Persiapan alih kelola urusan Kehutanan di provinsi Kalimantan barat Dialog terfokus
Kesatuan Pengelolaan Hutan Hutan memberikan manfaat secara berkelanjutan Masalah hutan, e.g. Kebakaran, perambahan, pembalakan liar, dll. hutan dikelola secara efisien dan lestari Tidak ada pengelola di tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan UU 41/1999 ttg Kehutanan Pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat unit kelola, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.
Persiapan Alih Kelola Urusan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat Tujuan: Menggali informasi perkembangan pembangunan KPH pada level tapak di wilayah kabupaten, perkembangan kebijakan nasional dan strategi percepatannya. Sharing/identifikasi kegiatan dan pembelajaran dari inisiatif pembangunan KPH di Kabupaten Kapuas Hulu. Mengidentifikasi langkah-langkah terkait persiapan alih kelola urusan kehutanan dan pengelolaan KPH yang diperlukan dalam mendorong percepatan pengembangan KPH di Provinsi Kalimantan Barat. Dialog Terfokus Persiapan Alih Kelola Urusan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat 1. Pembangunan dan Operasionalisasi KPH di Indonesia, Konsepsi dan Implementasinya. 2. Implementasi Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 dan implikasinya bagi sektor kehutanan 3. Perkembangan pengelolaan KPHP Kapuas Hulu 4. Pembelajaran dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam proses pembangunan dan operasionalisasi KPH 5. Perspektif Pemerintah Provinsi atas pemberlakuan UU23/2014. 6. Perspektif Dinas Kehutanan Provinsi menghadapi proses alih kelola urusan kehutanan terkait KPH. 7. Peran Perguruan Tinggi dalam upaya mendorong percepatan pembangunan KPH di Kalimantan Barat 1 2 3 … T&J