LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
Santika Beach Resort Hotel
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
BAGI TENAGA HONORER KATEGORI II YANG DINYATAKAN LULUS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
JABATAN FUNGSIONAL UTAMA
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Santika Beach Resort Hotel
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
MANAJEMEN TRAINING Drs. B. Suryosubroto
RISWAN, S.SOS. MM JAB. KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
BAHAN PENGARAHAN UJIAN DINAS TINGKAT I GOLONGAN II
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016 SUB BIDANG PENJENJANGAN

1 2 3 4 PENYELENGGARAAN DIKLATPIM IV PENGIRIMAN DIKLATPIM II UJIAN DINAS TK. I TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR 1 2 3 4

PENYELENGGARAAN DIKLATPIM IV 2016

DASAR HUKUM PESERTA 24 orang Pejabat eselon IV 6 orang UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP No.101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS PERKALAN No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Diklatpim IV PESERTA terdiri dari : 24 orang Pejabat eselon IV 6 orang Pejabat eselon V 30 orang

JADWAL DAN TAHAP PELAKSANAAN Dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus s.d 11 Nopember 2016 32 HARI PEMBELAJARAN KLASIKAL (INCLASS) 97 HARI KERJA Tahap 1 Diagnosa Kebutuhan Perubahan (Membangun Komitmen Bersama Organisasi) Breakthrough I Tahap 2 Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap 3 (Laboratorium Kepemimpinan) Breakthrough II Tahap 4 Evaluasi Tahap 5 65 HARI PEMBELAJARAN NON KLASIKAL (OUTCLASS)

DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II PENGIRIMAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II TAHUN 2016 D

JADWAL PENGIRIMAN & NAMA PESERTA TAHAP I ( 25 Februari s.d 11 Juni 2016) TAHAP II ( 22 April s.d 26 Agustus 2016) Dasar : Surat Deputi Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional LAN RI tanggal 15 Pebruari 2016 Nomor : 538/D.2/PDP.07.01 tentang pemanggilan peserta Diklatpim II Angkatan 39 Peserta : SRI WITARSIH, SH (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) Ir. FATCHUR RAHMAN, M.Si (Kepala Dinas PU Pengairan) Dasar : Surat Deputi Bidang Diklat Aparatur Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional LAN RI tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 958/D.2/PDP.07.01 tentang pemanggilan peserta Diklatpim II Angkatan 40 Peserta : Ir. DWIDJO PRAWITO,MMT (Kepala Pelaksana BPBD) Drs. Medi Yulianto,M.Si (Kepala Dispendukcapil)

UJIAN DINAS TK. I TAHUN 2016 DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara TAHUN 2016

DASAR HUKUM PESERTA Ujian dinas 50 orang Dengan persyaratan : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 12 Th 2002 Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas PNS PESERTA Dengan persyaratan : Telah memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, minimal 2 (dua) tahun per 1 Oktober Tahun 2016 Belum memiliki ijazah S-1 atau D-4 yang diakui atau belum memiliki surat izin belajar untuk ijazah tersebut; Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu atau cuti diluar tanggungan negara ; Tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu. 50 orang

MATERI UJIAN DINAS Pancasila Undang-undang Dasar 1945 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian KORPRI. Pengetahuan Perkantoran. Tupoksi, Struktur Organisasi dan tata kerja instansi yang bersangkutan. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi bersangkutan dan pengetahuan lain. Bahasa Indonesia. Sejarah Indonesia.

TUGAS BELAJAR DASAR HUKUM Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar PERSYARATAN Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi. Diajukan Kepada Bupati melalui BKD MENDAPAT REKOMENDASI UNTUK MENGIKUTI TEST Setelah mendapatkan rekom, dapat mengikuti tes, bila lulus seleksi, dibuatkan surat penetapan tugas belajar PENGIRIMAN TAHUN 2016 1 orang PPDS Ilmu kesehatan anak Unair Sby 1 orang PPDS Anestesiologi dan reaminasi Unair Sby 1 orang PPDS Obsgyn Unair Sby 1 orang PPDS Pathologi Klinik Unair Sby

PRODUK SURAT IZIN BELAJAR (sampai bulan September 2016) DASAR HUKUM Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar PERSYARATAN Fotokopi sah SK. Pangkat terakhir Foto kopi sah SK PNS Foto kopi SKP 2 tahun terakhir Surat pernyataan bermeterai; Surat Keterangan dari lembaga pendidikan dan jadwal perkuliahan Foto kopi sah Ijazah terakhir; PRODUK SURAT IZIN BELAJAR (sampai bulan September 2016) Total : 122 berkas SMP-SMA 10 berkas D3 21 berkas S1 50 berkas S2 39 berkas S3 2 berkas