Oleh : Bambang Supriyono TEORI DESENTRALISASI Oleh : Bambang Supriyono

Pentingnya kajian desentralisasi (decentralization) Penerapan model desentralisasi akan melahirkan pemerintahan lokal (local government) Berpengaruh terhadap pembangunan institusi mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan lokal.

Pengertian desentralisasi The transfer of authority to plan, make decisions and manage public functions from a higher level of government to any individual, organization or agency at a lower level (Conyers, 1986).

Beberapa dimensi desentralisasi Desentralisasi politik : pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada rakyat atau lembaga perwakilan yang dipilih Desentralisasi spasial : formulasi kebijakan dan program untuk mengurangi konsentrasi penduduk dengan mengembangkan wilayah pertumbuhan potensial.

Beberapa dimensi desentralisasi Desentralisasi pasar : distribusi kewenangan untuk memproduksi barang-barang publik melalui perusahaan kecil, menengah, kelompok masyarakat, koperasi, atau asosiasi swasta. Desentralisasi administratif : distribusi kewenangan dan fungsi secara herarkhis antara unit pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat yang lebih rendah non-central governmental unit (Cohen & Peterson, 1989).

Decentralization dan deconcentration Menyangkut alokasi kekuasaan pemerintah pusat kepada bawahannya. Desentralisasi : alokasi kekuasaan kepada unit-unit lokal yang ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu, untuk melaksanakan penilaian, inisiatif dan pemerintahannya sendiri. Dekonsentrasi : alokasi kekuasaan dengan menyusun unit administrasi (field stations) secara hierarkhis hingga tingkat lokal untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat (Alderfer, 1964).

Desentralisasi fungsi (wewenang) Devolution : desentralisasi kewenangan politik secara legal dan dipilih secara lokal Deconcentration : desentralisasi kewenangan administrasi yang diberikan pada perwakilan badan pemerintah pusat (Conyers, 1983). Pengertian devolution dari Conyers ini menyerupai decentralization yang dikemukakan Alderfer.

Cakupan desentralisasi Decentralization : the transfer of authority and responsibility for public functions for the central government to subordinate or quasi independent government or organization or the privat sector. Each type of decentralization –political, administrative, fiscal, and market- has different characteristics, policy implications, and conditions for success (Litvack, 1998).

Cakupan desentralisasi Desentralisasi politik : melimpahkan wewenang kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan. Desentralisasi administratif : pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada unit-unit administratif pemerintahan yang lebih rendah, organisasi semi otonom, hingga organisasi sukarela. Desentralisasi fiskal : delegasi wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bidang fiskal meliputi aspek pendapatan (revenue) dan pengeluaran (expenditure)

Cakupan desentralisasi yang lebih luas Privatization, deregulation of private service provision, devolution to local government, delegation to public enterprises, deconcentration of central government bureaucracy (Rondinelli, 1989). Privatization : pemberian semua tanggung jawab terhadap organisasi di luar pemerintah (swasta) Devolution to local government : pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional dengan aktivitas sub nasional di luar kontrol pemerintah pusat

Cakupan desentralisasi yang lebih luas Delegation to public enterprises : perpindahan tanggung jawab dan fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan dikontrol secara langsung oleh pemerintah pusat Deconcentration of central government bureaucracy : penyerahan wewenang dan tanggung jawab administrasi terhadap lembaga kementerian yang lebih rendah atau badan pemerintah.

Dampak kebijakan desentralisasi Desentralisasi melahirkan local (self) government Dekonsentrasi melahirkan local state government atau field administration Local government memiliki otonomi (lokal) dalam arti self government, karena itu hubungan dengan sesamanya tidak bersifat hirarkis. Walaupun demikian, kepentingan dan urusan yang terliput dapat bersifat hirarkis. Sekalipun hubungan dengan Pemerintah merupakan hubungan antar organisasi, namun keberadaannya bersifat sub ordinate dan dependent terhadap pemerintah (Hoessein, 2001)

Keberadaan local government Sangat tergantung pada perspektif desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Desentralisasi sebagai suatu teori memiliki beberapa perspektif yang secara kohern memperkaya teori desentralisasi itu sendiri. Tidak ada sintesis atau agregasi teori yang monolitik dalam desentralisasi, kesepakatan dan pemahaman memiliki peranan penting dalam penggunaan konsep desentralisasi.