SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

DASAR HUKUM UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan PMK No. 191/PMK.05/2011 ttg Mekanisme Pengelolaan Hibah PMK No. 230/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Hibah PMK No. 233/PMK.05/2011 ttg Perubahan atas PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK No. 234/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi Transaksi Khusus PMK No. 235/PMK.05/2011 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

PEMBAGIAN FUNGSI UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya.  (SA-BUN) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja  (SAI) Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

PEMBAGIAN FUNGSI LKPP SABUN SAI K/L BUN

KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a). Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f) Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g). Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d) Menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h) Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)

KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l) Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o) Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q) Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s). Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN Pemegang kekuasaan PKN MENTERI……… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI…… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN) UTANG DAN HIBAH PENERUSAN PINJAMAN INVESTASI SUBSIDI BELANJA LAIN-LAIN TRANSFER KE DAERAH BADAN LAINNYA TRANSAKSI KHUSUS

STANDAR & SISTEM AKUNTANSI Standar Akuntansi Input Process Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Relevan Andal Dpt dibandingkan Dpt dipahami Dokumen Sumber Transaksi SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil

KERANGKA UMUM SAPP SAPP SAI SA-BUN 999 SAK SIMAK- BMN SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP SAKUNS SAU 999.01 999.02 999.03 999.04 SA-TD 999.05 SAPBL BPH Migas, BAPERTARUM, BAZNAS SA-BSBL 999.07 999.08 DJKN SA-TK 999.99

SAI SAK SIMAK BMN LRA NERACA CALK SATUAN KERJA SATKER PENGGUNA BSBL PERANGKAT DAERAH KP KD DK TP UB

MEKANISME PELAPORAN SAI DJKN UAPB UAPA DJPBN UAPPB-E1 UAPPA-E1 opsional opsional KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPB-W UAPPA-W BLU KPKNL UAKPB UAKPA UAKPA KPPN KPPN

PELAKSANAAN & PELAPORAN SAKUN SAU SiAP DJPBN LRA Kanwil DJPBN Dit. PKN NERACA LAK UAKKBUN UAKBUN Pusat CALK LAK LRA/NERACA Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN PMK No.171/PMK.05/2007 PMK No.233/PMK.05/2011 KPPN UAKBUN Daerah

Jenis Transaksi dan Dokumen Sumber di KPPN No Transaksi Dokumen Sumber 1. Alokasi Anggaran Belanja DIPA, dan Revisinya/ Dokumen yang dipersamakan DA DAU/DA DAK/SP Gubernur 2. Estimasi Pendapatan DIPA Lembar 4 3. Realisasi Belanja SPM/SP2D/SP2B-BLU/ SP3B-BLU/SPHL/SP2HL/SP3HL/SP4HL Jenis –jenis SPM : SPM LS, SPM GU, SPM GU Nihil, SPM UP/TUP, SPM IB, SPM DAU/DAK 4. Realisasi Pendapatan SSP,SSBC, SSBP dengan disertai NTB, NTPN, dan BPN sebagai bukti pendukung 5. Pengembalian Pendapatan SPM KP, SPM KBC, SPM KPNBP 6. Pengembalian Belanja SSPB 7. Penerimaan PFK Potongan SPM 8. Pengembalian Penerimaan PFK SPM/SP2D PFK 9. Pembayaran UP SPM/SP2D UP 10. Pengembalian UP Potongan SPM, SSBP UP 11. Kiriman uang Nota Debet/Nota Kredit/Wesel Pemerintah

Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan data di Dit.PKN SPM/SP2D SPM/SP2D Pengesahan Nota Debet/Kredit Bank Indonesia dan dokumen pendukungnya Memo Penyesuaian

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KPPN Isi Laporan Keuangan KPPN ....(nama KPPN).... selaku UAKBUN-D yang terdiri dari (i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. ….(nama KPPN)….., Kepala KPPN, Selaku UAKBUN ( )

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH Isi Laporan Keuangan gabungan seluruh UAKBUN-D tingkat Wilayah .....(nama Kanwil).... yang kami susun selaku UAKKBUN yang terdiri dari (i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, sedangkan subtansi Laporan Keuangan ini merupakan tanggungjawab UAKBUN-D. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. ….(nama Kanwil)….., Kepala Kanwil, Selaku UAKKBUN ( )

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT Isi Laporan Keuangan Dit.PKN selaku UAKBUN-P yang terdiri dari (i) Laporan Kas Posisi, dan (ii) Laporan lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jakarta, Dir. PKN, Selaku UAKBUN-P ( )

PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-UP/H Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang, serta hibah pemerintah. Contoh: Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri; Pembayaran cicilan utang luar negeri; Pembayaran cicilan utang dalam negeri; Penerimaan utang luar negeri; Penerimaan utang dalam negeri; Penerimaan hibah. PMK No.230/PMK.05/2011 PMK No.191/PMK.05/2011 DJPU UAPBUN DJPU UAPBUN Dit. EAS UAPPA-E1 999.01 Dit. EAS UAPPA-E1 999.02 Dit. EAS UAKPA DJPK UAKPA Dit. EAS UAKPA LRA CALK NERACA LAP.POSISI UTANG

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang Dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan Membayar (SPM), SP2D. Dokumen peneriaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP3, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN). Dokumen lainnya yang dipersamakan. Memo penyesuaian

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah Berita Acara Serah Terima DIPA dan revisinya DIPA pengesahan Notice of disbursement (NoD) SP2HL dan SPHL SP4HL dan SP3HL SP3HL-BJS MPHL-BJS Persetujuan MPHL-BJS Surat Setoran Pengembalian Belanja Surat Setoran Bukan Pajak Memo Penyesuaian

Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan utang Laporan Realisasi Anggaran, berupa: Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neraca Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Posisi Utang (Managerial Report) Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan hibah Laporan Realisasi Anggaran, berupa: Laporan Realisasi Pendapatan Hibah (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang) Laporan Realisasi Belanja Yang Bersumber dari Hibah (LRA Satker K/L) Neraca; Neraca UAKPA Belanja Hibah Neraca Satker Kementerian/Lembaga Neraca Satker BUN Catatan atas Laporan Keuangan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLA UTANG Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN-U&H yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jakarta, Dirjen Pengelolaan Utang, Selaku UAPBUN-Pengelola Utang ( )

PELAKSANAAN & PELAPORAN LAP.INVESTASI PEMERINTAH LRA CALK SA-IP 999.03 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait investasi (PMK No.190/PMK.05/2011) NERACA LAP.INVESTASI PEMERINTAH DJKN UAPBUN UNIT/ INSTANSI PENGELOLA IP-JK PANJANG UAKPA KEMENT-BUMN UAKPA BKF UAKPA UNIT/ INSTANSI PENGELOLA DANA BERGULIR UAKPA

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi Dokumen Anggaran Dokumen Pengeluaran Dokumen Penerimaan Memo Penyesuaian ; Dan Dokumen Lainnya Yang Dipersamakan. Laporan yang dihasilkan dalam pengelolaan investasi Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Neraca Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Investasi Pemerintah (managerial report)..

PELAKSANAAN & PELAPORAN Lap.Realisasi PP SA-PP Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan penerusan pinjaman pemerintah, seperti: penerusan pinjaman ke BUMN (PMK No. 28/PMK.05/2010) Dit. SMI UAPBUN NERACA CALK Dit. SMI UAPPA-E1 999.04 Dit. SMI UAKPA

PELAKSANAAN & PELAPORAN Lap.Realisasi Transfer ke Daerah SA-TD Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah (PMK No. 120/PMK.05/2009) DJPK UAPBUN NERACA CALK DJPK UAPPA-E1 999.05 DJPK UAKPA

PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-PBL Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya. (PMK No. 235/PMK.05/2011) NERACA ILK SOR DJPBN UAPBUN - PBL SEMETER/ TAHUN SEMESTER/ TAHUN UBL SATKER/ BAG. SATKER UAKPA UBL BUKAN SATKER UAKPA Sumber dana: APBN NON APBN APBN & NON APBN

PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-BSBL 999.07/999.08 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transaksi subsidi dan belanja lain-lain. (PMK No.196/PMK.05/2008) LRA DJA UAPBUN NERACA CALK K/L UAPPA-BSBL K/L UAPPA-BSBL SATKER KHUSUS UAPPA-BSBL

DJPB PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-TK 999.99 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran aset pemerintah yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN, yang tidak tercakup dalam Sub SABUN lainnya DJPB UAPBUN DJA UAPKPA-SATK DJKN UAPKPA-SATK PNBP yang dikelola DJA selain bagian Laba BUMN Aset yang dikuasai Pengelola Barang DJPB UAPKPA-SATK BKF UAPKPA-SATK Iuran kerjasama internasional Belanja Pensiun PFK

PROSES AKUNTANSI SAPP MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL Transaksi Aset Anggaran Transaksi Realisasi Transaksi Piutang Transaksi Persediaan Transaksi BLU Transaksi Lainnya KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SIMAK-BMN SAK BPK ASET (SIMAK-BMN) DJKN LK K/L GL SAI RKA-K/L DIPA MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL LKPP GL SAPP LK BUN GL SA-BUN Budget (APBN) SA-BUN MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN SiAP SAUP SA-IP SA-PP SA-TD SA-BSBL SA-PBL SA-TK SAKUN SAU Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran

KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi anggaran Kebijakan akuntansi pendapatan Kebijakan akuntansi belanja Kebijakan akuntansi pembiayaan Kebijakan akuntansi investasi Kebijakan akuntansi utang

Terima Kasih