Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
MG-4 Preferensi Waktu Dalam Pengusahaan Hutan Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc Adi Hadianto, SP EKONOMI KEHUTANAN ESL 325.
MG-6 DAUR DAN ETAT PEMANENAN KAYU
KONSEP EKONOMI LAHAN HUTAN, MODAL DAN TENAGA KERJA KEHUTANAN
MG-3 KONSEP PENILAIAN EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
MG-8 PERMINTAAN DAN PENAWARAN HASIL HUTAN
Dasar hukum amdal (UUPLH) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
Theory of Change Wakatobi National Park Taman Nasional Wakatobi.
Tim Pengajar Manajemen Hutan
Zonasi : Memulihkan kondisi sumberdaya perikanan
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
Disampaikan pada acara:
DRAFT PERMENHUT Tentang PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SM, TN, TAHURA DAN TWA. Oleh: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
Perencanaan Tata Guna Lahan
ASSALAMU’ALAIKUM KELOMPOK 6: 1. Lian Yustiatin
PENATAAN RUANG DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
1. Menyusun rencana kerja Seksi Minyak dan Gas 2. Menyusun persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan.
PENATAAN RUANG & PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
MG-7 ANALISIS MARJINAL PEMANENAN KAYU
Kewenangan Pengelolaan
PENYUSUNAN BAHAN RPJMN SEKTOR KEHUTANAN Oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Solo, 13 November 2013.
ANALISIS INVESTASI PENGUSAHAAN HUTAN (Contoh Kasus) m. k
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) TAHUN
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
MG-5 MANAJEMEN HUTAN LESTARI
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
MG-11 ANALISIS BIAYA MANFAAT ANALISIS PROYEK KEHUTANAN BERDISKONTO
MG-6 DAUR DAN ETAT PEMANENAN KAYU
KONSEP EKONOMI LAHAN HUTAN, MODAL DAN TENAGA KERJA KEHUTANAN
ANALISIS INVESTASI PENGUSAHAAN HUTAN (Contoh Kasus) m. k
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MG-8 PERMINTAAN DAN PENAWARAN HASIL HUTAN
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TATAGUNA TANAH
EKONOMI KEHUTANAN ESL 325 (3-0)
EKONOMI KEHUTANAN DAN BEBERAPA ISU GLOBAL
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
MG-4 Preferensi Waktu Dalam Pengusahaan Hutan
Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc
MG-3 KONSEP PENILAIAN EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
MG-7 ANALISIS MARJINAL PEMANENAN KAYU
FUNGSI HUTAN.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DITJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN
Superfund Follies di Indonesia
Hutan Lindung Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Dikutip dari berbagai sumber
PERTEMUAN 2 PRAKTIKUM EKONOMI WISATA
USAHA JASA PERTAMBANGAN
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
KEPARIWISATAAN.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Transcript presentasi:

Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc MG-2 PENGURUSAN HUTAN Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc Adi Hadianto, SP EKONOMI KEHUTANAN ESL 325 (3-0)

PENGURUSAN HUTAN Perencanaan Kehutanan Pengelolaan Hutan Litbang, Diklat, dan Penyuluhan Pengawasan

PERENCANAAN KEHUTANAN Inventarisasi Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Penyusunan Rencana Kehutanan

PENGELOLAAN HUTAN Tata hutan Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Rehabilitasi dan reklamasi hutan Perlindungan hutan dan konservasi alam

PEMANFAATAN HUTAN Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Produksi Kawasan Konservasi (Kecuali di cagar alam, zona inti dan zona rimba Taman Nasional)

PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG 1. Pemanfaatan kawasan 2. Pemanfaatan jasa lingkungan] 3. Pemungutan HHBK

PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI 1. Pemanfaatan kawasan 2. Pemanfaatan jasa lingkungan 3. Pemanfaatan HHK dan HHBK 4. Pemungutan HHK dan HHBK

PEMANFAATAN HUTAN KONSERVASI Tidak boleh dilakukan di Cagar Alam, Zona Inti dan Zona Rimba Taman Nasional Boleh dilakukan, misalnya: Taman Buru, Zona Pemanfaatan Taman Nasional (rekreasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan Tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan Dilakukan melalui ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk tambang: Dilarang sistem pertambangan terbuka Jika berdampak penting dan strategis perlu persetujuan DPR.