NILAI-NILAI GOTONG ROYONG KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REAKTUALISASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG DALAM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL Agung Pramono Priyowibowo Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia Temukarya Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jakarta, 02-04 Oktober 2017

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) TATA SAJI PAPARAN Latar Belakang Kebijakan Revolusi Mental Implementasi Gotong Royong Reaktualisasi Nilai2 Gotong Royong 1 2 3 Reaktualisasi Nilai-nilai Gotong Royong dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental 4 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 2

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) LATAR BELAKANG MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 3

LATAR BELAKANG ⦿ Krisis ekonomi dan politik masa lalu telah mengubah karakter masya- rakat Indonesia menjadi egois, acuh tak acuh, dan individual Ada “kekeliruan” cara pandang Pengambil Kebijakan, dimana pencapaian pembangunan selama ini cenderung terfokus pada angka-angka pertumbuhan ekonomi dan ukuran-ukuran kuantitatif lainnya; Masyarakat dan nilai-nilai lokal cenderung ditinggalkan; Persoalan mendasarnya adalah mental menerobos masyarakat, jiwa dan budayanya tidak tersentuh. Tidak ada program pengu- atan sistem nilai, kekerasan, dan intoleransi meningkat. ⦿ Kepercayaan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah memudar, dan cenderung memecahkan persoalan melalui “caranya sendiri” Kekerasan terhadap simbol-simbol birokrasi, meninggal- kan kebersamaan, serta tidak percaya pada kesalingtergantungan; Hal. 4

PENYEBAB KETERTINGGALAN (Kesenjangan Makro Proses Pembangunan) Technological Gap Resource Gap Organizati-onal Gap ⦿ Kegagalan proses pembangunan akibat buruk- nya “tatanan” (arrangement) yang berlaku di masing-masing daerah ⦿ Dalam dimensi vertikal, terjadi kevakuman pengaturan (the third of the error type). ⦿ Kegagalan proses pembangunan karena kesenjangan teknologi ⦿ Strategi pembangunan  Bagaimana menjembatani antara yang “kaya” dan yang “miskin” melalui transfer of technology ⦿ Kegagalan proses pembangunan karena kesenjangan akses thd sumberdaya, sehingga suatu daerah tidak memiliki keunggulan komparatif atau bahkan keunggulan nyata. Hal. 5

KESENJANGAN KELEMBAGAAN (Kesenjangan terkini dalam Proses Pembangunan) ⦿ Pelaksanaan pembangunan tidak mungkin berhasil hanya dengan menganut satu ekstrim pelibatan (pusat saja vs lokal saja) Pengalaman proyek-proyek Bank Dunia: kelembagaan pada tingkatan nasional tetap dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan dan mobilisasi teknologi/ sumberdaya; Lembaga-lembaga lokal bisa secara signifikan memberikan kontribusi untuk tugas-tugas lain yang sensitif terhadap lokalitas. ⦿ Investasi dalam lembaga-lembaga publik di tingkat nasional tetap harus diimbangi pembangunan lembaga-lembaga yang desentralistis di level lokal/daerah/komunitas serta mendorong perkembangan sektor privat Lembaga-lembaga lokal tidak selalu “dibutuhkan” atau tidak selalu bermanfaat (perannya) terkait dengan tugas-tugas mobilisasi; Fungsi “pengaturan” melalui kebijakan nasional (steering). Hal. 6

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) ⦿ Kesenjangan dalam proses pembangunan terutama terjadi di perdesaan , dalam bentuk kesenjangan vertikal Banyak kesenjangan diantara kebijakan yang dirumuskan Pemerintah dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. ⦿ Secara horisontal, kesenjangan dalam proses pembangunan terlihat di antara warga di perdesaan, berwujud 3 (tiga) halsebagai berikut: Kemampuan yang terorganisir hilang dalam memobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan, semua berjalan sendiri-sendiri tidak ada lagi gotong royong; Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi bersama beserta alternatif pemecahan- nya tumpul dan tidak diasah lagi; dan Kebiasaan untuk berani memberikan saran dan membuat tuntutan (terhadap Pemerintah) berkenaan dengan kebutuhan pembangunan mereka sendiri hilang dan tidak ada yang peduli. Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 7

PERLU REAKTUALISASI: Bagaimana mengembalikan karakter “saling”? ⦿ Kebijakan publik harus melibatkan peran serta aktif masyarakat Public policy is what Government choose to do or not to do! Redefinisi peran Pemerintah/Pemerintah Daerah Otonomi Daerah (Regional Autonomy) ⦿ Mendorong pendidikan masyarakat (popular education) Menjadikan masyarakat yang dewasa dan bertanggungjawab Otonomi Masyarakat (Local Autonomy) MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 8

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) REVOLUSI MENTAL MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 9

APA ITU REVOLUSI MENTAL? ⦿ Revolusi Mental adalah solusi jangka panjang untuk mengubah masyara-kat Indonesia menjadi jauh lebih beradab setara dengan bangsa-bangsa lain Perubahan secara masif dan sistematis, fokus, cepat, serta terukur; Jepang, Korea, dan Singapura berubah drastis menjadi negara maju karena gagasan pembangunan mental; Korea Selatan era Presiden Park Chung Hee (1970an) dengan Gerakan “Semaul Undong” berhasil mengubah wajah negaranya lebih modern mengalahkan Jepang. ⦿ Revolusi Mental mendasarkan pada 6 (enam) nilai luhur dan sakral Pancasila dan ke-Indonesiaan, yaitu: Nilai kewargaan yang menekankan hak dan kewajiban; Nilai kejujuran yang mampu dipercaya; Nilai kemandirian; Nilai kreativitas; Nilai gotong royong; dan Nilai saling menghargai. MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 10

ROADMAP PERUBAHAN (Inpres 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental) MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 11

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) “..... Gerakan Revolusi Mental adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala” MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 12

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL ⦿ Gotong Royong merupakan salah satu nilai-nilai penting Pevolusi Mental ⦿ Gotong Royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan (interdependent of independent people) Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 13

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) IMPLEMENTASI GOTONG ROYONG MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 14

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) APA ITU GOTONG ROYONG? ⦿ Istilah gotong-royong merupakan istilah asli Indonesia, berasal dari kata “Gotong” yang artinya bekerja dan kata “Royong” yang artinya bersama-sama. ⦿ Prinsip gotong royong mulai tumbuh sejak era Presiden Soekarno Pada masanya banyak sekali kegiatan gotong-royong yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; Seiring dengan perkembangan jaman, budaya ini sudah banyak ditinggalkan. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar; Mereka lebih menggunakan prinsip individualisme dalam kehidupannya. MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 15

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) MANFAAT GOTONG ROYONG Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang; Menumbuhkan sikap saling membantu, tolong-menolong, sukarela, dan kekeluargaan; Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat; Mempererat tali persaudaraan; Membuat pekerjaan lebih cepat selesai; Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung; Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat; Meningkatkan produktivitas kerja. Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 16

PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) NILAI-NILAI DALAM BUDAYA GOTONG ROYONG Kebersamaan Persatuan Kesatuan Sukarela Sosialisasi Kekeluargaan Tolong-menolong Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 17

PELIBATAN NILAI-NILAI LOKAL: Pemahaman Implementasi Nilai-Nilai Gotong Royong Lokal tidak sama maknanya dengan Daerah, local is community (Korten, 1984) Otonomi ada karena ada masyarakat hukum, dan dalam konsep yg utuh otonomi diberikan juga kepada masyarakat (local autonomy) bukan saja kepada Daerah (regional autonomy). ⦿ Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan Community-owned Government Ketegangan (tension) antara Negara/Pemerintah versus Rakyat ⦿ Fenomena “Government Failure” versus “Market Failure” Pembangunan yang berpusat pada rakyat (People-centered Development) sebagai alternatif  BERBAGI BEBAN, bukan sekedar menambah jumlah aparat. Hal. 18

KELEMBAGAAN IMPLEMENTASI Lokal Warga Lembaga Lokal Pemerintah Daerah Lembaga Lokal Peme- rintah Pusat Lembaga Lokal Lembaga Lokal Lembaga Lokal Desentralisasi Pemberdayaan Hal. 19

NILAI-NILAI GOTONG ROYONG REAKTUALISASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 20

NILAI-NILAI GOTONG ROYONG REAKTUALISASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG Gotong Royong is born Diwariskan, pasti meniru! Asumsi lama Gotong Royong is made/build Harus dibentuk dan dibiasakan Asumsi baru Tabanan – Bali, March 4, 2006 MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 21

BAGAIMANA MEMBIASAKAN? 7 Sharpen the saw Interdependent People 5 Seek first to understand then ... 4 Think Win-Win 6 Syner-gize Independent People 1 Be pro-active 2 Begin with the end in mind 3 Put first Thing firts Dependent People MATERI PERKULIAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION) Hal. 22

081317769797; agung_wibowo16@yahoo.com Terima kasih 081317769797; agung_wibowo16@yahoo.com Murah SENYUM Suka BERSALAMAN Ringan MENOLONG Saling PEDULI Hal. 23