EVALUASI PROGRAM PENYALURAN LPDB – KUMKM KERJASAMA DENGAN BLUD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

Pemanfaatan BMN.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
Implementasi Pola Pembinaan PT
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
PERAN PEMERINTAH MEMBANGUN SINERGI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 DENGAN PERMEN No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
KONSEP DAN APLIKASI PEMBIAYAAN UKM*)
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Dana Bergulir Untuk Pembiayaan Usaha Mikro & Kecil
Disusun oleh dikrus sholihin ( )
Implementasi Pola Pembinaan PT. Sucofindo Dalam Pelaksanaan SK Menkeu No. 316/KMK.016/94 Perihal Pedoman Pembinaan Kepada Usaha Kecil dan Koperasi Bagian.
Pengelolaan keuangan bisnis
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5877 TAHUN 2014
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
dan Peraturan Pelaksanaannya
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Syariah
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Dr. Ir. Kemas Danial, MM Direktur Utama.
ASSET LANCAR PIUTANG.
DATA HIBAH PENELITIAN PTS KOPERTIS WILAYAH VI
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
OVERVIEW SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI No 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 perihal.
TANTANGAN DAN HAMBATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DAERAH   Dr. H. Suroto, S.E., M.M. Aktivis dan.
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
REGULASI DAN PENGATURAN BANK
KRITERIA PENILAIAN AIPT
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Modul / Tatap Muka 10 MENENGAH & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
Pertemuan 12 Keberatan Dan Banding
Tati A1A Adirta Risandi A1A Zainab A1A310047
NAMA KELOMPOK 6: Berlian ( ) Mimi Nuriati ( )
KONSEP DAN APLIKASI PEMBIAYAAN UKM*)
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
KONSEP DAN APLIKASI PEMBIAYAAN UKM
JOB DESCRIPTION APARAT SWAMITRA.
BUSINESS SOLUTION PROVIDER
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN HUKUM BISNIS Sewa Guna Usaha Anjak Piutang
Pedoman Permohonan Pembiayaan
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Nama: M. Maghfur Lahir: Madiun, 02 Nopember 1981 Istri: 1 Anak: 1. Tsabita Aula Ramadhani : 2. Menunggu??? Telp:
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DALAM PERBANKAN – Bag. VI
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
Transcript presentasi:

EVALUASI PROGRAM PENYALURAN LPDB – KUMKM KERJASAMA DENGAN BLUD Warso Widanarto Direktur Bisnis

INTERNAL EKSTERNAL KENDALA YANG DIHADAPI Tidak Ada Kantor Cabang Keterbatasan SDM (Account Officer) EKSTERNAL Kualitas Proposal dari Koperasi dan UKM masih Rendah Masih banyak Koperasi dan UKM yang belum mengenal LPDB-KUMKM Keterbatasan Jaminan Asset yang dimiliki Koperasi dan UKM Monitoring Pasca Penyaluran Terbatas Kepatuhan Mitra Dalam Menyampaikan Laporan Kepada LPDB (Lap. Realisasi, Triwulan, Fidusia) masih rendah Belum Optimalnya Impelementasi PKS Antara BLUD di Daerah

Perjanjian Kerjasama Dengan Pola Channeling KERJASAMA III LPDB-KUMKM DENGAN BLUD Perjanjian Kerjasama Dengan Pola Channeling LPDB-KUMKM dengan BLUD Kab. Tangerang No. 66/PKS/LPDB/2015 dan 518/04/PKS/UPBD/2015 LPDB-KUMKM dengan BLUD Kab. Purworejo No. 67/PKS/LPDB/2015 dan 147/XI/P2KSM/2015 LPDB-KUMKM dengan BLUD Prov. Lampung No. 68/PKS/LPDB/2015 dan 481/III.11/PM-KUMKM/XI/2015

HAK DAN KEWAJIBAN BLUD Hak Kewajiban 1. Mendapat laporan realisasi paling lambat 75 hari kalender sejak dana diterima pada rekening KUMKM 2. Mendapat channeling fee sebesar max. 4% per tahun sliding Kewajiban 1. Melakukan verifikasi awal terhadap proposal pinjaman/pembiayaan KUMKM 2. Menyampaikan surat pengantar dari KUMKM kepada LPDB-KUMKM 3. Melaksanakan pembinaan sampai pinjaman/pembiayaan lunas 4. Membuat laporan perkembangan pinjaman/pembiayaan setiap 3 bulanan selambat-lambatnya 5 hari kerja pada bulan berikutnya 5. Membantu LPDB-KUMKM dalam melakukan penagihan

HAK DAN KEWAJIBAN LPDB-KUMKM 1. Menolak permohonan pinjaman/pembiayaan berikut perpanjangan dan perubahan yang diajukan tanpa berkewajiban menyampaikan alasan-alasannya 2. Melakukan penilaian kelayakan usaha dan kelembagaan KUMKM Kewajiban 1. Memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan binaan BLUD yang memenuhi persyaratan sesuai Juknis LPDB-KUMKM 2. Memberikan informasi kepada BLUD terkait KUMKM binaan yang telah mendapatkan pinjaman/pembiayaan

KENDALA POLA CHANNELING DENGAN BLUD: UKM binaan BLUD tidak secara sendiri-sendiri mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM, seharusnya BLUD mengajukan langsung kepada LPDB-KUMKM dengan menyertakan proposal permohonan dari Koperasi dan UKM yang telah diverifikasi terlebih dahulu Masih rendahnya penyaluran UKM melalui BLUD yaitu sampai saat ini baru realisasi sebesar Rp. 2 Milyar untuk 1 (satu) UKM di Kab. Tangerang

HARAPAN KERJASAMA LPDB-KUMKM DENGAN BLUD UKM binaan BLUD tidak secara sendiri-sendiri mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM BLUD berupaya aktif dalam pembinaan Koperasi dan UKM, termasuk verifikasi Koperasi dan UKM potensial Rapar evaluasi kerjasama LPDB-KUMKM dan BLUD secara periodik

Jl. Letjend MT Haryono Kav.52-53 Pancoran, TUJUAN LPDB-KUMKM BIAYA NOTARIS TERIMA KASIH Dr. Ir. Kemas Danial, MM LPDB-KUMKM Jl. Letjend MT Haryono Kav.52-53 Pancoran, Jakarta Selatan 12770 Tlp.021-7990756, Fax.021-7989746 www.lpdb.id 0 8 1 1 9 2 3 8 7 0