KEBERLANJUTAN DESA PASCA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
Advertisements

DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Sosialisasi Konsep Pedoman Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) Draft 8 Dec 2011.
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL I
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEGIATAN DESA SASARAN BARU
Prosedur Operasional Baku Uji Petik 2014
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
PENINGKATAN PERAN QAS DALAM MENJAMIN KUALITAS DESAIN SARANA AIR MINUM KUALITAS KEGIATAN PELAKSANAAN RKM.
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Latar Belakang Masyarakat desa Ekasari memiliki sistem air minun secara tradisional dan memiliki debit yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya terutama.
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
LINGKUP PENJELASAN KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
RENCANA PEMBIAYAAN.
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
KANTOR ROMS 1 KANTOR PROV. RIAU & KEP.RIAU
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PROGRAM PAMSIMAS-II DAN EVALUASI KINERJA POKJA AMPL DAN PAKEM PROPINSI SUMATRA BARAT Oleh : Misdar Putra (Koordinator Propinsi.
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
SOSIALISASI PAMSIMAS 3 Tahun
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
Ringkasan Hasil Survey
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Kementerian PPN/ Bappenas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
COMPANY PROFILE PDAM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN & RENCANA PEMANFAATAN SPAM REGIONAL WOSUSOKAS DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
PROGRAM PAMSIMAS III PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH LAMPUNG.
Transcript presentasi:

Rangkuman ROMS – 4 Rapat Regional I Program PAMSIMAS Batam, 29 Oktober 2015

KEBERLANJUTAN DESA PASCA Status Keberfungsian Desa Pasca Provinsi Jumlah Desa Pasca Status Keberfungsian Berfungsi Berfungsi Sebagian Tidak Berfungsi Jawa Tengah 1 777 678 38 61 Jawa Tengah 2 860 734 90 36 Jawa Tengah 3 841 767 13 D.I.Y 15 Jawa Timur 1 43 41 1 Jawa Timur 2 112 105 7 - TOTAL 2,653 2.340 136 115

Nilai Dana Keberlanjutan Penyaluran Dana untuk Keberlanjutan Sumber Dana Jumlah Desa Penerima Nilai Dana Keberlanjutan HID 674 131.307.600.000,- HIK 223 35.494.368.040.- HKP 74 7.460.910.000,- APBD 270 59.567.542.000,- CSR 3 130.000.000,- Pinjaman dll.

Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca ROMS-4 Tidak ada sumber air baku Debit sumur mengecil musim kemarau. Pompa rusak , iuran macet, (lebih kecil dari OP) , listrik dicabut PLN Masih terdapa t tidak ada iuran, dan besarnya iuran < BOP Berubahnya kualitas dan kuantitas air setelah pemakaian beberapa bulan air menjadi pajau / asin Konflik dengan petani dalam memanfaatkan mata air dimusim kemarau Pengurus BPSPAMS tidak berjalan optimal

Isu dan Permasalahan Keberfungsian Desa Pasca Terdapat 2 desa regular APBD tahun 2013 (Wanareja dan Pabuaran Kab Brebes), masih tercantum pada data SIM; desa tersebut dilaksanakan (luncuran) pada tahun 2014 karena kendala dana APBD, sudah ada dalam data SIM. Terdapat duplikasi data SIM nama desa Kutayasa kec. Sumbang kab Banyumas (reg APBN 2009 dan reg APBD 2013) 3 desa replikasi 2013 Kab Batang (Adinuso kec. Reban, Bawang kec. Blado, Plumbon kec. Limpung) belum masuk dalam SIM modul 7.3 2 desa replikasi Kab Cilacap ( Ciruyung dan Surusunda kec Karangpucung) belum masuk dalam SIM modul 7.3 Terdapat beberapa SPAM terkena bencana alam tanah longsor, sehingga pelayanan terganggu

Target Waktu Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Keberfungsian Desa Pasca Jateng No. Kegiatan Penanggung Jawab Target Waktu Penyelesaian 1 Pemantauan dan evaluasi melalui rakor FK se Jateng Satker PAMS Jateng, 2 Pemutakhiran data kondisi SPAM dan melaporkan kepada Kasatker PAMS dan DC diteruskan ke ROMS Provinsi FK Setiap akhir bulan 3 Pemutakhiran data SIM DC, ROMS Akhir Des 2015 4 Perbaikan bangunan SPAM yang telah mendapatkan alokasi dana (HIK/HKP/APBD/lainnya 2015) Satlak, difasilitasi FK Des 2015 5 Peningkatan kapasitas BPSPAM melalui pelatihan teknik dan manajemen PPMU Tahun 2014 dan 2015 6 Memantau koreksi data SIM modul 7.3 yang telah dilaporkan kepada CMAC DMs ROMS, PC secepatnya

Pembentukan Asosiasi SPAM Perdesaan Kabupaten/Kota Rencana Tindak Lanjut Target Pembentukan Jepara Akan dibentuk setelah ada FK Maret 2016 2 Kab DIY Integrasi dengan Asosiasi SPAMS Perdesaan yang telah ada ( PAMASKARTA) Desember 2015 ( menunggu SOP pembentukan Asosiasi) 20 Kab. di Jawa Timur Integrasi dengan Asosiasi SPAMS Perdesaan yang telah ada ( HIPPAM) Melakukan fasilitasi pembentukan Asosiasi SPAMS Perdesaan oleh FK Desember 2015 ( menunggu SOP pembentukan Asosiasi

PENYELESAIAN DESA sebelum 2015 Desa Belum Selesai 100% Provinsi Tahun Pelaksanaan Total Desa Belum 100% …. 2010 2011 2012 2013 2014 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Jawa Tengah 1 2 1 3 2. Provinsi Jawa Tengah 2 3. Provinsi Jawa Tengah 3 4. Prov insi D.I.Y 5. Provinsi Jawa Timur Desa Reguler APBD 2. Provinsi Jawa Timur 4 3. …. Desa Replikasi 2. Provinsi … 3. …

Provinsi Tahun Pelaksanaan Total Desa Belum 100% …. 2010 2011 2012 2013 2014 Desa HID 1. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi … 3. …. Desa HIK 1. Provinsi Jawa Terngah Desa HKP 1. Provinsi Jawa Tengah 3. …

Isu dan Permasalahan Desa Belum Selesai 100% Konstruksi sumur dalam mengalami kerusakaan, penyedia jasa tidak segera melakukan perbaikan (Pekerjaan sumur dalam di desa Jatimulya kec. Sidodadi Kab. Tegal) Inkind tidak terpenuhi Penyerapan dana APBD terkendala karena masuk belanja modal.

Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Belum Selesai 100% Penyelesaian desa yang belum selesai dijadwalkan akhir Desember 2015 selesai. ( akan dibantu DAK, APBD b. Memantau dan melaporkan perkembangan penyelesaiannya secara berkala Revitalisasi BPSPAMS APBD yang masuk belanja modal dianggarkan belanja sosial di PAK 2015 .

PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 Status Desa 2015 Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1 T-2 T-3 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Jawa Tengah 1 49 46 12 2. Provinsi Jawa Tengah 2 64 40 3. Provinsi Jawa Tengah 3 52 41 7 4. Provinsi D.I.Y + Jatim 1 50 26 5. Prov insi Jawa Timur 2 95 92 11 3 Desa Reguler APBD 28 5 4 31 9 2 29 21 10 16 1 25 19

PELAKSANAAN DESA TAHUN 2015 Status Desa 2015 Provinsi Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa IMAS PJM RKM T-1 T-2 T-3 Desa Replikasi 1. Provinsi Jawa Tengah 1 3 2. Provinsi Jawa Tengah 2 3. Provinsi Jawa Tengah 3 1 4. Provinsi D.I.Y + Jatim 1 5. Prov insi Jawa Timur 2

1. Provinsi Jawa Tengah 1 2. Provinsi Jawa Tengah 2 Status Kegiatan Pencairan BLM Jumlah Desa RKM SPPB T-1 T-2 Desa HID 1. Provinsi Jawa Tengah 1 47 2. Provinsi Jawa Tengah 2 38 3. Provinsi Jawa Tengah 3 18 75 Desa HIK 20 2 12 5 11 Desa HKP 25 13 23 3. Provinsi Jawa Tengah 3

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi Jml desa BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBN 1. Provinsi Jawa Tengah 1 49 T-1 46 T-2 12 30 T-3 4 6 22 36 2. Provinsi Jawa Tengah 2 64 26 38 40 24 3. Provinsi Jawa Tengah 3 52 11 31 4. . Provinsi DIY + Jatim 1 50 8 37 13 5. Provinsi Jatim 2 95 92 81 3 84

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi Jml Desa BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Reguler APBD 1. Provinsi Jawa Tengah 1 28 T-1 5 21 T-2 4 18 T-3 14 2. Provinsi Jawa Tengah 2 31 9 3 2 10 12 3. Provinsi Jawa Tengah 3 29 6 13 4. . Provinsi DIY + Jatim 1 16 1 11 7 5. Provinsi Jatim 2 19 25 26 24

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi Jml Desa BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa Replikasi 1. Provinsi Jawa Tengah 1 3 T-1 T-2 T-3 2. Provinsi Jawa Tengah 2 .3. Provinsi Jawa Tengah 1 . …

Target Pencairan BLM Desa 2015 Provinsi Jml Desa BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa HID 1. Provinsi Jawa Tengah 1 47 T-1 T-2 2. Provinsi Jawa Tengah 2 38 32 6 .3. Provinsi Jawa Tengah 3 75 20 65 7 37 54 66

Provinsi Jml Desa BLM Sebelum Nop. Nopember Desember M-1 M-2 M-3 M-4 Desa HIK 1. Provinsi Jawa Tengah 1 20 T-1 8 12 T-2 2. Provinsi Jawa Tengah 2 15 3. Provinsi Jawa Tengah 3 11 Desa HKP 25 4 21 23 13

Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Desa 2015 Pencairan dana APBD terkendala UU no.23 th 2014 dimungkinkan tidak cair, meliputi kegiatan Reguler APBD, HIK, dan HKP Adanya Surat Edaran dari Kanwil DJP Jawa Tengah II tgl 22 April 2015 perihal penegasan Dana Hibah / Bansos : bahwa dikenakan pajak PPn dan PPh ( kpd Bupati Purbalinga, Sukpoharjo Penyedia sumur bor terbatas

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Desa 2015 Mengawal percepatan revisi DIPA untuk HID, HIK dan HKP Mendorong DC dan FK untuk mendampingi satlak, dan fasilitasi proses pencairan kepada satker PIP Melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada PPMU dan CMAC Memberikan umpan balik dalam rangka advisory, dan meneruskan ke pusat dalam hal memerlukan tindak lanjut oleh pusat Mendapatkan kejelasan dari pusat mengenai pengenaan pajak dalam Program Pamsimas .

KESIAPAN DESA TAHUN 2016 Status Kesiapan Kabupaten untuk tahun 2016 Provinsi Kabupaten Jumlah Mempunyai Longlist Kesiapan Dana APBD Rata-rata Desa APBD Rata-rata Desa APBN 1. Provinsi Jawa Tengah 1 9 5.340.000.000 3 12 2. Provinsi Jawa Tengah 2 10 5.680.000.000 3. Provinsi Jawa Tengah 3 5.267.500.000 4. Provinsi D.I.Y 2 - 8 Prov Jawa Timur 1 6 2.150.000.000 5. Jawa Timur 2 13 6.405.000.000

Isu-isu Pelaksanaan Desa 2016 BLM APBD yang telah dianggarkan per desa rata-rata Rp. 220. juta ( Nillai RKM , Pamsimas III : Rp. 350 juta)

Terima Kasih