Oleh: Enjang Asri (6540) Imamul M. (6541) Haryo Ajie (6542)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ANTARA STRATEGI REDUKSI DAN ADAPTASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
Advertisements

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311
Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011 KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Kementerian Kehutanan.
NATIONAL FOREST PROGRAMME
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
FOREST INVESTMENT PROGRAM (FIP): The largest publicly-funded threat to Indonesia’s forests and forest- dependent peoples in decades? BY RIO ISMAIL Executive.
Emisi Referensi dan Monitoring dalam REDD 2, November, 2007 IFCA Team Ministry of Forestry.
LITBANG MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM
Kuntoro: Pelajaran Penting dari Brasil Kepala Satuan Tugas untuk Persiapan Pembentukan Lembaga Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau.
1 Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011 KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Kementerian Kehutanan.
PENDANAAN DEDICATED GRANT MECHANISM (DGM) UNTUK MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL MINA SUSANA SETRA & SUNGGING Anggota Transitional Committee untuk DGM.
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
KAMPAR CARBON RESERVE a REDD-PLUS PROJECT - Highlights of a Forest Carbon Project 31-Mar-15Carbon Conservation Pty Ltd 2008 All rights reserved - Confidential.
PERMENHUT NO : P.20/Menhut-II/2012 tentang PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN Oleh: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kaw Konservasi dan Hutan Lindung.
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
Perubahan Iklim: Adaptasi dan Mitigasi
dan Khususnya bagi Sumatera Utara
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Fire and illegal logging in the Indonesia. The object sample is forest area in java In this final study about information system of collection area data.
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
Kelompok 6 Ibrahim Gulagnar Hanifa Galih Ajisaka Wahyu Suhana
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
HASIL NEGOSIASI AGENDA REDD+ PADA SBSTA 42
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
Menunjukkan dan menjaring berbagai nilai dari Multiple Benefits (MB)
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
ADAPTASI.
Kebijakan Pelaksanaan REDD
Perencanaan Hutan Berbasis Ekosistem
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
SETTING PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM “Reshaping Current Condition to Win the Future” Direktur Jenderal Pengendalian.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kebijakan-Kebijakan Internasional untuk Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim Global ME4234 KEBIJAKAN IKLIM.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar
Memantau Hutan Indonesia dari Udara
Dr. Ir. Sri Wilarso Budi R. MSc.
DEFORESTASI DI INDONESIA: ANALISA BIAYA MANFAAT DAN IDENTIFIKASI PENYEBABNYA Sugiharso Safuan.
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
WG Strategy | Materi Sosialisasi Februari 2012
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dikutip dari berbagai sumber
PERAN SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PEMANASAN GLOBAL
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
Progres untuk FREL, NFMS dan MRV untuk mendukung REDD+
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
ANTISIPASI PEMANASAN GLOBAL DAN MITIGASI IKLIM MELALUI PENGHIJAUAN
Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
POKOK BAHASAN 7 Protokol Kyoto: Climate Change (Perubahan Iklim)
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
ISU LOKAL DAN GLOBAL OLEH YUDO SISWANTO ASEAN ECO SCHOOL MANDIRI
POKOK BAHASAN 7 Protokol Kyoto: Climate Change (Perubahan Iklim)
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
FORUM PERANGKAT DAERAH JAWA BARAT 2019
Transcript presentasi:

STRATEGI REDD - INDONESIA FASE READINESS 2009 – 2012 dan progress implementasinya Oleh: Enjang Asri (6540) Imamul M. (6541) Haryo Ajie (6542) Ida Gusti (6543) Ade Darian (6548) Ratih purnamasari (6342)

Pendahuluan Indonesia merupakan negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di Dunia (1. Brasil, 2. Kongo, 3. Indonesia) Kontribusi dari hutan tidak hanya sebagai sumber atau penghasil devisa negara tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan ekosistemnya serta mampu menjaga stabiltas emisi global. Pembagian fungsi hutan yang “dilematis”.

Definisi UNFCCC dalam keputusannya no 11/CP.7 menyebutkan, bahwa: Deforestasi = Akibat langsung dari adanya pengaruh manusia melalui konversi lahan berhutan menjadi lahan yang tidak berhutan. Degradasi = Penurunan stok karbon yang sifatnya terukur dan lestari sebagai akibat dari adanya pengaruh manusia

Prioritas Kebijakan Pemerintah Kedelapan kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari 2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS 3. Perlindungan dan pengamanan hutan5 4. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 5. Revitalisasi hutan dan produk kehutanan 6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan 7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan 8. Penguatan kelembagaan kehutanan

INDONESIA : REDD relevance Country land area : app. 187 millions ha, population : app. 225 millions 7 major islands and 33 provinces, autonomous governance system ±70 % of the country area are forest land/state forest (± 37 % of them are degraded at various levels, forest lost 2000-2005 ± 1.18 million ha/year) Forest transition from the east (Papua : low historical DD) to the west (Sumatera : high historical DD, Java : forest cover increases)

$ CO2 REDDI Architecture Forest cover and carbon stock changes, National registry National approach, sub-national implementation Responsibilities and benefits Attractiveness, Source of fund Historical emission /future scenario $ CO2 1 2 3 4 5 Reference Emission Level Strategy Monitoring Market/ Funding Distribution IFCA 2007 recommendations : REDD strategy for 5 landscapes : Production forest, Conservation forest, Timber plantation, Peat land, Oil palm plantation (related to LUC) REDDI Guideline, REDDI Working Group Developed from IFCA study (2007) 6 6

Gambar 1. Road Map REDD Indonesia: phased-approach

Strategi REDD Indonesia REDD Indonesia dilakukan secara bertahap (phased-approach), dengan implementasi di tingkat sub-nasional (Propinsi/Kabupaten/Unit Manajemen), yang diintegrasikan ke tingkat nasional (national accounting with sub-national implementation). Ada 5 kunci dalam strategi nasional dan 3 kategori di strategi tingkat sub nasional Yang perlu ditanyakan di sini adalah apakah strategi tersebut bisa diterapkan? Apakah sudah diimplementasikan? Dan bagaimana perkembangannya?

Progress Readiness Tingkat Nasional: 1. Regulasi---> a. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2008 Penyelenggaraan Demonstration Activities (DA) Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan b. Kepmenhut Nomor SK.13/menhut II/2009 2---Pembentukan kelompok kerja perubahan iklim c. Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2009 Peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Degradasi dan Deforestasi Hutan (REDD).

2. Metodologi REL/RL (reducing emission level) dan pembangunan sistem MRV (measuring reporting and verification) 3. Lintas Komponen Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan UNREDD ---- > Kegiatan di atas memerlukan dana yang sangat besar, apakah dana dari REDD tersebut hanya abis untuk hal-hal seperti ini?

Kolaborasi dengan pihak terkait telah dilakukan sejak proses perencanaan, mulai dari: • Tingkat nasional: Departemen Kehutanan, KLH, DNPI, BAPPENAS, Departemen Keuangan, • Tingkat Propinsi: Pemerintah Propinsi, BAPPEDA, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya, • Kabupaten: Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait lainnya (Perencanaan, Kehutanan, Pertanian), • Civil Society: Universitas, NGOs, Organisasi kemasyarakatan. • Donor: AUSAID, Norad< USAID, GTZ, KfW. Kerjasama di tingkat Kabupaten ini disamping berkontribusi terhadap initiatif di tingkat nasional, diharapkan juga berkontribusi terhadap proses negosiasi di bawah UNFCCC. QUESTION----- > apakah semua pihak tersebut sudah terintegrasi dengan baik? Bagaimana dengan kepentingan masing-masing pihak?