MANAJEMEN SUMBER DAYA APARUTUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
SASARAN KERJA PEGAWAI.
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Pengertian Jabatan dalam Lingkungan Pegawai Negeri Sipil
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
Universitas Brawijaya
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jobseeker STIKES ‘AISYIYAH BANDUNG Bandung, 05 Agustus 2016
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Manajemen Umum Kepegawaian
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Manajemen Sumberdaya Aparatur
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Nama kelompok Astri Dewi Pujiati ( )
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARUTUR PENGANGKATAN PEGAWAI (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali) Dosen Pengampu : Nurjadi Widodo Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Publik Kelas G

Nama kelompok 3 Nabila Sasa Erdika 115030100111112 Novia Nur Eka S. 115030100111118 Meri Anggraeni 115030100111120 Ajeng Rohanies 115030101111024 Tri Antini 115030101111018 Laillia Ari W 115030101111019 Retno Puji Rahayu 115030101111020 Muhammad Aulia

MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pengangkatan Pegawai Oleh ahli A.W. Widjaja didefinsikan sebagai tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Kemudian pegawai juga dinyatakan sebagai orang-orang yang dikerjakan dalam suatu bidang tertentu, baik lembaga pemerintah maupun badan-badan usaha.

MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pegawai Negeri didefinisikan berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian, yang berisi : Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan dalam jabatan (Struktural/Fungsional) MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Dalam pengangkatan pegawai kali ini, kelompok kami merujuk pada pengangkatan pegawai negeri sipil, yang mana terbagi dalam subab sebagai berikut : Pengangkatan CPNS Pengangkatan PNS Pengangkatan dalam jabatan (Struktural/Fungsional)

MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pengangkatan CPNS Pengangkatan CPNS ini bisa jadi disebut dengan rekruitmen. Kebutuan akan tenaga CPNS baru biasanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah : Pensiun Yang mana dengan adanya pensiun maka perlu adanya regenerasi dalam sebuah instansi pemerintahan, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka diperlukan adanya rekruitment tenaga baru Mutasi Mutasi adalah dipindahkannya tenaga kerja ke tempat lain atau kota lain. Adanya mutasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan dari tenaga kerja sendiri, namun ada juga yang di mutasi karena performa yang baik atau justru buruk.

Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Rotasi Jabatan Merupakan perputaran jabatan, kenaikan jabatan atau perpindahan pada divisi lain, sehingga terjadi saling mengisi kekosongan jabatan yang ada.

Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Jenis Pengangkatan CPNS (rekruitmen) ada 2(dua) yaitu : Rek Rekruitmen terbuka Rekruitmen internal

Pengangkatan PNS Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pengangkatan PNS Pegawai Negeri Sipil Pusat. Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan UU No. 43 tahun 1999, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri

Pengangkatan dalam jabatan (Struktural/Fungsional) MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Hubungan antar pemerintahan Pengangkatan dalam jabatan (Struktural/Fungsional) Dalam birokrasi pemerintah jabatan karir dibedakan menjadi 2, yaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Berikut pembahasan keduanya. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KEHUTANAN DI PROVINSI BALI Salah satu permasalahan yang muncul adalah masalah kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Permasalahan yang terjadi adalah adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan struktural. Dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar terdapat ketidakpastian hukum dan konsistensi persyaratan pengangkatan jabatan pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan. Dengan demikian yang didiskripsikan adalah mengenai dasar hukum kewenangan Pemerintah Pusat, pengaturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Melalui pembahasan di atas ditemukan jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan pengisiannya tidak berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.

MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Kesimpulan Fokus pada makalah ini adalah pengadaan pengangkatan pegawai merupakan kesempatan yang harus ada kontrol dalam pelaksanaanya dengan ketentuan dan syarat pengangkatan pegawai sebagai dasar pemilihan pegawai supaya didapat pegawai yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait Seluruh rangkaian pengangkatan memiliki prasyarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang seperti UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian berdasarkan jenis-jenis pengangkatan. Pengadaan Pegawai Negeri di Indonesia lazimnya yaitu melalui tes-tes yang diadakan oleh negara, dan melalui serangkaian proses hingga ada pengangkatan.

MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR S E K I A N S E K I A N