Pembuatan dan Komunikasi Kebijakan

Proses Pembuatan Kebijakan Proses Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. AKtifitas Politis itulah yang biasa disjelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan

Tahap Proses Pembuatan Kebijakan Tahap Pembuatan Kebijakan sesuai urutan waktu: Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penilaian Kebijakan

Proses Pembuatan Kebijakan Analisis Kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada tahap proses pembuatan kebijakan Prosedur analisis kebijakan sangat tepat digunakan untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan Penerapan Analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya.

Tahap-Tahap Proses Pembuatan Kebijakan Publik Fase Karakteristik Ilustrasi Penyusunan Agenda Para Pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh, sebagian lagi ditunda untuk penyelesaiannya Legislator dan LSM mendiskusikan rancangan undang-undang Kesehatan untuk dipelajari dan disetujui komisi kesehatan. Akan tetapi ditolak Formulasi Kebijakan Para Pejabat terpilih merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya mensingkronkan perintah eksekutif dan keputusan peradilan Peradilan negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuandan minoritas Adopsi Kebijakan Alternatif Kebijakanyang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga Dalam keputusan MA (Amerika) tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi Implementasi Kebijakan Kebijakan telah diambil dilaksanakano/unit2 admin yang memobilisasikan SDM dan finansial Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak Penilaian Kebijakan Unit2 pemeriksaan dan akuntansi (BPKP, BPK ) memeriksa apakah pelaksanaan program sudah sesuai UU KAP memantau program2 kesos seperti JPS, PPMK dll untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi

Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe Pembuatan Kebijakan Perumusan Masalah Peramalan Rekomendasi Pemantauan Penilaian Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan Penilaian Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan

Perumusan Masalah Perumusan Masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang membahas asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui Penyusunan Agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab2 masalah

Peramalan Dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai dari akibat diambilnya salah satu alternatif kebijakan. Proses ini dapat dilakukan pada formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan

Rekomendasi Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian. Misal Rekomendasi untuk mengubah UU lalin

Pemantauan Menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan Contoh: banyak lembaga negara ataupun LSM yang mmbantu memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan (KDP)

Evaluasi Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kondisi riil. Evaluasi dapat menghasilkan masalah atau problem baru sehingga proses pembuatan kebijakan dapat dimulai dari awal (penyusunan Agenda)

Kesimpulan Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari proses pembuatan kebijakan. Tetapi kadang2 analisis kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya, dan jika pun analisis kebijakan dipakai belum menjamin kebijakan yang lebih baik Pada kenyataannya, ada jarak yang lebar antara penyelenggaraan analisis kebijakan dan pemanfaatanya dalam proses pembuatan kebijakan

Proses Komunikasi Kebijakan Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan penilaian kritis

Komunikasi Kebijakan Komunikasi Kebijakan bukan hanya proses pemberitahuan hasil kebijakan semata kepada stakeholder. Tetapi termasuk juga proses pengkomunikasian alur kebijakan mulai dari awal Seperti yang ditujukan gambar dibawah

Komunikasi yang relevan dengan kebijakan Adalah Proses yang menghubungkan antara aktivitas analisis kebijakan, pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan.

Proses Komunikasi Kebijakan Pengetahuan Masalah Kebijakan Masa depan kebijakan Aksi Kebijakan Hasil kebijakan Kinerja kebijakan Analisis Kebijakan Pengembangan materi Pelaku Kebijakan Penyusunan agenda Formulasi Kebijakan Adopsi kebijakan Implementasi kebijakan Penilaian Kebijakan Analisis Kebijakan Dokumen Memorandum kebijakan Paper isu kebijakan Ringkasan eksekutif Appendix Pengumuman berita Komunikasi Interaktif Utilisasi pengetahuan Presentasi Percakapan Konferensi Pertemuan Briefing Dengar pendapat

Proses Komunikasi Kebijakan Analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan. Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut, analis kebijakan menciptakan dan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan dengan masalah kebijakan.

Dokumen komunikasi kebijakan Dokumen yang relevan dengan kebijakan: Materi tertulis yang mendeskripsikan proses dan kesimpulan analisis kebijakan, termasuk setiap rekomendasi bentuk aksi Untuk mengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analis menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan kebijakan Nota kebijakan Paper isu kebijakan Ringkasan eksekutif Lampiran Siaran Berita

Dokumen Komunikasi Kebijakan Pada Gilirannya, dokumen-dokumen tersebut berguna sebagai bahan untuk berbagai strategi komunikasi interaktif dalam percakapan, konferensi, dengar pendapat, briefing dll Tujuan dari penciptaan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antar pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan

Dokumen yang relevan dengan Kebijakan Kemampuan dan ketrampilan yang tepat untuk membuat analisis kebijakan jelas berbeda dengan apa yang diperlukan untuk membuat dokumen kebijakan Dokumen yang relevan dengan kebijakan: Sintesis = semua informasi yang ada disintesiskan ke dalam dokumen 3 hal (nota kebijakan), 10-20 hal (eksekutif summary), dan materi yang cocok untuk penyiaran Organisasi = dengan dokumen kebijakan yang panjang, digabungkan antara yang memiliki kesamaan

Dokumen yang relevan dengan kebijakan Terjemahan = Terminologi dan prosedur Analisis kebijakan harus dibahasakan kepada pelaku kebijakan Penyederhanaan = Solusi masalah-masalah yang potensial kebanyakan ruang lingkupnya, saling bergantung dan komplek Penyajian visual = Kesediaan grafis komputer meningkatkan komunikasi visual yang efektif

Presentasi Kebijakan Cara komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang bersifat interaktif yang terdiri dari Percakapan Konferensi Pertemuan Penerangan Dengar Pendapat

Tujuan Presentasi Pada awalnya media komunikasi yang lazim dipakai adalah lewat pos, mengirimkan versi asli surat keputusan Keterbatasan media ini adalah probabilitas bahwa dokumen-dokumen tersebut mencapai pihak-pihak yang membutuhkan Probabilitas pemanfaatan akan meningkat jika substansi dokumen kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui presentasi kebijakan