Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Pembukuan & LPJ Bendahara
EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD
MUHAMMAD ALI MUSTHOFA, SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KANTOR CABANG SEMARANG.
Matriks BHMN, BLU, PTN.
PEMBUKUAN BUKU KAS UMUM BESERTA BUKU PEMBANTUNYA Ranti Devi Ahmad Maulani for further detail, please visit
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Perwakilan Jakarta Analisis Laporan Kas Kecil Pada PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero) Kantor for further detail, please visit
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
Sistem Buku Besar dan Pelaporan
NEGERI PADA BAGIAN PERBENDAHARAAN PENGOLAHAN DATA DAN PROSEDUR TAGIHAN PENCAIRAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM for further detail, please visit
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Pembiayaan Pembangunan
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Sistem Buku Besar dan Pelaporan
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KOORDINASI DATA E-AUDIT
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
Keuangan Universitas Padjadjaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
BARANG DAN JASA) Dovan Hanggara
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
(PERSERO) BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
MEKANISME PENGUJIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN dan Retno Sudarwanti,
ABSTRAK PENERAPAN PROGRAM MANDIRI CASH MANAGEMENT (MCM)
i ABSTRAK SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN TUNAI
ABSTRAK ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA
ABSTRAK KONTRIBUSI MARKETING ASSOCIATE DALAM MENINGKATKAN
Siklus Pendapatan Pertemuan 5 & 6.
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN DARI HASIL
ANGGARAN (PPA)-SKPD PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK ANALISIS PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELUARAN
FARADINA DYAH WULAN SARI
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK-ISUZU CABANG LAMPUNG
ABSTRAK TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
METODE ILMIAH & EKSPERIMEN Pertemuan ke-2
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (WITEL) LAMPUNG
(SKNBI) di KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pembiayaan Pembangunan
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IPDN KAMPUS SUMBAR 2015
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Target Pneumonia = 86 % = 28 x 100 % = 5,8% 480 Ket : Target = 480 / tahun, 40 / bulan, ada selisih 452 kasus ( 80,2% )
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
SISTEM DAN OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN BLU-UNDIP
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI II “ SISTEM BUKU BESAR DAN PELAPORAN” LIANA ELSYCHE KOSASIH
MEMPROSES DOKUMEN DANA KAS DI BANK
Transcript presentasi:

Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung) ABSTRAK PELAPORAN REKONSILIASI (Studi Kasus pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung) Oleh VIA ESTI HANDAYANI Rekonsiliasi dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran selama satu bulan sebelumnya dan mendukung keakuratan laporan keuangan yang ada di BPK RI Provinsi Lampung. Rekonsiliasi dilakukan dengan pihak KPPN jika terjadi selisih pada kas bendahara pengeluaran dan ketidaklengkapan SP2D. Permasalahan dari laporan akhir ini yaitu apakah pelaporan rekonsiliasi yang dilakukan oleh BPK RI telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Penulisan penelitian dilakukan laporan akhir ini, menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan serta wawancara dan dokumentasi. Penelitian dengan mengadakan praktik kerja lapangan ke kantor lapangan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Tujuan penulis dalam mengangkat masalah yang ada dalam kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yaitu untuk menguraikan dan mengevaluasi apakah pelaporan rekonsiliasi telah sesuai dengan prosedur.