Pertemuan Tindaklanjut Revisi 57 ke 52 Kanwil Kemenag Jawa Timur

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
Advertisements

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PENCAIRAN DANA Eks. AKUN BANSOS PADA KEMENTERIAN AGAMA
Sekilas tentang Akun Keuangan
RAPAT KOORDINASI TRIPARTID
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MADRASAH SWASTA (Mengacu Surat Dirjen Pendis No. DJ.I/PP.04/1374/2015 Tanggal , 08 Mei 2015 Tentang Revisi Petunjuk Teknis.
Hilmi Muhammadiyah Sekretaris Itjen Disampaikan Bandung, 2 Februari 2017.
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Kementerian Keuangan RI
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Pembiayaan Pembangunan
SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Pembiayaan Pembangunan
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

Pertemuan Tindaklanjut Revisi 57 ke 52 Kanwil Kemenag Jawa Timur SUBBAG RENKEU KANTOR WILAYAH KEMENAG PROVINSI JAWA TIMUR Pertemuan Tindaklanjut Revisi 57 ke 52 Pada Bidang Pendma Kanwil Kemenag Jawa Timur 14 Nopember 2014 *

TATA CARA PELAKSANAAN APBN (PP 45 Tahun 2013, pasal 13 dan 16) KPA Kebenaran Formal Materiil PPK PPSPM *

REVISI PENGGUNAAN AKUN 57 (Bansos) Hasil Reviu BPKP terhadap Belanja Bansos Tahun 2014 yang disampaikan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-577/MK.02/2014 tertanggal 4 September 2014 Dasar Terdapat anggaran Bansos yang dinilai tidak tepat sasaran, tumpang tindih, Tidak transparan, serta tidak akuntabel Isi *

Tindak Lanjut Surat Menteri Keuangan Bila belum dilaksanakan, agar K/L segera menunda/ merevisi/ menyesuaikan/ membatalkan kegiatan tersebut agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 1 Bila sedang dan sudah dilaksanakan/dicairkan, agar K/L meningkatkan transparansi dan governance pelaksanaan dan pengawasannya, serta disiapkan pertanggungjawaban dan auditnya. 2 *

Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Bentuk Revisi Pendma 526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. 1 *

Uraian Revisi 526113 Pada Pendma Rehab RA/ Madrasah Dapat ditempuh dengan Penunjukan Langsung

Standar Pelaporan

Standar Pelaporan (Konstruksi PL lanjut)

Standar Pelaporan (Konstruksi PL lanjut)

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Bentuk Revisi Pendma 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 5262. 2 *

Uraian Revisi 526311 Pada Pendma Bantuan Operasional IGRA Bantuan Program Akselerasi Dapat ditempuh dengan Kegiatan atau PL Barang

Standar Pelaporan Kegiatan

Standar Pelaporan (Kegiatan lanjut)

Standar Pelaporan (Barang PL)

Standar Pelaporan (Barang PL lanjut)

Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Bentuk Revisi pendma 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. 3 *

Uraian Revisi 526311 Pada Pendma Bantuan Alat Laboratorium Dapat ditempuh dengan Penunjukan Langsung

Standar Pelaporan (Barang PL)

Standar Pelaporan (Barang PL lanjut)