PEMILU 2014: Kepemimpinan Nasional, Perempuan, dan Pemilih Cerdas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengantar PEMILU LEGISLATIF
Advertisements

HASIL STUDI KUALITAS CALON LEGISLATIF DPR-RI PRO LINGKUNGAN HIDUP Walhi Institute and Eksekutif Nasional WALHI.
PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
SISTEM PEMILU.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Akuntabilitas Politik, Membangun Demokrasi Lokal
@rumahpemilu Rumah Pemilu. Bad News ≠ Negative News “Memberitakan dengan Baik Pemilu yang Dinilai Buruk.” (rumahpemilu.org)
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Wadek III FIS UNY Terry Irenewaty, M.Hum. Disampaikan dalam LKMM FIS UNY 2012.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
KULIAH KE Stuktur Pemerintahan & Demokratisasi di Saudi Arabia.
GOOD GOVERNANCE.
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
“Strategi PUG dan Manfaatnya“
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
Hak Dan Kewajiban.
SISTEM POLITIK INDONESIA
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PENELITIAN BERPERSPEKTIF PEREMPUAN
POLITIK INDONESIA MENUJU 2019: Kolusi Politik atas nama Demokrasi?
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
PEMILIHAN UMUM.
SISTEM PEMILU.
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SISTEM KEPARTAIAN.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Negara dan Sistem Pemerintahan
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Negara dan Sistem Pemerintahan
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Negara dan Sistem Pemerintahan
Masyarakat madani.
Negara dan Sistem Pemerintahan
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Mahasiswa dan Pemilihan umum
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Integrasi Gender Dalam Musrenbang
NILAI-NILAI DEMOKRASI
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
Pergeseran Kedudukan Eksekutif Di Indonesia.
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT INDONESIA
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

PEMILU 2014: Kepemimpinan Nasional, Perempuan, dan Pemilih Cerdas Halili Hasan 081931752746 | halili.ysu@gmail.com | @alielhaz | halilihasan | kompasiana.com/halilintarputrapetir |

Pendahuluan Politik merupakan bagian tak terpisahkan dari kita, individu sekaligus warga negara, laki-laki dan perempuan. Salah satu penyakit utama negara-bangsa kita kini adalah lemahnya kepemimpinan nasional. Situasi ini sangat mengkhawatirkan jika dikorelasikan dengan pepatah, “busuknya ikan selalu dimulai dari kepalanya”. Perempuan dan politik memiliki beberapa problem faktual dan konseptual Pemilu 2014 merupakan momentum terbaik untuk memperbaiki keadaan. So, jadilah pemilih cerdas!

PATOGEN KEPEMIMPINAN NASIONAL Krisis keteladanan---Banjir janji, ndhobos, hampa nilai, political distrust Otoritas tanpa ketegasan---Autopilot, konstitusi dilabrak, asing penguasa=tamu di negeri sendiri Kewenangan minus amanah---Erupsi korupsi dan kolusi, politik sandera, Oligarki elitis---Nepotisme, dinasti politik, plutokrasi, politik kartel Mampatnya drainase regenerasi---4LA1, grontokrasi

ELEMEN PERBAIKAN Legislatif Eksekutif Yudikatif

PEREMPUAN DAN PEMILU ELEMEN KUNCI (1) Legal Framework Sistem pemilu menentukan derajat akomodasi dan representasi politik terhadap perempuan. Proporsional lebih memungkinkan representasi daripada pluralis- mayoritarian. Affirmative action atau diskriminasi positif? Indonesia 30%. Representasi deskriptif atau substantif?

ELEMEN KUNCI (2) Political Participation. Anggota parpol? Caleg? Advokat? Aktivis NGO? Peneliti Pemilu?

ELEMEN KUNCI (3) Voter Education Pendidikan pemilih bagi pemilih perempuan akan meningkatkan partisipasi perempuan Pendidikan pemilih meningkatkan kualitas partisipasi perempuan Voter registration/Election Administration Keterdaftaran kunci utama partisipasi politik melalui bilik suara State-initiated system atau self initiated system?— Indonesia gabungan

REPRESENTASI PEREMPUAN

HIGHLIGHT? Pemilu is not gender- neutral PEMILU KITA sangat maskulin

ANALISIS FAKTOR (1) Latar Sosial Pendidikan Politik Tidak banyak shifting konfigurasi relasi perempuan dengan laki-laki “Selesaikan dulu urusan domestikmu”—Rata-rata anggota legislatif perempuan di atas 40 tahun. Pendidikan Politik Ruang pendidikan formal, informal, dan non formal lebih banyak mendiskreditkan perempuan.

ANALISIS FAKTOR (2) Keberpihakan media Afirmasi setengah hati Terhadap caleg laki-laki yang dibahas platform dan political issues, sementara perempuan character traits [studi Johanna Dunaway, et.al (2013)] Afirmasi setengah hati Kalau kuota tidak terpenuhi, so what? Literasi politik Di kalangan perempuan sendiri literasi politik rendah, apalagi dalam sistem politik maskulin yang “kejam”

MOMENTUM 2014 Janji Kemerdekaan belum tercapai--Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?) Nostalgia masa lalu--Piye kabarmu le? Isih penak jamanku tho? Reformasi mentok. Ganti sistem tak ganti orang. Beberapa figur alternatif memberi harapan! JANGAN GOLPUT!

BEBERAPA ISU POLITIK PEREMPUAN MeNCERMATI KEBIJAKAN LAMA KONTESTAN: Cek kebijakan petahanA EKSEKUTIF MAUPUN LEGISLATIF SAY NO Untuk kebijakan diskriminatif terhadap perempuan [PERDA, PERMEN, UU, DSB.] ASPIRASI BERBASIS TUNTUTAN TEKNIS DAN FAKTUAL: AKSES PENDIDIKAN AKSES EKONOMI AKSES KESEHATAN GENDER BUDGETING? MEMILIH SESAMA PEREMPUAN? Hanya perempuan yang mengerti betul perempuan?

PANDUAN UMUM Jangan percaya POLITIK WAJAH! Lihat track recordnya! Baca programnya! (Tidak perlu) Lihat partainya! Jangan jadi pemilih busuk! PANDUAN UMUM

TERIMA KASIH