PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES M. Linda Sitanggang Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Disampaikan pada Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Jakarta, 14 Agustus 2017

ISU STRATEGIS AKSESIBILITAS, MUTU, DAN KEAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN Penguatan rantai suplai obat di sektor publik, termasuk JKN. Penggunaan Obat yang Bertanggung jawab. Peningkatan Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin. Pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang beredar. Percepatan, pengembangan, dan transformasi industri sediaan farmasi dan alkes (Permenkes No. 17 Tahun 2017).

PETA STRATEGI: KEMANDIRIAN, AKSES, MUTU SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN RENSTRA 2015-2019 SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS Penguatan upaya kemandirian di bidang BBO, OT dan alat kesehatan Peningkatan kapasitas SCM obat- teknologi di IFK Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes Meningkatnya Kompetensi & Kinerja Aparatur Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya Sistem Teknologi Informasi Komunikasi Terintegrasi ARAH KEBIJAKAN PROGRAM: Penguatan pelayanan kefarmasian sebagai salah satu pilar pelayanan kesehatan Pendekatan rantai supplai untuk menjamin aksesibilitas Regulasi dan pembinaan berbasis resiko KERANGKA REGULASI: KERANGKA PENDANAAN: KEGIATAN TEKNIS & GENERIK KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi Pengembangan Organisasi sesuai Mandat Penyusunan Regulasi Perbaikan Regulasi Peningkatan Sinergisitas Pendanaan Kefarmasian Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN) Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev Meningkatnya Sinergitas Antar Program/Sektor Pusat & Daerah Meningkatnya Koordinasi & Efektivitas Litbang ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI RPJMN serta RENSTRA KEMENKES 2015-2019 LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL TERJAMINNYA PRODUK ALAT KESEHATAN & PKRT YANG MEMENUHI SYARAT DI PEREDARAN TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT, OBAT TRADISIONAL DAN ALAT KESEHATAN Peningkatan pengawasan pre- market alat kesehatan & PKRT Peningkatan mutu yanfar di Puskesmas Peningkatan promosi penggunaan obat & tekn. rasional Peningkatan pengawasan post-market alat kesehatan dan PKRT Peningkatan ketersediaan keterjangkauan obat

Instalasi Farmasi Provinsi / Kabupaten / Kota RANTAI SUPLAI OBAT Industri Farmasi 4 BUMN 180 Lokal 24 MNC Produksi Distribusi Instalasi Farmasi Provinsi / Kabupaten / Kota (545) Pedagang Besar Farmasi 2043 PBF 979 PBF pusat 1064 PBF cabang Puskesmas (9.740) Rumah Sakit (2.053) Apotek (21.586) Klinik (> 4.800) Toko Obat (8.042) Pelayanan Sumber data: Roadmap Industri Farmasi (2015), E-Report PBF (2015), Profil Ditjen Binfar Alkes (2015), Pusdatin Kemenkes (2015), SIRS on-line (2015), BPJS Kesehatan (2015)

AKSESIBILITAS OBAT DAN VAKSIN Produksi dan Distribusi Manajemen Logistik Pelayanan kepada Pasien Harga Pembiayaan Sistem pelayanan dan manajemen logistik Penggunaan yg rasional

PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI STANDAR PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI PELAYANAN FARMASI KLINIK Pengkajian Resep Penelusuran riwayat penggunaan obat Rekonsiliasi obat PIO Konseling Visite PTO MESO Dispensing Sed Steril PKOD Melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional Keselamatan pasien Pemilihan Perencanaan Pengadaan Penerimaan Penyimpanan Pendistribusian Pemusnahan Pengendalian administrasi Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian Manajemen Risiko Terkait kondisi Pasien, penyakit dan farmakoterapi

INTEGRASI DATA ELEKTRONIK RANTAI SUPLAI OBAT One Gate Policy: Tata Kelola Obat-Vaksin Terpadu Pemilihan/Seleksi Monitoring & Evaluasi FORNAS (e-FORNAS) Penggunaan POR Perencanaan Good Prescribing Practice RKO Good Pharmacy Practice FORNAS Distribusi Pengadaan Good Distribution Practice Good Storage Practice E-Katalog E-Monev Katalog E-Katalog E-Monev Katalog

Sebaran Kebutuhan Obat Berdasarkan Tingkat dan Model Pelayanan Obat E-FORNAS FORMULARIUM NASIONAL e-fornas.binfar.kemkes.go.id Penanganan keluhan / pertanyaan Masyarakat seputar Fornas secara cepat dan tepat Terdiri dari : Kelas Terapi : 29 Sub kelas terapi : 96 537 item obat/zat aktif (dalam 1018 kekuatan/bentuk sediaan) Sebaran Kebutuhan Obat Berdasarkan Tingkat dan Model Pelayanan Obat 586/1036 Tersier TIPE A dan B Pendidikan 467/849 Sekunder RS Tipe D, C dan B Non Pendidikan 237/380 Primer Puskesmas, Praktek Dokter Umum/Gigi, Klinik

Website E-MONEV OBAT http://monevkatalogobat.kemkes.go.id MONEV SUPPLY & DEMAND MELALUI SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK Fasyankes dan Dinas Kesehatan Website E-MONEV OBAT http://monevkatalogobat.kemkes.go.id

SISTEM APLIKASI MANAJEMEN LOGISTIK OBAT (E-LOGISTIC) Bank Data E-Logistik Pusat/Kemkes Instalasi Farmasi Kementrian Kesehatan Internet Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Instalasi Farmasi Propinsi Upload Data Wajib Puskesmas Integrasi LPLPO Integrasi laporan

INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN OBAT RASIONAL Regulasi dan Advokasi Optimalisasi Peran Tenaga Kesehatan Komunikasi dan Publikasi Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat SK Menteri Kesehatan RI HK.02.02/MENKES/427/2015 Pengetahuan masyarakat tentang cara memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan benar. Penggunaan obat secara rasional, baik obat bebas (OTC) untuk swamedikasi, maupun obat keras (ethical) yang diperoleh melalui resep dokter.

Penggunaan Obat yang Bertanggung-jawab dan Pelayanan Kefarmasian Mutu pelayanan kefarmasian perlu ditingkatkan Pemanfaatan sumber dana APBN/APBD/kapitasi utk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan farmasi di lingkungan dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan Penggunaan Obat Rasional Penggunaan obat rasional masih rendah Pemahaman penduduk terkait obat generik perlu ditingkatkan Pemberdayaan masyarakat untuk pengobatan rasional-peran Apoteker Implementasi di JKN Fornas Monev kendali mutu/biaya dari yankes Tahun 2017 terdapat Indikator Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Target : 55% Capaian tw 2 : 56.80%

Ketersediaan Obat di Puskesmas Manajemen Ketersediaan Obat-Vaksin Ketersediaan nasional mencukupi Ketersediaan di tingkat provinsi/kab/puskesmas bervariasi muncul kesenjangan Rencana Kebutuhan Obat Peran Nakes di Puskesmas RKO dan pelaporan ketersediaan obat LPLPO Menjaga ketersediaan obat, proaktif berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi = < 80% = ≥ 80% Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Per Provinsi

“Aksesibilitas, Mutu, dan Keamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan kita capai dengan Pengamanan Rantai Suplai Obat melalui Pengelolaan Obat dan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar.” Terima Kasih