KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR DALAM RPJMN 2015-2019 UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI Dipresentasikan pada Rapat Konsultasi Regional OP 2015 Ambon, 14-16 September 2015

OUTLINE PAPARAN Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Pencapaian OP SDA dalam RPJMN 2010-2014 Target Utama OP dalam RPJMN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"   Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 4

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 5

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL RKP 2015 MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS RKP 2017 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017 RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SUMBER DAYA AIR 2015-2019 Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional Peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan perkotaan Pengembangan penggunaan air dari “rain water harvesting” untuk keperluan refinery industri; serta penggunaan non konsumsi Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan Pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian Percepatan pemanfaatan SDA untuk pembangunan PLTA Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan Flood Proofing Percepatan penyusunan Flood Risk Map Penerapan adaptive water management Penerapan pendekatan Flood Management pada wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi Konservasi air tanah Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan kombinasi seimbang antara pendekatan nonstruktural dan struktural Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses data dan informasi Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir Meningkatkan kapasitas operasional dan pemeliharaan melalui pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Mendorong terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi terpadu Sesuai RPJMN 2015-19, MENJAMIN KETAHANAN AIR UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL adalah salah satu dari lima prioritas utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian target infrastruktur Middle Income Country. Kebijakan yang ditetapkan antara lain: Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air Percepatan pembangunan-pengelolaan sumber/tampungan air Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah Penyediaan sumber air keperluan rumah tangga yang tidak tersambung SPAM konvensional sesuai ketersediaan sumber air lokal Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan Pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas air dan operasi pemeliharaan jaringan distribusi air Mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan prasarana air baku. #10

JANJI PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN Visi Misi Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014 Sumber: Tim Transisi 280 program/kegiatan Sumber: Pidato Presiden dalam Website Sekretariat Presiden 51 pernyataan SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL “KETAHANAN AIR” RPJMN 2015-19 & RKP 2016 RPJMN 2015-2019 RKP 2016 1 juta ha pembangunan irigasi 3 juta ha rehabilitasi irigasi 49 waduk baru 0,3 juta ha pembangunan irigasi 0,7 juta ha rehabilitasi irigasi 29 waduk (indikasi) KETAHANAN AIR CAPAIAN RPJMN 2010-2014 SASARAN RPJMN 2015-2019 Kapasitas Air Baku 51.4 M3/Detik 118.6M/Detik Storage Per Kapita 62.3 M3/Kapita 78.36 M3/Kapita Irigasi yang diairi waduk 11% 20% Jaringan Irigasi Permukaan 7.145 Juta Ha 7.914 Juta Ha Kapasitas Desain Banjir 5-25 Tahunan 10-100 Tahunan

NILAI STRATEGIS KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN Menjamin umur teknis infrastruktur sumber daya air. Kegiatan OP bertujuan untuk menjaga tingkat keberfungsian infrastruktur sumber daya air sesuai dengan umur teknis. Bahkan dengan OP yang baik, infrastruktur sumber daya air dapat difungsikan melebihi umur teknisnya. Perhatian Pemerintah terhadap OP. Pemerintah Pusat mendorong pemenuhan kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, seperti pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) pada pengelolaan irigasi. Namun saat ini masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pelaksana OP. Mendorong Pemerintah Daerah untuk pengalokasian OP. Melalui arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi, Pemerintah Daerah didorong untuk mengalokasikan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan melalui APBD sebagai dana pendamping DAK bidang Irigasi.

STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG SUMBERDAYA AIR (PENGELOLAAN IRIGASI) Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa sebagai langkah mempertahankan luasan daerah irigasi, Rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat, Mendorong dibentuknya manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi; Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem out-contracting; Efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti System of Rice Intensification/SRI, menggunakan kembali air buangan dari sawah (water re-use); Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam Dokumen Perencanaan Daerah

PENCAPAIAN OP SDA DALAM RPJMN 2010-2014

PENCAPAIAN KEGIATAN IRIGASI DALAM RPJMN 2010-2014 Gap:126.840 ha Rata-rata pencapaian OP irigasi belum mencapai target RPJMN 2010-2014 Dalam RPJMN belum tercantum OP tambak namun ada dalam RKP

PENCAPAIAN KEGIATAN SUNGAI PANTAI DALAM RPJMN 2010-2014 OP Pengendali banjir belum mencapai target RPJMN 2010-2014

PENCAPAIAN KEGIATAN AIR BAKU DALAM RPJMN 2010-2014 Target untuk OP yang tercantum dalam skenario RPJMN 2010-2014 sebesar 44,8 m3/det merupakan total (akumulatif)

TARGET OP SDA DALAM RPJMN 2015-2019

TARGET UTAMA OP DALAM RPJMN 2010-2014  SASARAN INDIKATOR  2015  2016  2017   2018 2019   Tampungan, sumber air lainnya yang fungsi dan layanannya terjaga   Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara (Waduk) 176 182 189 195 Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara (Buah) 1.093 1.395 1.540 1.892 2.190 Sarana prasarana pengelolaan air baku yang fungsi dan layanannya yang terjaga m3/dtk 49 61 73 84 96  Jaringan irigasi yang fungsi dan layanannya yang terjaga Luas jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara (Ha) 2.293.127 3.045.527 4.027.927 5.093.927 Luas jaringan irigasi air tanah yang dioperasi dan dipelihara (Ha) 51.007 55.407 59.807 64.207 68.607 Luas jaringan reklamasi rawa yang dioperasi dan dipelihara (Ha) 939.661 1.108.161 1.605.661 2.151.661 2.472.161  Sarana dan prasarana pengelolaan banjir yang fungsi dan layanannya yang terjaga Panjang tanggul sungai yang dioperasi dan dipelihara (km) 1.928 2.213 2.850 3.675 4.500 Panjang dinding penahan tanah (turap, sheet pile, bronjong) yang dioperasi dan dipelihara (km) 643 738 950 1.225 1.500  Sarana dan prasarana pengelolaan aliran lahar gunung berapi dan debris yang fungsi dan layanannya yang terjaga Jumlah sabo dam yang dioperasi dan dipelihara (Buah) 267 511 619 773 926 Sarana dan prasarana pengamanan pantai yang fungsi dan layanannya yang terjaga Km 59 75 87 95

TERIMA KASIH