EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) TAHUN 2013
Advertisements

DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Pendataan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
E-PUPNAS 2015 SMP NEGERI 2 PADANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS)
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG PNS
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
RANCANGAN PERKA KEPALA BKN
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
SISTEM PELAYANAN TERPADU - SIMPEL
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Desain Implementasi Verifikator Level 2 Verfikator Level 1
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Tata Cara Pembayaran Kegiatan Fasilitasi Menggunakan Aplikasi SPIN OUT
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
Transcript presentasi:

EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang 30 Oktober 2015

Dasar Pelaksanaan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektronik Tahun 2015 Surat Edaran Kepala BKN Nomor E.26-30-V 77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang Implementasi e-PUPNS

Pelaksanaan Tanggal 22 September 2015 dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi Verifikator Level 1 (SKPD) Tanggal 22 September 2015 mulai dilaksanakan pendaftaran dan pengisian blanko PUPNS secara elektronik

Hambatan Pengisian PUPNS tidak dilakukan oleh PNS sendiri Kurangnya pemahaman PNS tentang tata cara pengisian blanko PUPNS Banyaknya persepsi-persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat PNS Server PUPNS Pusat yang sering mengalami gangguan menyebabkan kegagalan pengisian blanko Beberapa modul dalam aplikasi mengalami Error 500 Terbatasnya tabel referensi mengakibatkan data yang diisikan tidak sesuai dengan sebenarnya Contoh : tabel nama jabatan lama pada riwayat jabatan tidak ada, dll.

Rekapitulasi hasil sementara tanggal 29 Oktober 2015 19:08:53 Jumlah PNS yang belum kirim ke level 1 : 3483 orang Belum aktif : 52 orang Aktif : 3431 orang Jumlah PNS yang ada di ver level 1 : 4207 orang Jumlah PNS yang sdh di ver level 2 : 3845 orang JUMLAH PENDAFTAR 11535 orang Jumlah PNS Kab. Jombang (SIMPEG) : 11608 orang Jumlah PNS yang belum registrasi : 73 orang

Rencana Tindak Lanjut berikutnya…. Pangaduan klaim turun status dilayani paling lambat tanggal 10 Nopember 2015 dan dikoordinir oleh SKPD (verif level 1) Berkas masuk ke Verifikator Level 2 paling lambat tanggal 16 Nopember 2015 Verifikasi level 2 (BKD) akan dilaksanakan tanggal 17 Nopember – 20 Desember 2015 Tanggal 21 Desember 2015 berkas akan dikirim ke Verifikator Level 3 (Kanreg II BKN) BKD tidak akan menunggu berkas yang belum masuk