Persons Group (EPG) pada Indonesia dan Malaysia? Tujuan Untuk mengetahui hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam Eminent Persons Group. Untuk mengetahui faktor kelebihan dan kelemahan Eminent Persons Group (EPG) pada Indonesia dan Malaysia.

Pembahasan Hubungan Kerjasama Indonesia - Malaysia dalam Eminent Persons Group (EPG) Eminent Persons Group (EPG) atau Rapat Kelompok Tokoh Terkemuka Indonesia-Malaysia adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan. Pembentukan EPG ini merupakan salah satu usulan Indonesia sebagai "strategic goals" (tujuan strategis) dalam meningkatkan hubungan kerjasama di segala bidang, melalui perundingan untuk mencari jalan keluarnya.

EPG diresmikan pada tanggal 7 Juli 2008 Dari hasil pertemuan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Forum tersebut membentuk 14 orang pakar, 7 dari Indonesia dan 7 dari Malaysia. Terdiri atas kelompok generasi muda, tokoh masyarakat, ulama, budayawan, tokoh wanita dan cendikia. Tugas pakar tersebut membahas berbagai masalah guna meredakan ketegangan jika kedua negara terlibat konflik.

Tugas Eminent Persons Group 1. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap isu-isu yang mengganggu hubungan Indonesia - Malaysia; 2. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua negara di segala bidang; 3. Memperkuat people-to-people contact diantara kedua negara; 4. Membina kesepahaman dan saling pengertian di berbagai bidang dan lapisan masyarakat diantara kedua negara; 5. Merumuskan rekomendasi kepada Presiden Indonesia tentang persoalan yang muncul dengan menggali akar masalah.

Dalam setiap pertemuan para pakar akan membahas mengenai tinjauan kesejarahan kedua negara, kesenjangan persepsi antar generasi, pengelolaan warisan budaya bersama, TKI , perbatasan dan isu pencitraan di media massa kedua negara. Kerjasama EPG Indonesia - Malaysia ini, diharapkan hubungan masyarakat kedua negara semakin erat dan isu-isu sensitif dapat dibahas dimana hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Serta memberikan masukan-masukan dari EPG yang menjadi sumbangan pemikiran bagi peningkatan hubungan kedua negara tersebut dan menjadi jembatan penyelesaian saat kedua negara terjadi konflik.

Faktor kelebihan dan kelemahan Adanya Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group Faktor utama kelebihan adanya kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam EPG yaitu dapat merumuskan upaya pencegahan dengan tujuan membuat suatu rekomendasi. Serta EPG juga membahas segala tantangan dan peluang bagi pengembangan dan peningkatan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan semangat penuh keterbukaan dan persahabatan dengan berhasil memunculkan beberapa gagasan yang didiskusikan untuk kemudian dapat direkomendasikan sebagai bentuk usulan kegiatan dalam laporan akhir EPG yang akan disampaikan kepada kepala pemerintahan masing-masing.

Kelemahan EPG yaitu EPG Tidak berfungsi sebagai pemadam kebakaran yang akan menyelesaikan setiap kasus namun lebih pada merumuskan upaya pencegahan dengan tujuan utama membuat suatu rekomendasi agar kesalah pahaman pada masa lalu tidak terulang. Pembentukan EPG tidak bisa menggantikan peran lembaga-lembaga pakar yang menangani kasus secara langsung seperti KBRI dan lembaga bantuan hukum. EPG hanya bertugas untuk memberikan masukan –masukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara dan penyelesaiannya tetap diserahkan kepada pihak yang sesuai dengan tugasnya. Dari beberapa anggota EPG ada yang kurang memahami sistem politik dan sistem budaya masing-masing Negara. Akibatnya perundingan tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat.

Kesimpulan Eminent Persons Group (EPG) atau Rapat Kelompok Tokoh Terkemuka Malaysia-Indonesia adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan dengan tujuan meningkatkan hubungan kerjasama melalui perundingan untuk dicarikan jalan keluarnya. Kelebihan dalam pelaksanaan EPG: membahas segala tantangan dan peluang bagi pengembangan dan peningkatan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan semangat penuh keterbukaan . Kelemahannya: tidak berfungsi sebagai penyelesai setiap kasus namun lebih pada merumuskan upaya pencegahan dengan tujuan utama membuat suatu rekomendasi . Selain itu EPG tidak bisa menggantikan peran lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan tugasnya.

Saran Indonesia hendaknya menerapkan sikap persuasif tapi tegas menghadapi negara tetangga Malaysia. Sikap persuasif tapi tegas adalah dalam menghadapi masyarakat di Malaysia yakni bersikap ramah dengan mendatangi dan mengajak berdialog eleman masyarakat di Malaysia, seperti kampus, organisasi kemasyarakatan, lembawa swadaya masyarakat, media, maupun birokrat, namun tetap menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Masyarakan harus banyak mengulas bagaimana sebaiknya membangun hubungan komunikasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai warga negara yang baik kita harusnya mengapresiasikan kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Melalui perjanjian EPG ini maka terjalin sebuah hubungan kerjasama yang dimana kerjasama ini mempunyai manfaat di dalam hidup bernegara kita dengan Malaysia.

TERIMAKASIH