KESIMPULAN & RTL Pertemuan pengumpulan data RPJMN, Restra, RKP, Renja K/L dan Renaksi BUK Tw II Jawa Barat, 1 – 3 Juli 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Advertisements

PENYIAPAN BAHAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRI WULAN II TA
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hotel Horison , Bogor 18 Juni 2014
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
DI LINGKUNGAN BKKBN RANCANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REVISI PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BKKBN Disampaikan Oleh: KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
Review & Implementasi Audit Kinerja
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
CHAPTER 4 BENTUK-BENTUK SURAT.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Eselon II dan Satker Pusat
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
MENULIS SURAT DINAS Oleh : Dra. S.H. Retnowati.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOU SHOULD HAVE & DO.
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Pengelolaan Keuangan Negara
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
RAPAT Tim PME LIPI 20 DESEMBER 2011.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Kesehatan
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Pengelolaan Hibah Daerah
18 Juli 2019.
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

KESIMPULAN & RTL Pertemuan pengumpulan data RPJMN, Restra, RKP, Renja K/L dan Renaksi BUK Tw II Jawa Barat, 1 – 3 Juli 2015

KESIMPULAN Capaian Keuangan dan output/kinerja TW 2 secara umum belum tercapai Hal ini disebabkan oleh : Regulasi beberapa indicator belum siap/selesai dibuat sehingga capaian belum bisa diukur Revisi DIPA belum selesai, kegiatan belum berjalan Beberapa Indikator yang diukur tergantung proses pengadaan Barang dan Jasa belum bisa diukur karena proses pengadaan masih berjalan Beberapa Indikator yang diukur tergantung pada realisasi TP dan DEKON di daerah Proses reorganisasi BUK Terdapat perubahan usulan, target, dan DO dalam renja KL yang akan datang

RTL Perlu inovasi dalam upaya pencapaian indikator, diantaranya adalah : Optimalisasi dan advokasi kegiatan yang dibiayai DEKON Memanfaatkan data skunder yang ada di pusat (ASPAK, RSONLINE, E-PLANING) dan stakeholder terkait Memanfaatkan monev terpadu dalam memperoleh data capaian indikator Pembahasan kegiatan intern eselon I untuk Tahun berikutnya sebaiknya dilakukan setahun sebelumnya

RTL PELAPORAN TW II Perubahan capaian indikator TW II dalam Matriks seperti yang terlampir dalam undangan paling lambat diserahkan ke Bagian PI paling lama tanggal 8 Juli 2015 E-Monev BAPPENAS paling lambat diisi tanggal 23 Juli 2015 (satker dan eselon I) Menyusun prediksi pencapaian akhir tahun untuk tiap-tiap indikator serta permasalahannya (akan dibuatkan surat resmi)

Salam monev…… Terima kasih