PEMBAHASAN PROGRES DAN KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kegiatan Manajemen Konstruksi Pertemuan 02
Advertisements

REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
Topik Bahasan TAHAP PEMBANGUNAN PRB-BK.
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN CK – DIT.PAM – PKPAM PROVINSI
KICK OFF MEETING 5 Februari 2014.
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
Harian BUKU Kas Bank.
PELAKSANAAN PROGRAM SPAM REGIONAL DADIMURIA
Pengukuran Realisasi Fisik Ditjen PSP Tahun 2016
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Direktur Pengembangan PLP
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Update dan Status Program PRIM NTB
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PT. INDULEXCO Consulting Group
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Fungsi Manajemen Kontrak Pertemuan 06
PERENCANAAN SUMBER DAYA
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
PENGERTIAN SUPERVISI SUPERVISI : USAHA UNTUK MENGENDALIKAN PEKERJAAN DARI SUATU PERENCANAAN AGAR HASILNYA SESUAI DENGAN MUTU RENCANA, TEPAT WAKTU.
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Direktorat Pengembangan Air Minum
PEMBAHASAN PROGRES BULAN SEPTEMBER 2014 KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS
PAPARAN PERUMUSAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DAFTAR HITAM & DAFTAR NEGATIF BAGI PENYEDIA BARANG/JASA KEDEPUTIAN OPERASI Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi.
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PERILAKU DAN DINAMIKA PROYEK
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
Paparan Capaian Progres Pelaksanaan Pisew dan Hasil Monev
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PBJ OLEH APIP Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
STRATEGI PENGAWASAN PEngADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 17 Juli 2018.
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PRINSIP DASAR PERENCANAAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN SPAM
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
(Land Acqusition and Resetlement Action Plan /LARAP)
A. Profil Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (1/3) Kabupaten Bandung PJPK Gubernur Jawa Barat Sektor Persampahan.
KEMENTERIAN KESEHATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

PEMBAHASAN PROGRES DAN KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS LAPORAN AKHIR 2015 KONSULTAN PEMBINAAN TEKNIS PT. PILLAR PUSAKA INTI

Alokasi Dana Satker PAMS Rekapitulasi Nilai Pagu Anggaran SPAM TA 2015

Alokasi Dana PPAM

Jumlah Kegiatan Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Rekapitulasi Jumlah Anggaran berdasarkan Program SPAM TA 2015 Anggaran Biaya Berdasarkan Program Kegiatan Rekapitulasi Jumlah Anggaran berdasarkan Program SPAM TA 2015

Jumlah Kegiatan Berdasarkan Program Rekapitulasi Jumlah Kegiatan berdasarkan Program SPAM TA 2015

Jumlah Paket dan Pemenuhan Readiness Criteria Tiap Program

Jumlah Paket Fisik Terkontrak dan Sisa Kontrak / Lelang Rekapitulasi Dana Sisa Lelang Paket Kegiatan Terkontrak

Pelaksanaan Paket Kegiatan SPAM per 01 Desember 2015

Rekapitulasi Evaluasi Kontrak Kritis Periode I Kegiatan SPAM 2015

Permasalahan Kegiatan Rekapitulasi Berbagai Permasalahan pada Kegiatan SPAM 2015

KURVA-S PROVINSI BALI STATUS 30 NOVEMBER 2015

KURVA-S PROVINSI BALI ESTIMASI SAMPAI 15 DESEMBER 2015

KURVA-S NTB STATUS 30 NOVEMBER 2015

KURVA-S NTB ESTIMASI SAMPAI 15 DESEMBER 2015

KURVA-S PROVINSI NTT STATUS 30 NOVEMBER 2015

KURVA-S PROVINSI NTT ESTIMASI SAMPAI 15 DESEMBER 2015

KURVA-S PAPUA STATUS 30 NOVEMBER 2015

KURVA-S PAPUA ESTIMASI SAMPAI 15 DESEMBER 2015

KURVA-S PAPUA BARAT STATUS 30 NOVEMBER 2015

KURVA-S PAPUA BARAT ESTIMASI SAMPAI 15 DESEMBER 2015

REKAPITULASI PANJANG PIPA

STATUS IPA 8 DESEMBER 2015

LANJUTAN STATUS IPA 8 DESEMBER 2015

Pengadaan Material REALISASI PENGADAAN IPA DAN PIPA Jumlah Paket Fisik : 256 Paket IPA : 13 Unit IPA Pipa : 1.478.924 m. Status : On-site (Sudah berada di lokasi kegiatan).

DATA PABRIKAN IPA WILAYAH BANUSTRA MALUKUPAPUA Jumlah IPA : 13 Paket ( 10 S/D 150 L/det) PT. Maswandi : 3 Paket PT. Wijaya Kusuma Eng : 2 Paket PT. Arta Envirotama : 2 Paket PT. Aneka Punditirta : 1 Paket PT. Lepen Kencana Utama : 1 Paket PT. Jasuka Bangun Pratama : 1 Paket PT. Adhi Karya : 1 Paket PT. Citra Nusantara Persada : 1 Paket PT. Tirta Sarana Mulia : 1 Paket

DATA PABRIKAN PIPA WILAYAH BANUSTRA MALUKU PAPUA Jumlah PIPA : 1.147.664 m Supralon : 424.497 m Spindo : 266.365 m Wavin : 263.355 m Vinilon : 119.825 m Paralon : 65.127 m Indopipe : 17.671 m Langgeng : 8.626 m Bakrie : 6.165 m

PERMASALAHAN Terjadi Permasalahan dari mulai tahap persiapan s.d fungsionalisasi. Tahap Persiapan Readiness Criteria tidak seluruhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya misalnya Lahan, DED dan izin pemasangan pipa. Tahap Pelelangan Jumlah tenaga pokja kurang memadai dibandingkan jumlah paket kegiatan yang harus ditanganinya. Faktor Eksternal

4. Tahap Fungsionalisasi Tahap Pelaksanaan Fisik a). Tahap Pengadaan IPA dan Pipa Masalah administrasi Kemampuan pabrikan dalam memenuhi pesanan b). Tahap Pelaksanaan Konstruksi Kinerja kontraktor pelaksana; Kurangnya tenaga supervisi yang profesional dalam bidang pelaksanaan SPAM, dan yang siap berada di lokasi kegiatan; Jumlah tenaga tukang gali dan tukang pemasang pipa tidak sebanding dengan dengan jumlah kegiatan di setiap provinsi; 4. Tahap Fungsionalisasi Program daerah dalam menyediakan dana (DDUB) untuk pemasangan pipa tersier dan Sambungan Rumah (SR) tidak sejalan dengan kegiatan Satker PAMS. Belum dilakukan serah terima.

REKOMENDASI Tahap Persiapan Readiness Criteria harus dipenuhi, dan dapat dijadikan sebagai saringan untuk melihat kesungguhan daerah dalam kebersamaan membangun sarana air minum; Meningkatkan koordinasi dengan Pemkab dan Pemkot agar dapat memenuhi komitmennya terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Tahap Pelelangan Meningkatkan jumlah tenaga pokja sehingga pekerjaan panitia dapat berjalan dengan baik;

3. Tahap Pelaksanaan Fisik Tahap Pengadaan IPA dan Pipa Memperhatikan kemampuan nyata dari setiap pabrikan Dit. PAM melakukan pengendalian terhadap seluruh pabrikan IPA dan pipa b). Tahap Pelaksanaan Konstruksi Meningkatkan kinerja tenaga pelaksana di lapangan; Memperhatikan sisa kemampuan nyata masing-masing kontraktor; Meningkatkan SDM atau jumlah tenaga lapangan (Kontraktor dan Supervisi).

4. Tahap Fungsionalisasi Meningkatkan ketelitian dan disiplin petugas yang mengevaluasi usulan program Satker, terutama pada komitmen porsi daerah; Meningkatkan koordinasi kepada Pemda agar dapat memenuhi komitmennya terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Melengkapi dokumen administrasi serah terima pengelolaan.