SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYELIA SEBAGAI MANAJER
Advertisements

Pengertian Manajemen Istilah manajeman berasal dari bahasa Italia maneggio dan bahasa Latin maneggiare yang berarti mengendalikan kuda. Selanjutnya ,
KELOMPOK 1 TRI ANGGA KUSUMA M. TAUFIK SUJICK APRILIANY NURLAELA MAYA
Minggu Ke : 1 APAKAH SIA ITU ?
Sistem Informasi Manajemen 3 sks
PERENCANAAN (planning)
BAB I PENDAHULUAN.
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
DASAR-DASAR MANAJEMEN DAN ORGANISASI
PENGAWASAN.
PENDAHULUAN.
BAB I MANAJER DAN PENGELOLAAN
SAP 6 FUNGSI PERENCANAAN
PERKEMBANGAN PERAN SI/TI DALAM ORGANISASI
DAN PERANAN TI BAGI PERUSAHAAN
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKTO PUBLIK
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN.
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
Konsep Dasar Sistem Informasi
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Sistem Informasi Akutansi
PERENCANAAN (PLANNING)
Standar Proses Pendidikan
FORMULASI KEBIJAKAN Kelompok 1: Talitha a.a Romario Siti hidayatul j.
BAB IV PENILAIAN INTERNAL
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Pengambilan Keputusan
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
PERENCANAAN Lecture 6 Disampaikan oleh: Dr. Ir. NUDDIN HARA.
BAB I PENDAHULUAN.
PERENCANAAN EKONOMI KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TANTANGAN MANAJEMEN OLEH: Delima D Reinukky A L Fakhrudin M Ahmad Ali A Erick Satro Setiawan S.
KONSEP SISTEM INFORMASI
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KES 109-DASAR DASAR MANAJEMEN PRODI RMIK, FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
Pengantar MANAJEMEN (Konsep Dasar Manajemen)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Studi Kelayakan Bisnis
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Kontrak Kuliah Pengenalan Sistem Informasi
Koordinasi.
DOSEN : TRUSTORINI HANDAYANI,SE.,M.SI
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
IRO 321- MANAJEMEN UNIT KERJA 1 PERTEMUAN 1
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
MODEL KEBIJAKAN PUBLIK Mata Kuliah Kebijakan Publik
Materi 8 PERENCANAAN STRATEGI.
DASAR-DASAR MANAJEMEN DAN ORGANISASI
KONSEP MANAJEMEN By : Fitri Apriyanti, SST fig.
Manajemen dan Organisasi Bisnis
AKK DAN ISsUe PERUMAHSAKITAN
DAN PERANAN TI BAGI PERUSAHAAN
Pengantar Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN
FORMULASI Kebijakan PUBLIK
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
MANAJEMEN DAN ORGANISASI
Manager dan Pengelolaannya
Sistem Informasi Akuntansi Tinjauan Sekilas
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Manager dan Pengelolaannya
PERENCANAAN (Planning)
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DAN PERANAN TI BAGI PERUSAHAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Transcript presentasi:

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Welcome! SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK KELOMPOK 6 | M YUSUF ROBBYANTO | OSVALDO SATIVA | IRFAN MAULANA IRFAN EFFENDI | MUHAMMAD ROOM CHAIDIR | ANGGA WICAKSONO

INFORMASI, MANAJEMEN PUBLIK DAN Materi INFORMASI, MANAJEMEN PUBLIK DAN SISTEM INFORMASI Dosen Pembina : Nurjati Widodo, S.A.P., M.A.P. E-mail : nurjati_fia@ub.ac.id

Pengertian Informasi, Sistem Informasi dan Kebijakan Publik Menurut Kadir (2003:54) sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Ackof dalam Effendy (1989:51) mengatakan bahwa sistem adalah setiap kesatuan, secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Menurut Alter dalam Effendy (1989:11), sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Effendy (1989:111) SIM adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang teat yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen.

Tugas Manajer Publik

Tugas Manajer Publik Planning: Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan alternatif-alternatif, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Organizing: Merupakan suatu tindakan atau kegiatan menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau badan atau organisasi untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, baik untuk tujuan pribadi atau tujuan kelompok dan organisasi. Actuating: Merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan. Pengawasan: Merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan tersebut memberikan  hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil guna.

Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat.

Model Kebijakan Publik Model elite Kebijakan publik dalam model elite dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Teori model elite menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan kebijakan publik hendaknya dibuat apatis atau miskin informasi. Model kelompok Merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Model Institusional Hubungan antara kebijakan (policy) dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan, serta diimplementasi oleh lembaga pemerintah. Model Inkremental Pada model ini para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya.

Model Kebijakan Publik Model System Theory Pada dasarnya model sistem teori merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Model Rasional Diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Model Proses Adanya aktivitas politik dilakukan melalui kelompok yang memiliki hubungan dengan kebijakan publik. Hasilnya adalah suatu kebijakan yang berisi: Identifikasi/pengenalan masalah, Perumusan agenda, Formulasi kebijakan, dsb.

Teknologi Informasi Mengubah Proses Manajemen Konsep manajemen supply chain tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Teknologi Informasi (TI). Bahkan kalau dilihat dari sejarahnya, justru kemajuan teknologi inilah yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dari manajemen supply chain. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena esensi dari pengintegrasian berbagai proses dan entiti bisnis di dalam domain supply chain management adalah melakukan “share” terhadap informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh berbagai pihak. Secara umum, peranan teknologi informasi di dalam manajemen supply chain dapat dilihat dari dua perspektif besar yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial.

Teknologi Informasi Mengubah Proses Manajemen Minimize Risks Reduce Costs Add Value Create New Realities

Sistem Informasi Mempengaruhi Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Publik George Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu: Komunikasi Sumber daya Disposisi atau perilaku Struktur Birokratik Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan.