Pengarustamaan Pemilu

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
Advertisements

SISTEM PEMILU.
PENDIDIKAN DEMOKRASI DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS UPI.
PEMILIHAN UMUM. Pemilu di Dua Negara UNI SOVIET (sbl 1989) tuntutan politik 10% pemilih menjadi anggota partai Tingkat partisipasi: 99% dari total.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengajar: Mujiana
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PRESIDENSIIL Sistem Presidensiil (ala Indonesia)
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”

Nunung Nasikhah ( ) Fahmi Setya Gana ( ) Ma’rifa Nurjanah ( )
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
PEMILU.
Pengawasan Dana Politik
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Sistem Pemerintahan.
Lembaga Legislatif Indonesia
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Sistem Pemerintahan Indonesia
Partai Politik dan Pemilu
PEMILIHAN UMUM.
Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Berbagai Negara XII.IPA 1
SISTEM PEMILU.
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
assalamu’alaikum wr.wb
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
SISTEM KEPARTAIAN.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian
By: RANTO, S.IP., M.A Dosen Tetap Ilmu Politik FISIPOL UBB
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
PPT PKn.
Sistem Pemilu Mayoritas/Pluralitas Mixed/ Campuran Proporsianal
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
ELECTORAL FORMULA.
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

Pengarustamaan Pemilu Dr. Drs. Luqman Hakim M.Sc FIA – UB 2011

Pemilihan Umum: Definisi Serangkaian pemilihan yang dilakukan secara bersamaan (collectively) dengan tujuan untuk menentukan seluruh keanggotaan dari suatu parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementarian, Pemilu diberlakukan pada seluruh lembaga yang mayoritas atau semua anggotanya dipilih, bukan ditunjuk, mis, DPR & DPD. Dalam sistem presidensiil, Pemilu juga digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kini, istilah itu juga digunakan untuk kepala daerah (Pilkada(l)/Pemilukada).

Fungsi Pemilu Masyarakat “Negara” Rekruitmen politik Keterwakilan Membuat pemerintahan berjalan Mempengaruhi kebijakan Membangun legitimasi Membangun pendapat umum Memperkuat posisi kekuasaan elit Pendidikan pemilih

Dichotomi Sistem Pemilu Distrik Varian Proporsional

Bentuk Dasar: Dikhotomi Single Member Constituency (satu daerah pemilihan memiliki satu wakil). Biasanya sistem ini disebut Sistem Distrik). Multi Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan Berimbang). Sistem ini juga disebut Sistem Proporsional

Single-Member Constituency/Sistem Distrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis atau distrik. Setiap distrik karena kecilnya daerah yang diliputi mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam  dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.  Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecil pun selisih kekalahannya. Jadi, tidak ada sistem menghitung suara lebih seperti yang dikenal dalam Sistem Perwakilan Berimbang. Sistem pemilihan ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serika dan India.

Model Hipotetis Sistem Distrik A : B : C = 6 : 3 : 1. Hasil A= 10K 1K

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Distrik Positif: Mendorong ke arah integrasi partai-partai politik  Wakil yang terpilih dapat dikenali oleh penduduk distrik. Negatif: Kurang memperhitungkan keberadaan (eksistensi) partai-partai kecil dan golongan minoritas (apalagi jika posisinya pencar). Kurang representatif dan dirasa tidak adil oleh golongan-golongan kecil yang kalah dan tidak terwakili.

Multi-Member Constituency/Sistem Proporsional Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang didasarkan pada suara mayoritas, tanpa memperdulikan distrik/geografi. Calon didorong untuk memperoleh suara terbanyak atau memenangi. Ada sistem menghitung suara lebih. Sistem pemilihan ini (saat ini) di dugunakan di Indonesia.

Model Hipotetis Sistem Proporsional A : B : C = 6 : 3 : 1. Hasil A= 6; B : 3 ; C: 1 1K