Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANCASILA 12 DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Advertisements

MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
SOP 212 Sistem Politik Indonesia
Negara dan Kebijakan Publik. Pertumbuhan Kegiatan Negara Sejak 1880 Istilah “negara” dan “pemerintah” kerap dipertukarkan, yakni lembaga yang memiliki.
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
BAB 13 CIVIL SOCIETY.
PENDIDIKAN DAN PEMBEBASAN DALAM PANDANGAN PAULO FREIRE
III. PRINSIP KOPERASI PENGERTIAN PRINSIP
Pengatar Mata Kuliah Sejarah Ideologi Politik Bangsa Indonesia
Mata Kuliah Sosiologi dan Politik
HUBUNGAN SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Kontrak Belajar Mata Kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 7
Good Governance Etika Bisnis.
TUTORIAL PROGRAM PASCASARJANA
TEORI POLITIK IPEM 4215/3SKS TTM 1
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
PERAN POLITIK MUHAMMADIYAH
S I S T E M HASIL PROSES IQ, EQ, SQ Manajemen Sekolah KELUARAN Bekerja
NOVIA KENCANA, S.IP, MPA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Pertemuan I : Pengantar Materi dan Silabus Pendidikan Kewarganegaraan.
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
CERITA REKAAN/PBIN4211 (Materi TTM Pertemuan VI)
SEJARAH MODEL BIROKRASI DI INDONESIA
3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
Rencana Perkuliahan Manajemen Koperasi & ukm
LEMBAGA KEPARTAIAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2
TUJUAN INSTRUKSIONAL MATERI PERKULIAHAN BUKU REFERENSI QUIZ
Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.
By : Ratnasari Fajariya Abidin
PERTEMUAN II Mengkondisikan kelas/Orientasi keberadaan mahasiswa
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
KEWARGANEGARAAN DR.Suharto,SH,M.Hum Kewarganegaraan_AKC.
TUJUAN INSTRUKSIONAL MATERI PERKULIAHAN BUKU REFERENSI QUIZ
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
Berkelas.
PERTEMUAN VI Pendahuluan
Organisasi Pergerakan
KELOMPOK 4 Anggi fitriyani annisa syahnun maria serevina nidia christine stelia mardiana simanjuntak XII MIPA 6.
Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi
Relasi Gender dalam Masyarakat Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Oleh: Bambang Dibyo Wiyono, M.Pd.
RICKY FIRMANSYAH UNIVERSITAS GALUH CIAMIS Prodi FKIP – Sejarah
HAK ASASI MANUSIA DR.SUHARTO,SH,M.Hum.
PENDIDIKAN KEHIDUPAN KELUARGA
Serikat Buruh berbasis Industri
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM Materi Ke 6.
Sejarah Peradaban Islam pada Masa Pra dan Pasca Kemerdekaan di Indonesia Kelompok 12 : Ulfa Muwahidah Vony Juliantika.
BIROKRASI Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. birokrasi adalah.
Teori Kekuasaan dan Kewenangan
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 10
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
Pendidikan Kewarganegaraan BAB 4
RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT INDONESIA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
HUBUNGAN SOSIAL ANTAR KELOMPOK ETNIK
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
MAPABA Rayon Sunan Gunung Jati IAIN Surakarta. ORDE LAMA ORDE BARU REFORMASI MILLENIAL/ MODERN SEJARAH PRA KEMERDEKAAN.
Transcript presentasi:

Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS Pertemuan TTM Ke 7 Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS Mani Festati Broto Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

ELEMEN CIVIL SOCIETY TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mahasiswa dapat menjelaskan peranan kelompok keagamaan 2. Mahasiswa dapat menjelaskan peranan perempuan 3. Mahasiswa dapat menjelaskan peranan kelompok profesi 4. Mahasiswa dapat menjelaskan peran militer

PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN Peran organisasi masyarakat keagamaan yang telah lama ada di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua kelompok2 keagamaan berperan sangat penting pada masa kebangkitan nasional dan masa kemerdekaan. NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis dan tergabung dalam Masyumi. Pada saat Masyumi dibubarkan masing-masing kelompok tetap melanjutkan kegiatan politik praktis mereka dengan warna partai politik masing2.

ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA (NU) MUHAMMADIYAH Kedua ormas keagamaan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting tidak saja dalam kehidupan politik Indonesia, tetapi dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia

PERAN WANITA/PEREMPUAN Cikal bakal pergerakan wanita di Indonesia dan organisasi fungsional wanita/perempuan berawal dari pemikiran Kartini. Pada awal pergerakan kegiatan organisasi wanita ini menekankan pada kegiatan pendidikan kewanitaan yang bersifat praktis, seperti: merawat bayi, cara menjahit, merawat suami dll. Selanjutnya perjalanan sejarah pergerakan wanita tidak luput dari sistem politik yang berlaku dan kerap diintervensi untuk kepentingan penguasa, dan lebih banyak bernaung pada organisasi induk yang dibentuk oleh negara seperti pada masa Orde Baru. Pada masa reformasi, pergerakan wanita atau perempuan telah berada pada tingkat kemandirian, namun beberapa pakar perempuan masih meragukan kemandirian organisasi fungsional perempuan karena belum signifant partisipasi politik perempuan dalam kehidupan praktek politik .

PERAN WANITA/PEREMPUAN Pada masa Orde Baru, ada 3 model organisasi wanita yaitu: Organisasi Istri Aparat Birokrasi dan Militer Organisasi Istri yang bersifat otonom dan tidak terkait dengan organisasi induk Organisasi wanita yang berbentuk LSM

Federasi Buruh Seluruh Indonesia ini dibentuk pada tahun 1973. PERANAN KAUM PEKERJA FBSI Federasi Buruh Seluruh Indonesia ini dibentuk pada tahun 1973. SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kata ‘buruh’ diganti dengan kata ‘pekerja’

PERAN PEKERJA Pertanyaan: Organisasi fungsional SPSI pada masa Orba mendapat pengawasan yang ketat dari negara. Mengapa? Apa pentingnya mengubah kata ‘buruh’ menjadi kata ‘pekerja’ dalam organisasi fungsional pekerja?

PERAN ORGANISASI PROFESI-MILITER Samuel P. Huntington Campur tangan militer dalam politik dipicu oleh pembusukan politik. Intervensi militer dalam politik diterima sebagai ‘periode transisi’ untuk membentuk lembaga pemerintahan yang kuat. Dalam sejarah kehidupan politik Indonesia, maka militer terjun dalam kehidupan sosial-politik Indonesia dengan alasan ada pembusukan politik dan keterlibatan militer dalam kehidupan sebagai ‘periode transisi’

DISKUSI Tema : Baca artikle yang disediakan oleh tutor. Waktu : 45 menit Aktivitas diskusi: Buat kelompok dan masing2 kelompok terdiri dari moderator dan penyaji. Tugas penyaji adalah menyajikan materi topik dan moderator bertugas mengatur lalu lintas diskusi. Bahas tema artikel. Masing2 kelompok memilih bahasan yang terkait dengan peran perempuan, peran pekerja dan peran militer di Indonesia.