KRIMINALISASI PRAKTIK KEFARMASIAN , SUATU TINJAUAN FARMACOLEGAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 12
Advertisements

ASPEK HUKUM PROFESI APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
ETIKA PROFESI JAKSA.
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Dewi Irawaty, MA PhD Juli 2011 PASCA SARJANA UNHAS
Materi Ke-7: BATANG TUBUH (ISI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
HUKUM PERJANJIAN M. Hamidi masykur, s.h., m.kn.
HAK PATEN Handout Kelima.
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA dan TENAGA KESEHATAN DI ERA JKN-BPJS
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
BAB XIII ETIKA PROFESI/BISNIS
Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
LBH BALI WCC ( LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTER )
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
INDIKASI PIDANA DALAM PENDAFTARAN TANAH
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
KELALAIAN MEDIK TUNTUTAN PIDANA ATAU PERDATA
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
Desain Tata Letak Sirkuit
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
Introduction to Medical Law
Kajian Hukum Pidana bagi PPAT yang Bermasalah Hukum dalam Menjalankan Profesinya oleh Gandjar Laksmana Bonaprapta Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI/
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
Oleh Dr. Mudzakkir, S.H., M.H Dosen Hukum Pidana
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
hukum administrasi (negara)
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI HP :
RUU FARMASI, SUATU PEMIKIRAN
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
PEMBIDANGAN HUKUM.
Sanksi Perpajakan di Indonesia
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
HAK CIPTA.
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
RAHASIA DAGANG.
ASAS LEGALITAS.
HUKUM PERJANJIAN r yogahastama, s.h., m.kn.
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
HUKUM PERJANJIAN KARYAWAN B KELOMPOK II RIANI GOBEL
INDIKASI PIDANA DALAM PENDAFTARAN TANAH
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN SOSIAL Kelompok I : Rahmat Sahputra &Furqansyah.
Pidana & Pemidanaan di Berbagai Negara
KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
PERADILAN Tata Usaha Negara
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
ETIKA & NORMA Baham 02 a.
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ETIKA DAN HUKUM Lulu Mamlukah.S.Tr.Keb.,MH.Kes.
Transcript presentasi:

KRIMINALISASI PRAKTIK KEFARMASIAN , SUATU TINJAUAN FARMACOLEGAL FAIQ BAHFEN

PERTANYAAN PENGERTIAN DAN LINGKUP PRAKTIK KEFARMASIAN PENGERTIAN KRIMINALISASI ASAS DAN KRITERIA KRIMINALISASI APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA DALAM PRAKTIK KEFARMASIAN TINDAKAN DALAM PRAKTIK KEFARMASIAN YANG MANAKAH HARUS TERKENA ANCAMAN PIDANA ?

METODOLOGI DAN PENDEKATAN NORMATIVE STATUTE CONCEPTUELE DOGMATICAL SYSTEM

PENGERTIAN DAN LINGKUP PRAKTIK KEFARMASIAN (1) PASIEN MASYARAKAT KOMODITI

PENGERTIAN DAN LINGKUP PRAKTIK KEFARMASIAN (2) PK PENGADAAN PEMBUATAN DISTRIBUSI PELAYANAN

LANDASAN PRAKTIK KEFARMASIAN ILMIAH KENEGARAAN LANDASAN PRAKTIK KEFARMASIAN

HUKUM PRAKTIK KEFARMASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LANGSUNG TIDAK LANGSUNG APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI PERDATA PIDANA SUMBER HUKUM LAIN KEBIASAAN IPTEK PERJANJIAN INTERNASIONAL JURISPRUDENSI

KEBERADAAN PRAKTIK KEFARMASIAN APOTEKER KERJASAMA INDIVIDU

APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI SIPA, SIKA IZIN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TINDAKAN ADMINISTRASI TINDAK ADMINISTRASI GUGATAN TUN PTUN JUDICIAL

APLIKASI HUKUM PERDATA HAK & KEWAJIBAN PMH, WP GUGATAN PERDATA HUBUNGAN HUKUM SUBJEK HUKUM CAKAP SEPAKAT OBJEK SEBAB YANG HALAL

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN APLIKASI HUKUM PIDANA ASAS ASAS HUKUM PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PEMIDANAAN

PENGERTIAN KRIMINALISASI PROSES YANG MEMPERLIHATKAN PERILAKU SEMULA TIDAK DIANGGAP TINDAK PIDANA, TETAPI KEMUDIAN DI GOLONGKAN SEBAGI TINDAK PIDANA OLEH MASYARAKAT SEBUAH PROSES SAAT TERDAPAT SEBUAH PERUBAHAN PERILAKU INDIVIDU INDIVIDU YANH CENDERUNG UNTUK MENJADI PERILAKU KEJAHATAN DAN MENJADI JAHAT ADANYA PEMAKSAAN , INTERPRETASI TERHADAP UNDANG UNDANG MELALUI ANGGAPAN MENGENAI PENAFSIRAN

ISI HUKUM ISI HUKUM LARANGAN KEWAJIBAN SANKSI KEBOLEHAN

ASAS ASAS KRIMINALISASI SUBSIDIARITAS PERSAMAAN & KESAMAAN LEGALITAS

ASAS LEGALITAS TIDAK DAPAT DIPIDANA KECUALI BERDASARKAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UU TIDAK ADA PENERAPAN PIDANA BERDASARKAN ANALOGI TIDAK DAPAT DI[IDANA HANYA BERDASARKAN KEBIASAAN TIDAK BOLEH ADA TINDAK PIDANA YANG RUMUSANNYA TIDAK JELAS TIDAK ADA PIDANA YANG BERLAKU SURUT TIDAK ADA PIDANA KECUALI DITETAPKAN UUPENUNTUTAN PIDANA HANYA MENURUT CARA YANG DITETAPKAN UU

ASAS SUBSIDIARITAS & PERSAMAAN HUKUM PIDANA HARUS DI TEMPATKAN SEBAGAI SENJATA PAMUNGKAS UNTUK MENGATASI KRIMINALITAS HUKUM PIDANA YANG SEDERHANA DAN JELAS DALAM PENERAPAN HARUS PEHATIKAN : > AKIBAT DAN HUKKUM > MANFAAT

KRITERIA KRIMINALISASI DOMAIN ETHICS ATAU PUBLIC ? APAKAH PERBUATAN TERSEBUT TIDAK DISUKAI KARENA MERUGIKAN MASYARAKAT ? APAKAH BIAYA YANG HARUS DIKELUARKAN SEIMBANG DENGAN KETERTIBAN MASYARAKAT?APAKAH MENAMBAH BEBAN APARAT PENEGAK HUKUM? APAKAH PERBUATAN ITU MENGHAMBAT ATAU MENGHALANGI CITA CITA MASYARAKAT ? KRIMINALISASI TIDAK BOLEH DIGUNAKAN SEBAGAI SUATU TABIR SEKEDAR PEMECAHAN TERHADAP SUATU MASALAH

KASUS PRAKTIK KEFARMASIAN APOTEKER INVESTOR HAK & KEWAJIBAN HAK & KEWAJIBAN MENGAMNKAN SEDIAAN FARMASI SESUAI PERATURAN PERUUAN DAN DILAKUKAN SESUAI STANDAR HARUS TAAT PADA KETENTUAN TEKNIS FARMASI DAN TIDAK MELIHAT DARI ASPEK EKONOMIS SEMATA

HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI UNDANG-UNDANG YANG MEMBUAT DAN MENYEPAKATINYA PERILAKU MENGAMANKAN BERBEDA DENGAN TINDAK PIDANA BAIK YANG DITUR DALAM KUHAP MAUPUN UNDANG-UNDANG LAIN HARUS DIBERI PUJIAN TERHADAP APOTEKER YANG TELAH MENGAMANKAN TERHADAP PIHAK LAIN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA APABILA APOTEKER DIAM ??????????? APABIAL MENGAMANKAN DIANGGAP TINDAK PIDANA ????????

TOLOK UKUR STANDAR PROFESI STANDAR PRAKTIS STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

SIMPULAN SAMA PERSEPSI TENTANG PRAKTIK KEFARMASIAN PENGERTIAN, ASAS DAN KRITERIA KRIMINALISASI SERTA BAGAIMANA PENERAPANNYA APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA DALAM PRAKTIK KEFARMASIAN TINDAKAN MENGAMANKAN KOMODITI TERHADAP PENGADAAN , PENYALURAN DAN PENYERAHAN OBAT MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT DAN TIDAK TERGANTIKAN OLEH PROFESI SELAIN APOTEKER APALAGI HANYA INVESTOR PERTIMBANGAN KRIMINALISASI SUATU PERBUATAN TIDAK CUKUP LIHAT PERBUATAN SAJA TETAPI AKIBAT NYA TERHADAP MASYARAKAT UKURAN KEBAHAGIAAN BUKAN INVESTOR SEBAGI INDIVIDU YANG KITA CARI ADALAH KEBAHAGIAAN MASYARAKAN DARI PENYALAHGUNAAN DAN PENGGUNAAN YANG SALAH

TERIMA KASIH