KREDIT UNTUK USAHA KECIL : PROFIL, MASALAH DAN STRATEGI PEMBIAYAAN

Rata – rata pertumbuhan per tahun Distribusi Produk Domestik Bruto ( PDB ) dan laju Pertumbuhan Sektoral ( % ) sektor Pangsa dalam PDB Rata – rata pertumbuhan per tahun 1965 1992 1965-80 1980-92 Pertanian 56,0 19,0 4,3 3,1 industri 13,0 40,0 11,9 6,1 ( industri manufaktur ) 8,0 21,0 12,0 Jasa,dll 31,0 40,4 7,3 6,8 Sumber : World Bank ( 1991;1994)

Beberapa permasalahan struktural pada industri Indonesia,laporan Bank Dunia ( 1993) : Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli , baik yang terselubung maupun terang-terangan, pada pasar yang diproteksi. Dominasi kelompok bisnis pemburu rente ( rent seeking) ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Lemahnya hubungan intra-industri. Struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah. Masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Investor asing cenderung pada orientasi pasar domestik ( inward oriented ) dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi.

MENGAPA USAHA KECIL PERLU DIKEMBANGKAN ? IKRT menyerap banyak tenaga kerja IKRT memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida pada PJPT I menjadi semacam “gunungan“ pada PJP II.

Piramida Ekonomi Indonesia SANGAT KOMPETITIF 10 G 2-20 triliun USAHA SKALA BESAR Barier to entry tingi Cenderung oligopolistik Keuntungan tinggi 16 group 1-20 triliun 30 group 500 miliar-1 triliun 87 group 200 miliar-500 miliar 57 group 100 miliar-200 miliar UKM MENENGAH OMZET 1-100 MILIAR SETAHUN Barier to entry rendah Keuntungan rendah Output tinggi KECIL: OMZET DIBAWAH 1 MILIAR SETAHUN

PROFIL DAN SEBARAN USAHA KECIL Ada 2 definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia Menurut UU No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta Menurut kategori BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga.

BPS Mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaannya : Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih

Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga formal sehingga cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain Sebagian usaha kecil ditandai dengan belum dipunyai nya status badan hukum Dilihat dari golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri

Kontribusi Usaha Kecil dalam Industri Manufaktur,1990 Unit usaha Tenaga kerja Nilai tambah jumlah persen orang Juta Rp 1. Industri menengah & besar 12.765 0,8 1.691.435 32,7 9.348.483 82,2 2. Industri kecil 94.534 6,2 770.144 14,9 775.304 6,8 3. Industtri rumah tangga 1.416.935 93,0 2.714.264 52,4 1.254.419 11,0 total 1.524.234 100,0 5.175.843 11.738.206 Sumber : BPS ( 1990 )

TANTANGAN & MASALAH Dalam pengembanga usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti : Tingkat kemampuan Keterampilan Keahlian Manajemen sumber daya manusia Kewirausahaan Pemasaran keuangan

Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah : Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya Keterbatasan karingan usaha kerja sama antar pengusaha kecil ( sistem informasi manajemen ) Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan Pembinaan yang dilakukan masih kurang terpaduan kurang nya kepercayaan serta kurang kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil

Tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori Bagi PK dengan omzet kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya Bagi PK dengan omzet antara Rp 50 juta – Rp 1 miliar, tantangannya yang dihadapi jauh lebih kompleks

Berdasarkan pengamatan konsultasi pengusaha kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi PK ( Kuncoro, 1997 ) Masih belum dipunyainya sistem administrasi keuangan & manajemen baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan Masalah bagaimana menyusun proposal & membuat studi kelayakan bisnis untuk memperoleh pinjaman Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah Masalah memperoleh bahan baku Masalah perbaikan kualitas barang dan efesiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepa, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barabg pngganti Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil

MENCARI STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG TEPAT Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam : Aspek managerial Aspek permodalan meliputi bantuan modal dan kemudahan kredit Mengembangan program kemitraan dengan besar usaha baik ewat sistem Bapak anak angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir, keterkaitan hilir – hulu, modal ventura, ataupun subkontrak Pengembangan sentr a usaha kecil Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB ( kelompok Usaha Besar ), KOPINKRA ( Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan )

Pola dan Realitas kemitraan Pelaksanaan kemitraan usaha sebenarnya sudah dimulai sebelum terbitnya Undang – Undang Nomor 9 tahun 1995 yaitu : Kemitraan Usaha yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dalam bentuk bapak angkat dan anak angkat Kepres Nomor 16/1995 yang mengatur kntraktor besar/ menengah melakukan subkontrak dengan kontraktor kecil dalam pengadan barang dan jasa pemerintah/BUMN Kemitraan dlam pemilikan saham oleh koperasi dan usaha kecil dari usaha besar dan swasta.

KREDIT USAHA KECIL ( KUK ) KUK adalah Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 350 juta untuk membiayai usaha yang produktif, yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dan menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk pula kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 250 juta tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif dan kredit yang diberikan untuk pengadaan perumahan. KUK dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja

Perkembangan Skema KUK Selama dasawarsa 1983-1992 terdapat sejumlah program per kreditan yang dapat diinventarisasi yaitu: Program KIK/KMKP Program KUK yang dilayani sejumlah bank umum dan bank nasional di Indonesia ( pengganti KIK/KMKP pada tahun 1991 ) Program KUPEDES/SIMPEDES bagi masyarakat pedesaan bersama program Simpanan masyarakat Kota ( SIMASKOT ) yang dilayani BRI melalui 3200 unit desa

Kredit untuk usaha kecil, 1992-1996 Pelayanan kredit untuk usaha kecil banyak dilakukan oleh lembaga keuangan bank. BI bekerja sama dengan GTZ Jerman, memperkenalkan kredit proyek mikro. Replikasi model gremeen bank juga dilakukan di Indonesia yang dituangkan dalam program karya usaha mandiri. Percobaan kredit kelompok yang lain dikembangkan oleh BUKOPIN bekerja sama dengan RABO bank Belanda. Menteri Keuangan dan BI memperkenalkan kredit kelayakan usaha ( KKU ) Model lain yang dicoba adalah penyaluran kredit melalui kantor pos diseluruh indonesia

Program Pusat Pelayanan Kredit Koperasi Pedesaan ( PPKKP ) yang dilayani BUKOPIN melalui sekitar 150 KUD dan sekitar 1600 kelompok simpan pinjam Proyek Percontohan Pengembangan Kredit Candak Kulak ( P4KCK ) yang dilayani KUD atas bimbingan Departemen Koperasi. Program pengembangan Hubungan Bank – KSM ( PHBK ) yang dilayni oleh BI melalui sekitar 40 bank pelaksana, 18 lembaga swadaya masyarakat ( LSM )dan sekitar 760 kelompok usaha Program kredit kecamatan yang dilayani dari beberapa Bank Kredit kecamatan ( BKK, LKPD, KURK dan lain – lain )

Permasalahan dalam pemberian KUK Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian KUK dari sisi pengusaha kecil pada umumnya adalah rendahnya tingkat kelayakan usahanya, karena adanya keterbatasan pada aspek pemasara, teknik produksi, manajemen dan organisasi Selain itu pada umumnya pengsaha kecil belum mampu memenuhi persyaratan bank teknis, anatara lain, erkaitan dengan penyediaan jaminan dan perizinan

Strategi pembiayaan usaha kecil BI bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh 3 strategi dasar sebagai berikut: Penerpan batas minimum pemberin kredit sebesar 20 % dari keseluruhan kredit bagi semua bank Mengembangan kelembagaa dengan memperluas jaringan perbankan mendorong kerja sama antar bank dalam penyaluran KUK dan mengembangkan lembaga – lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah Pemberian bantuan teknis melalui proyek pengembangan usaha kecil ( PPUK), proyek hubungan bank dengan kelompok swdaya masyrakat ( PHBK ), dan proyek kredit mikro