Pengangguran.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENAGAKERJAAN.
Advertisements

MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
TEORI PENGELUARAN NEGARA
MASALAH POKOK PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN.
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Pengangguran dan Inflasi
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Teori Distribusi Pendapatan dan kemiskinan
Lima Debat Selama Kebijakan Makroekonomi
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
REVIEW MATERI EKONOMI MAKRO (BAHAN UAS)
POKOK BAHASAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PENGANGGURAN, INFLASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH
MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA: KEPENDUDUKAN
EKONOMI UANG DAN BANK PTA 2016 /2017 UNIVERSITAS GUNADARMA
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
PEREKONOMIAN INDONESIA EMAN SULAIMAN, ST, MM STIE CIREBON 2016
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
INFLASI.
INFLASI & PENGANGGURAN
Pengangguran Pertemuan 9.
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
KESEMPATAN KERJA PERKOTAAN “Perkembangan Yang Sangat Merisaukan”
Pengangguran dan Inflasi
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
AYI AISYAH NUR ARIPIN UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DISTRIBUSI PENDAPATAN
Materi Kuliah EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Nama : Nanik Sugiyarti Nim : A Kelas : H
TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS
Pengantar Teori Ekonomi Makro
Pengantar Teori Ekonomi Makro
KEMISKINAN.
XI SOSIAL KETENAGAKERJAAN.
Permintaan dan Penawaran Agregat
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
PROSES PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN DENGAN KELEBIHAN TENAGA KERJA
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan
Oleh: Annisa Maulidya Chasanah X.4 SMA Negeri 1 Depok
Pengantar Teori Ekonomi Makro
Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi
PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
KETENAGAKERJAAN.
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Disusun Oleh : Dwi Tofiandita C
PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
AZIZAH DIAH ANGGRAENI NPM : UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Pengangguran dan Inflasi
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN. 1. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 11. HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN OVERVIEW.
Materi Kuliah SEJARAH PERTUMBUHAN EKONOMI
MATERI : KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
INFLASI.
Bab 1 Overview dan Review
Transcript presentasi:

Pengangguran

Pengangguran Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara  tingkat pengangguran Pengangguran (unemployment), tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran: adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.

Kategori penganggur Berdasar alasan mengapa menganggur. Penganggur friksional  menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Alasan: pindah perusahaan, pindah lokasi/kota  penganggur sukarela (voluntary unemployment). Penganggur Struktural  belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokkan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari.  perlu dokter yang tersedia tenaga kesehatan bukan dokter. Penganggur musiman  karena kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau dalam kondisi menurun.

Berdasar seberapa intensif dia menganggur. Penganggur penuh  tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali,(tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan) Setengah Penganggur  bekerja kurang dari 35 jam seminggu (tidak sepenuhnya menganggur). Penganggur terselubung  seperti bekerja untuk mendapatkan upah tapi pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif.

Edgar O. Edwards menggolongkan pengangguran menjadi lima bentuk. Penganggur terbuka (open unemployment)  Penganggur sukarela Penganggur terpaksa Setengah Penganggur (under employment) bekerja kurang dari 35 jam seminggu (tidak sepenuhnya menganggur), orang yang bekerja malas-malasan, datang terlambat, pulang mendahului Bekerja secara tidak penuh  Pengangguran tak kentara (disguised unemployment). Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment). Pensiun dini Tenaga kerja lemah (impaired). Tenaga kerja tidak produktif.

Bagaimana pengangguran diukur? Bekerja (131,5 juta) Tidak Bekerja (6,2 jt) Tidak berada dalam angkatan kerja (67,5 juta) Populasi Orang dewasa (205,2 juta) Angkatan kerja (137,7) Tingkat pengangguran = (jumlah penganggur/angkatan kerja) x 100 = (6,2/137,7) x100 = 4,5 % Tingkat partisipasi angkatan kerja = (angkatan kerja/populasi orang dewasa) x 100 = (137,7/205,2) x100 = 67,1 %

Penduduk, angkatan kerja, dan pengangguran Uraian Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total penduduk (000) Penduduk usia kerja (000) Angkatan kerja (000) Penduduk bekerja (000) Penganggur (000) Penganggur (%) 213.734 151.936 103.416 92.057 11.359 11,0 % 216.372 154.858 105.678 94.048 11.630 219.010 157.780 107.940 96.310 10,8 % 221.496 160.550 110.064 99.984 10.080 9,2 % 223.962 163.320 112.228 101.941 10.287 226.468 166.090 114.372 105.254 9.118 8,0 % 226.954 168.880 116.516 108.969 7.547 6,5 % dikutip dari: Bramantyo Djohanputra, MBA, Ph.D., Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, h.71

Mengapa setiap negara selalu ada pengangguran. Pencarian kerja  proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera keahlian mereka Peraturan upah minimum  Serikat pekerja dan tawar menawar kolektif  tawar menawar menyangkut gaji dan kondisi kerja, pemogokan Teori upah efisiensi  upah diatas tingkat ekuilibrium yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan produktivitas pekerja. Kesehatan kerja Perputaran pekerja Kerja keras pekerja Kualitas pekerja

Peraturan upah minimum Kelebihan Tenaga kerja = pengangguran Penawaran Tenaga kerja Upah minimum WE Permintaan Tenaga kerja LD LE LS Kuantitas tenaga kerja

Penyebab lain timbulnya pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi Rendahnya laju investasi produktif Siklus bisnis yang melemah Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Strategi industri yang labor saving

Pola perkembangan kependudukan. Negara miskin dan berkembang Transisi ke- pendudukan Negara maju Pertumbuhan Penduduk nol kelahiran dan kematian per 1000 angka kelahiran tingkat kematian tahap-I tahap-II tahap-III tahap-IV waktu kenaikan alamiah per 1000 penduduk tahap-I tahap-II tahap-III tahap-IV waktu

Siklus bisnis. GNP riil Siklus bisnis Tren pertumbuhan puncak dasar waktu

Siklus bisnis: kontraksi dan ekpansi tak beraturan pada aktivitas ekonomi puncak Resesi puncak Kondisi bisnis puncak lembah ekspansi kontraksi Resesi Resesi lembah

Hukum Okun. Untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen Hukum Okun Perubahan dalam GDP (%) Perubahan dalam tingkat pengangguran -2 2 4 6 8 10 -4 Dikutip dari: Samuelson h.365

Kurva Phillips Inflasi (%) A I1 B I2 Kurva phillips U1 U2 U1 U2 Pengangguran (%)

Penanggulangan Pengangguran. Setiap tahun sekitar 1,3 juta penduduk tamat sekolah dan masuk ke bursa kerja. Untuk menyerap itu perlu pertumbuhan ekonomi  1 % pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja. Untuk menyerap angkatan kerja baru setidaknya diperlukan pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun. Mendorong laju investasi  efek penggandaan

Alternatif strategi mengatasi Pengangguran. Peningkatan investasi kerjasama dengan pihak swasta  diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif untuk berusaha. Peningkatan kualitas SDM, pembenahan sektor pendidikan adanya kesesuaian dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Memotivasi masyarakat untuk berwiraswasta pada berbagai bidang yang memiliki prosfek perkembangan. Mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk

KEMISKINAN

Definisi Kemiskinan World Bank: Penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang jumlah pengeluarannya kurang dari 1 dollar per hari. Amartya Sen (pemenang Nobel Ekonomi): Kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (unfreedomness). Walaupun diberikan demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi. BPS: Penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang konsumsi kalorinya kurang dari 2100.

Definisi Kemiskinan BAPPENAS (2004) : mendefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Definisi Kemiskinan Hagenaars dan Vos (1997) a) Kemiskinan berarti secara objektif memiliki lebih sedikit dari kebutuhan minimum absolut yang harus dipenuhi. b) Kemiskinan adalah memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain dalam suatu masyarakat. c) Kemiskinan adalah perasaan bahwa tidak memiliki kecukupan untuk dapat terus hidup

Definisi Kemiskinan United Nations Children’s Fund (UNICEF) ketidakmilikan halhal yang secara materi merupakan kebutuhan minimal manusia, termasuk makanan. Definisi ini lebih luas dari definisi pertama karena memasukkan pula kebutuhan terhadap kesehatan dasar, pendidikan, dan jasa-jasa penting lain yang dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.

Sebab-sebab Kemiskinan Bank Dunia (2003) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar,sarana dan prasarana kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung adanya perbedaan sumberdaya dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan

Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan berapa besar jumlah orang yang masuk dalam kelompok miskin. Termasuk kelompok miskin atau tidak tersebut diberi batasan tertentu yang disebut garis batas kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan menurut BPS untuk sekarang ini adalah sekitar Rp 152.847 per bulan . Penduduk yang tingkat pengeluarannya di bawah Rp 152.847 tersebut dikatakan miskin.

Kemiskinan relatif Kemiskinan relatif berarti adanya ketimpangan distribusi pendapatan atau jauhnya jarak antara si kaya dan si miskin . Untuk melihat seberapa parah tingkat kemiskinan di Indonesia , kita dapat menghitung indeks gini (Gini Ratio). Jika angka Gini Ratio diantara 0 – 0,25 dikatakan ketimpangan distribusi pendapatan merata atau ketimpangan rendah. Jika Gini Ratio semakin mendekati angka 1, maka dikatakan tingkat ketimpangan tinggi. Angka Gini ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa kue pendapatan nasional suatu negara hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yaitu kelompok berpendapatan atas. Ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan alokasi sumber-sumber daya menjadi tidak efisien.

Kebijakan untuk menurunkan kemiskinan Meningkatkan tingkat tabungan. Kebijakan meningkatkan tingkat tabungan ini akan dapat menolong suatu wilayah keluar dari jebakan kemiskinan walaupun tingkat tabungan yang tinggi tersebut tidak terus - menerus terjadi. Jika tingkat tabungan yang tinggi terjadi cukup lama sebelum kembali pada tingkat awal maka perekonomian tidak akan turut kembali ke keadaan jebakan kemiskinan.

Kebijakan menurunkan kemiskinan Menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Redistribution first, then grow. menekankan upaya redistribusi yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan Redistribution with growth (RWG). Untuk menghindari konsentrasi industri yang berlebihan seperti dalam model Lewis dan restrukturisasi kepemilikan aset sebagaimana dalam pendekatan radikal, maka perekonomian mulai dituntun untuk menemukan jalan tengah yaitu sistem RWG yang disponsori oleh Bank Dunia.

PEMERATAAN

KONSEP-KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN Kurva Lorenz Indeks atau Rasio Gini Kriteria Bank Dunia (World Bank) M.SAID

Kurva Lorenz 100 100 Persentase Pendapatan Nasional 100 Persentase Jmlh Pddk

Semakin Cembung Kurva Lorenz, semakin tidak merata distribusi Pendapatan (ketimpangan semakin tinggi)

Indeks Gini G = 1 - ∑ (Xi+1 – Xi)(Yi + Yi+1) G = 1 - ∑ fi(Yi + Yi+1) G = Rasio Gini Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i Xi = Proporsi jumlah komulatif rumah tangga dalam kls i Yi = Proporsi jumlah komulatif pendapatan dalam kls i

Semakin besar rasio Gini, semakin tidak merata distribusi pendapatan (ketimpangan semakin besar/tinggi)

Bank Dunia (World Bank) 40% Pddk pndptn terendah < 12 % Pendptn Nas = Ktdk merataan Tinggi 40% Pddk pndptn terendah < 17 % Pendptn Nas = Ktdk merataan Sedang 40% Pddk pndptn terendah > 17 % Pendptn Nas = Ktdk merataan Rendah

8 Jalur Pemerataan Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (pangan, sandang, perumahan) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan Pemerataan pembagian pendapatan Pemerataan kesempatan kerja Pemerataan kesempatan berpartisipasi dlm pembangunan khususnya generasi muda dan wanita Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Pemerataan Pendapatan (Jalur 3) Pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat Pembagian pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar wilayah perkotaan dan pedesaan Pembagian pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar propinsi dan kawasan (Barat, Tengah dan Timur)

Koefisien Gini Indonesia Tahun 1965 = 0,389 Tahun 1993 = 0,340 Tahun 2002 = 0,343 Tahun 2007 = 0,374

Persentase Pembagian Pendapatan Nasional di Antara 3 Lapisan Pendapatan 1984 1993 20% Pdptn Tertinggi 41,97 42,76 40% Pndptn Menengah 37,28 36,91 40% Pndptn Terendah 20,75 20,34

ekmakro08-ittelkom-mna DEFISIT ANGGARAN Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, defisit anggaran pemerintah adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama week-8 ekmakro08-ittelkom-mna

ekmakro08-ittelkom-mna Hyman (2005, hal 474) mendefinisikan : defisit anggaran pemerintah adalah kelebihan pengeluaran pemerintah dari penerimaan pemerintah yang berupa pajak, fee, dan pungutan retribusi yang diperoleh pemerintah week-8 ekmakro08-ittelkom-mna

Akumulasi defisit anggaran dari tahun-tahun sebelumnya menjadi utang pemerintah Hibah dari luar negeri tidak bisa untuk menutup defisit, tetapi langsung digunakan untuk pembiayaan

DAMPAK DEFISIT ANGGARAN Ekonom Klasik berpandangan bahwa : defisit anggaran pemerintah dapat merugikan perekonomian. Defisit anggaran pemerintah dengan menurunkan tarif pajak akan meningkatkan suku bunga dan menurunkan investasi swasta. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan turun (crowding-out). Ketika defisit turun, pertumbuhan ekonomi naik. Namun ketika defisit naik, pertumbuhan ekonomi turun defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintah berakibat meningkatnya laju inflasi.

Mengatasi Defisit Anggaran Melakukan pinjaman pada sektor swasta (Dalam negeri maupun Luar negeri) Meningkatkan penerimaan pajak Menghemat pengeluaran pemerintah week-8 ekmakro08-ittelkom-mna