PERAN MEDIA MASSA MEMBENTUK OPINI PUBLIK Pertemuan 7

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Fenomena Komunikasi Massa
Advertisements

Definisi Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom).
PROSES TERJADINYA OPINI DAN OPINI PUBLIK
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
OPINI PUBLIK TM-2 STIKOM PROSIA By: Yang Gusti Feriyanti,M.IKOM.
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
Minggu 3, Jumat 3 September 2010
M. Jamiluddin FIKOM -UEU. Alur Informasi  Alur informasi publik di suatu negara ditentukan oleh sistem politiknya.  Negara yang menganut sistem politik.
MENGAPA TELEVISI KOMUNITAS DIBUTUHKAN? Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007 Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007.
BAB I PERS DAN JURNALISTIK Pertemuan 01
Alur Simpang dari Demokrasi Postcommunist (Herbert Kitschiest)
Asumsi Operasional Agenda Setting Dimensi-dimensi Catatan
SISTEM DAN POLITIK EKONOMI INDONESIA
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
Agenda Setting & Framing
Arti pentingnya Pers dalam sistem komunikasi
Disajikan oleh Usman Yatim
LANDASAN ETIKA DAN PROFESIONALISME JURNALIS Pertemuan 3 & 4 Mata kuliah: O0264 / TEKNIK WAWANCARA MEDIA Tahun : 2008 / 2009.
PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS
PERS DALAM KOMUNIKASI INTERNASIONAL
PROPAGANDA DAN OPINI PUBLIK Pertemuan 5
Teori Normatif Pers 2.
Teori Normative Media Massa. Pengantar Peran media massa dalam suatu sistem pemerintahan Media massa dalam operasinya tunduk pada sistem politik di mana.
POLLING DAN PENDAPAT UMUM
Fenomena Komunikasi Massa
Media Massa dan Demokratisasi
Agenda Setting Pengantar
Komunikasi Massa.
KOMUNIKASI MASSA DAN MASYARAKAT MODERN Pertemuan 9 & 10
UNIVERSITAS MERCUBUANA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Misi Perusahaan Tanggung Jawab Sosial & Etika ( Bab 2,3 )
Teori DEMOKRASI Zaman Klasik
KEKUASAAN (POWER) Hampir semua kegiatan politik menyangkut penggunaan kekuasaan (power). Subjek ilmiah politik adalah studi tentang kekuasaan; siapa yang.
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ASPEK DAN MAZHAB FILSAFAT ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 2
KEBEBASAN MENGELUARKAN OPINI Pertemuan 1

Sistem Pers.
Konsep dasar ekonomi.
Fenomena Komunikasi Massa
MEDIA, PELAYANAN PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK Pertemuan 10
MEMAHAMI DAN MENGEVALUASI TEORI KOMUNIKASI MASSA
SISTEM MEDIA MASSA Recap by
Pers.
Pertemuan 3 KEKUASAAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
TEKNIK POLLING DAN OPINI PUBLIK Pertemuan 10
Pertemuan III Partai Tipe Sosialis, Fasis dan Komunis
EKONOMI DAN OPINI PUBLIK Pertemuan 8
By: Desayu Ekla Surya, S.Sos., M.Si
Start.
Munculnya Media Komunikasi Massa (1) Pertemuan 3
TEORI KOMUNIKASI MASSA
Apa dan Mengapa Demokrasi?
ANALISIS PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK
Pertemuan 12 IDEOLOGI Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
EVALUASI NASKAH RADIO Etika Naskah Jurnalistik Radio Pertemuan 16
DEMOKRASI Antara KONSEP DAN REALITA.
KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES
Etika Komunikasi Massa Pertemuan 7
PPT PKn.
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
Polling dan Pengolahannya
UNIT 1: SEJARAH KEWARTAWANAN PEMBANGUNAN
Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan
UNIT 10: Teori Persuratkhabaran
UNIT 9: Teori Persuratkhabaran
UNIT 10: Teori Persuratkhabaran
UNIT 1: Teori Persuratkhabaran
Transcript presentasi:

PERAN MEDIA MASSA MEMBENTUK OPINI PUBLIK Pertemuan 7 Matakuliah : O0222 - Opini Publik Tahun : 2009 PERAN MEDIA MASSA MEMBENTUK OPINI PUBLIK Pertemuan 7

Tujuan Mahasiswa dapat menunjukkan hubungan yang terjadi antara media massa dan opini publik Bina Nusantara University Bina Nusantara University 3

Materi Keterbukaan Informasi Tipologi Empat Sistem Pers Hubungan Media Opini Publik dan Polling Efektifitas Media Massa Dalam Pembentukan Opini Publik Bina Nusantara University

KETERBUKAAN INFORMASI Pendapat umum merupakan simbol legitimasi rakyat terhadap pemerintahnya. Hal itu bisa saja diperoleh dengan cara paksaan. Dengan demikian gejala ini eksis dalam sistem yang manapun juga, tetapi adanya berbagai sistemjelas akan mengakibatkan perbedaan peran pendapat umum dalam masing-masing pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dibangun di atas dasar opini publik diperlakukan sebagai ketaatan rakyat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi terhadap pemerintahannya. Bina Nusantara University

Keterbukaan itu menyangkut dua hal Keterbukaan itu menyangkut dua hal. Pertama, keterbukaan untuk bebas menyuarakan pendapat,rakyat tidak sembunyi-sembunyi dalam mengekspresikan pendapatnya. Dalam suasana keterbukaan, baik rakyat atau pemerintah membicarakan masalah secara bersama-sama, tidak ada yangditutupi. Kedua, keterbukaan untuk membicarakan semua masalah pentingtermasuk masalah yang sensitif, tidak ada previlese untuk membicarakan masalahtertentu. Khususnya untuk suatu sistem demokrasi, validitas pendapat umum sebagai sumber legitimasi suatu realitas sosial, ataupun sebagai input dan feedback bagi kebijakan umum ditentukan oleh faktor sejauh mana pendapat umum itu bisa dinilai sebagai pendapat dari well-informed citizen, yakni yang proses pembentukannya berlangsung dalam suatu ruang hampa di mana tersedia cukup keleluasaan dan kesetaraan akses bagi kelompok-kelompok terlibat untuk menyajikan pendapat mereka masing-masing. Disinilah media massa memainkan peranan yang penting. Bina Nusantara University

Semakin terbuka Sistem Pers suatu negara maka semakin dimungkinkan perolehan opini publik yang valid. Menurut Siebert, Peterson dan Schramp terdapat 4 Sistem Pers dunia, yaitu Otoritarian, Libertan, Komunis Soviet dan Tanggung Jawab Sosial Bina Nusantara University

TIPOLOGI EMPAT SISTEM PERS Siebet – Peterson - Schramp Otoritarian Berkembang di abad 16-17 di Eropa Sumber Absolut Monarki Mendukung negara dan kepemimpinan-nya Tidak boleh mengkritik Dimiliki oleh penguasa pasar atau swasta Pelopor : Hobbes, Hegel, Machiavelli Contoh : Iran, Nigeria Libertan Muncul di Inggris abad 17, menyebar di Eropa Muncul dari pemikiran pencerahan dan hak-hak alam Tujuan ; membantu , menemukan kebebasan Media dikontrol oleh pemikir di pasar bebas Pemilikan oleh swasta Pelopor : Locke, Milton, Adam Smith Contoh : US, Jepang, Jerman Komunis Soviet Muncul awal abad ke-20 di Soviet Sumber : ajaran Marx dan Lenin Tujuan : mendukung sistem Marxis, mengabdi pada rakyat Secara teori rakyat akan bisa memiliki pers dan memanfaatkannya Media dikontrol oleh aparat pemerintah dan partai komunis Media tidak bisa mengkritik tujuan partai Dimiliki oleh rakyat Pelopor : Lenin, Marx, Stalin, Mao, Castro, Gorbachev Contoh : Uni Soviet, RRC, Kuba Tanggung Jawab Sosial Muncul pada pertengahan abad ke-20, saat Amerika keluar dari tradisi libertarian Muncul dari tulisan kebebasan dan kritik Tujuan : Informasi, mendidik, membantu massa Pers hendaknya terbuka pada semua orang Dikontrol oleh pendapat massa dan tindakan konsumen, kode etik, dewan pers Tidak boleh menyebarkan info yang buruk, fitnah, dll. Dimiliki swasta dengan campur tangan pemerintah untuk memastikan kepentingan umum Contoh : Tidak ada, tapi Amerika sedang menuju ke arah ini Bina Nusantara University

MEDIA MASSA DAN POLLING Dibandingkan dengan teknik penelitian ilmiah lainnya, polling mempunyaiperbedaan yang didasarkan pada ciri khas polling, yaitu: ia mensyaratkan publikharus tahu mengenai peristiwa/isu yang akan ditanyakan dalam polling. Hal inikarena polling menanyakan apa yang dipikirkan publik terhadap isu-isu sosialpolitik yang berkembang dalam masyarakat. Media massa memainkan peranan penting karena lewat media publik mengikuti isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.Polling mengukur apa yang publik pikirikan, dan dalam banyak hal bergantungpada apakah seseorang mengikuti pemberitaan di media. Bina Nusantara University

Polling dapat dikatakan sebagai tradisi media massa Polling dapat dikatakan sebagai tradisi media massa. Kalau dilihat sejarahnya polling dipelopori oleh media massa meski dalam perkembangan selanjutnya menyertakan berbagai lembaga penelitian. Kenapa media massa amat getol dengan polling? Polling hanyalah salah satu cara untuk memaksimalkan peran media sebagai pengontrol pemerintah selain penyelidikan perhadap pejabat pemerintah, penyingkapan berbagai skandal politik dan sebagainya Bina Nusantara University

OPINI PUBLIK HUBUNGAN MEDIA,OPINI PUBLIK, DAN POLING PUBLIK MEDIA Bina Nusantara University

EFEKTIFITAS MEDIA MASSA DALAM OPINI PUBLIK George Gallup pernah mengatakan bahwa polling hanya berguna jika didengar. Polling adalah alat yang baik untuk mengekspresikan pendapat, dan itu hanya terjadi jikalau hasilnya diperhatikan dan didengar. Polling bisameningkatkan kualitas demokrasi, sebab menjamin informasi mengalir dari bawah ke atas. Agar hasil polling efektif, diperlukan kondisi sistem politik yang mampu memaksa para elit politik mendengar suara khalayak. Agar polling mempunyai daya pemaksa itulah, polling mempunyai keharusan dimuat dalam media massa. Bina Nusantara University

Dengan diberitakan, pemerintah dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan dimuat di media massa hasil polling mempunyai kekutatan dalam mengontrol pemerintah – memaksa pemerintah untukmemperhatikan hasil polling. Apabila hasil polling tidak dipublikasikan nasibnya akan sama dengan hasil penelitian akademis yang tidak mempunyai pengaruh selain menambah pengetahuan terhadap suatu masalah. Bina Nusantara University

Media mempengaruhi persepsi publik tentang peristiwa yang dianggap penting. Di sini kita bersinggungan dengan konsep yang disebut sebagai agenda setting. Polling selalu dibuat dengan asumsi bahwa masalah yang akan dipollingkan adalah masalah yang penting. Tetapi suatu masalah itu menjadi penting pada banyak hal bergantung kepada bagaimana perlakuan media terhadap masalah tersebut (diagenda-kan). Dengan menjalankan fungsi tersebut, media lalu sadar memberikan bobot kemenonjolan atau arti penting topik atau isu yangdiliputnya. Oleh karena itu, publik lalu mengadopsi penilaian media atas menonjoltidaknya suatu isu. Dengan perkataan lain, apa yang ditonjolkan oleh media massa melalui liputannya, maka dirasakan pula menonjol oleh publik Bina Nusantara University

Tetapi logika ini dengan kata lain ingin mengatakan, kalau polling ingin efektif dan didengarkan media harus mempunyai posisi otonom. Posisi media yang otonom penting untuk dua hal. Pertama, media mempunyai kebebasan untukmenyelenggarakan berbagai polling, termasuk polling mengenai tema-tema yang sensitif yang berhubungan dengan politik. Media otonom dalam menentukan tema apa yang akan dipollingkan, siapa yang menjadi sasaran polling dan sebagainya.Kedua, media yang otonom penting agar hasil polling mempunyai pengaruh terhadap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bina Nusantara University

OPINI KONSENSUS KEDUDUKAN MEDIA MASSA WAKTU TOKOH CAKUPAN PUBLIK PENGALAMAN MASA LALU TOKOH OPINI KONSENSUS WAKTU CAKUPAN PUBLIK Bina Nusantara University