PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS

TUJUAN INSTRUKSIONAL Mhs memahami pemerintahan yg bersih Mhs memahami pemerintahan yg demokratis Mhs memahami syarat-syarat adanya pemerintahan yg bersih &demokratis Mhs menyadari pentingnya moralitas politik Mhs memahami macam-macam sistem pemerintahan Mhs memahami peranan partai politik Mhs memahami peranan organisasi non partai Mhs memahami pentingnya pemerintahan yg bersih & demokratis

KONTROL PADA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS

Pemerintah Pemerintahan Kekuasaan / badan tertinggi yg memerintah suatu negara Pemerintahan Perbuatan (cara, hal urusan, dll) memerintah suatu negara

Pemerintahan Segala urusan yg dilakukan oleh negara dlm menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara

Pemerintahan yang bersih sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

KONDISI Nilai-nilai Moralitas Pemerintahan Sistem politik & hukum

Bagaimana kalau sistem pemerintahan seperti ini..

KORUPSI perbuatan pejabat pemerintah yg menggunakan uang pemerintah dg cara yg ilegal.

KOLUSI bentuk kerjasama pejabat pemerintah dg oknum lain scr ilegal untuk mendapatkan keuntungan bg mereka.

NEPOTISME pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan/penghasilan bg keluarga, kerabat dekat shg menutup kesempatan bg orang lain

Masyarakat yang terlupakan dari KKN

Pemerintahan bersih Kondisi Mekanisme hubungan Budaya demokrasi

Demokratis = Sportif

PEMERINTAHAN YG DEMOKRATIS PARLEMENTER PRESIDENSIAL

SISTEM PARLEMENTER Prinsip utama : fusi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ka. pemerintah = perdana menteri, ka. negara = ratu/raja. kepala negara dpt membubarkan parlemen atas permintaan kepala pemerintahan. Sanksi hukum & moral, tradisi mengundurkan diri sbg salah satu cara menyelamatkan muka pemerintah yg tercoreng.

SISTEM PRESIDENSIAL pemilihan presiden secara langsung kekuasaan eksekutif (pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. pemisahan kekuasaan Presiden tidak dapat membubarkan kongres (parlemen), jg sebaliknya. kecuali presiden melakukan tindakan yg dipandang melanggar hukum sbgmn ditetapkan konstitusi. melarang rangkap jabatan.

Sistem tdk terkendali…

SISTEM PEMILIHAN cara untuk menentukan siapa politisi atau partai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan di badan legislatif atau eksekutif (presiden)

SISTEM PEMILIHAN Sistem Proporsional Sistem Distrik Sistem Multiple Distrik

Sistem Proporsional Sistem pemilihan yg membuka peluang bagi banyak partai politik untuk duduk di dalam pemerintahan Setiap partai bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih dalam setiap daerah pemilihan

Sistem Distrik sistem pemilihan dimana setiap daerah pemilihan disebut sebagai distrik Dalam distrik hanya terdapat satu kursi untuk diperebutkan Distrik adalah bagian dari sebuah negara bagian atau provinsi

Sistem Multiple Distrik Setiap distrik terdiri lebih dari satu kursi yang diperebutkan oleh banyak partai Berfungsi untuk mempertahankan persaingan antar calon dengan memberi kesempatan lebih banyak kepada partai politik

HARUS DAPAT DIKENDALIKAN

SISTEM KEPARTAIAN Sistem Dua Partai Sistem Multi Partai

Sistem Dua Partai Memungkinkan 1 partai memfokuskan pd kebijakan partai yg bersangkutan Cenderung menghasilkan kabinet yg stabil & bertahan lama. Memudahkan partai pemenang pemilu. Program partai dpt secara langsung mjd program pemerintah. Mempermudah pemilih dlm menjatuhkan hukuman bg partai yg gagal menjalankan pemerintahan

Sistem Multi Partai Sering dianggap sbg sumber instabilitas politik, krn kabinet sulit menjalankan agenda pemerintahan yg tdr dr banyak partai politik & perilaku partai sulit diprediksi Tiada kesulitan untuk mengembangkan sistem demokrasi Pertumbuhan yg tdk terkendali akan menimbulkan permasalahan fragmentasi

Sistem Multi Partai Krisis politik akibat konflik antar partai di eksekutif menumbuhkan gejala baru berupa ketidakmampuan memerintah (ungovernability) Jalan termudah bagi partai yang berkuasa adalah dengan membentuk koalisi dengan partai yang lain Keinginan setiap partai politik untuk selalu duduk dlm kabinet merupakan isyarat ketidaksiapan partai politik untuk membangun budaya oposisi

Ada pilihan…

PERANAN ORGANISASI NON PARTAI Organisasi yg tdk menjadikan perebutan jabatan publik sebagai tujuan utama Contoh : LSM, PT, lembaga riset, organisasi kemasyarakatan & kelompok kepentingan lain Memiliki posisi strategis dlm proses pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Menjadi ujung tombak perjuangan pemerintahan yg bersih & demokratis Tidak bergantung pd birokrasi, norma & kepentingan tertentu, lebih fleksibel dlm menentukan agenda pengawasan terhadap eksekutif & legislatif

KEKUASAAN TAK TERBATAS PARLEMENTER PRESIDENSIAL KEKUASAAN TAK TERBATAS kep negara = Raja kep pemerintahan = perdana menteri kep negara + pemerintahan = presiden Pemilu tuk memilih perdana menteri & legislatif Pemilu tuk memilih presiden & legislatif partai = 2 partai > 2 rangkap jabatan perdana menteri otomatis sbg anggota legislatif presiden tidak boleh rangkap jabatan

KEKUASAAN TAK TERBATAS PARLEMENTER PRESIDENSIAL KEKUASAAN TAK TERBATAS kedudukan raja, PM & legislatif bertingat/ berbeda. raja bisa membubarkan partai/legislatif atas permintaan PM kedudukan presiden sederajat dg legislatif. (presiden & legislatif tidak bisa saling menjatuhkan/membubarkar) kedudukan presiden sederajat dg legislatif adanya sanksi hukum dan sanksi moral yang jelas menganut hukum materiil (shg tdk ada sanksi moral) sistem pemilihan = distrik pemilu proporsional, multiple distrik adanya budaya oposisi adanya fragmentasi partai, koalisi partai otonomi daerah secara luas otonomi daerah masih sebatas wacana

Bukan politik tong kosong…