SISTEM PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN (SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN Direktorat Jenderal Industri Agro.
Advertisements

PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Toni Kuswoyo Satker PBIAT Janti
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
PENERAPAN PMMT/ HACCP SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN MUTU
LANGKAH-LANGKAH MENUJU AKREDITASI LABORATORIUM
Good Manufactory Practices
SKEMA PENERAPAN SISTEM KEAMANAN PANGAN PADA TIAP TAHAPAN PRODUKSI
SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN Oleh : Kasubdit Pengendalian Mutu
MANAJEMEN KUALITAS PANGAN
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
Penerapan PMMT Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Dasar Hukum

Pelaku usaha pangan hasil pertanian
BAGAN ALIR REGISTRASI LAHAN USAHA & GAP SAYURAN DAN BIOFARMAKA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
Surat Keterangan Keimigrasian
PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN/KOTA Disampaikan pada : In-House Seminar 14.
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN Direktorat Jenderal Industri Agro.
Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
Pedoman Sertifikasi Halal
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
SERTIFIKASI PRODUK PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN
SERTIFIKASI.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, No
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menjangkau yang tak Terjangkau
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SERTIFIKASI BENIH.
SOSIALISASI SERTIFIKASI CPIB
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Kebijakan pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU
SELEKSI ADMINISTRATIF KEGIATAN PILOTING PPCKS 2012
PENGAWASAN PENERAPAN PMMT/HACCP
Penerapan PMMT Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Dasar Hukum
MANAJEMEN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SERTIFIKASI SNI
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
JAMINAN MUTU PRODUK PERTANIAN Pandi Pardian Rizen Primiere Hotel 19 Agustus 2018.
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PT LINGKAR MUTU INDONESIA
CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 yang Diperlukan.
Transcript presentasi:

SISTEM PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN (SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN) DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA-2004

DASAR HUKUM DAN RIWAYAT Pengawasan Mutu telah dimulai th 1975. MoU DEPTAN DAN DEPKES : Pengawasan mutu oleh Ditjen Perikanan-DEPTAN Akreditasi sistem oleh DEPKES Pengawasan mutu dimantapkan dengan UU Perikanan no. 9, th 1980, pasal 19: “ Pemerintah melakukan pembinaan mutu hasil perikanan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan serta mencegah penipuan ekonomi” Pengawasan mutu produk perikanan untuk ekspor diefektifkan, melalui Inpres No.2. Th 1990. Penyederhanaan Tatacara Pengujian Mutu Ikan Segar

Pengawasan mutu hasil perikanan sesuai Persyaratan UE melalui CD Pengawasan mutu hasil perikanan sesuai Persyaratan UE melalui CD. 91/493/EEC dan 92/48/EEC (SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.21/Men/2004) Pengawasan mutu disesuaikan dengan perkembangan sistem internasional, Responsible Fisheries dan HACCP (FAO, 1995): Kepmen Pertanian, No. 41/Kpts/Ik 210/2/1998 yang diubah dengan Kep Kelautan dan Perikanan No.Kep 01/Men/2002 Pengawasan Mutu menjangkau produk perikanan yang masuk ke wilayah RI, Sesuai Kepmen Kelautan dan Perikanan No.Kep 06/Men/2002.

Ruang Lingkup Pelayanan 1. Sertifikasi Pengolahan Ikan (SPI) 2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) 3. Sertifikasi Penerapan PMMT 4. Sertifikasi Kesehatan (HC)

PENGERTIAN Sertifikasi Produk Perikanan : Proses penerbitan sertifikat bagi produk perikanan Sertifikasi Produk Perikanan diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Kesehatan /Health Certificate Sertifikat Kesehatan adalah : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPPMHP yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani dan diolah sejak pra-panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia.

Peranan Laboratorium (LPPMHP) “ Pengawasan mutu hasil perikanan” PENGUJIAN MUTU Mengacu pada Pedoman SNI/ISO 17025 Kemampuan: mikrobiologi, kimia dan organoleptik Sumber-sumber: tenaga, alat, bangunan, bahan kimia/media dan metoda secara cukup

PENGAMBILAN CONTOH Sesuai AQL 6.5 Sumber-sumber: Peralatan. Metoda, tenaga dan bangunan/ruangan yang cukup Peralatan: Mobil contoh, boks berinsulasi dan peralatan sampling Ruangan : Chill room atau cold storage atau freezer Prosedur: arsip, aseptis, terwakili, kondisi tak berubah Tenaga: bersertifikat pengambil contoh.

PENILIKAN Sesuai prinsip-prinsip HACCP Sumber-sumber: Metoda, peralatan, tenaga dan ruangan Metoda: check list, teknik audit, Peralatan: uji chlorin, temperatur, berat dll Tenaga: terampil, bersertifikat PMMT

SERTIFIKASI PRODUK Menerbitkan Sertifikat Kesehatan terhadap hasil perikanan Sumber-sumber: organisasi, tenaga, metoda, tempat dan bahan. Organisasi : Ditjen Perikanan Tangkap Tenaga : Orang yang mendapatkan pengesahan kewenangan

Untuk memperoleh Sertifikat Kesehatan UPI harus memiliki : PERSYARATAN Untuk memperoleh Sertifikat Kesehatan UPI harus memiliki : - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); - Sertifikat Penerapan PMMT; dan - Memenuhi persyaratan mutu (SNI).

1. Sertifikat Kesehatan diterbitkan oleh LPPMHP berdasarkan pada Level Penerapan PMMT : a. Level I Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap 10 (sepuluh) kali penerbitan Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk yang sejenis. Catatan : pengajuan permohonan harus dilampiri dengan dokumen pemantauan Titik Pengendalian Kritis dari partai barang yang akan disertifikasi

b. Level II Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1(satu) kali untuk setiap 5 (lima) kali penerbitan Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk yang sejenis. c. Level III Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1(satu) kali untuk setiap 3 (tiga) kali penerbitan Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk yang sejenis. d. Level IV Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan setiap kali penerbitan Sertifikat Kesehatan.

SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN UPI (SKP+PMMT) < 2 HARI LPPMHP BERDASARKAN LEVEL PENERAPAN PMMT PENGAWAS MUTU EVALUASI DOKUMEN Sampling < 6 HARI PENANGANAN CONTOH SERTIFIKAT KESEHATAN ANALIS HASIL UJI <12 HARI

PROSEDUR DAN TATA CARA MEMPEROLEH SKP UPI mengajukan permohonan ke Ditjen Tangkap melalui Diskanlut Provinsi, dilampiri fotocopy IUP. Kepala Diskanlut menugaskan pengawas mutu daerah melakukan pra-inspeksi ke UPI. UPI yang memenuhi syarat SSOP dan GMP direkomendasikan oleh Diskanlut untuk memperoleh SKP dari Direktorat Jenderal Perikana Tangkap (DJPT). DJPT Cq Dit. MPH menugaskan pengawas mutu pusat untuk melakukan penilikan bersama-sama dengan pengawas mutu yang ada didaerah. Pengawas mutu pusat dan daerah melakukan penilikan akhir ke UPI Menyampaikan laporan secara tertulis serta nilainya.

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SKP Permohonan + Dokumen Surat Tugas Dikanlut Provinsi Pra-Inspeksi Pengawasan Mutu Daerah UPI Laporan Rekomendasi DJPT Surat Tugas Inspeksi Pengawas Mutu Pusat (DJPT) Laporan Temuan + Tindakan Koreksi/Aksi SKP

TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT PMMT UPI mengajukan permohonan ke DJPT melalui Diskanlut dilampiri dengan : - Photo copy SKP - Photo copy sertifikat PMMT/HACCP bagi penanggung jawab UPI - Rancangan asli PMMT Kepala Diskanlut menugaskan pengawas mutu daerah melakukan pra – validasi ke UPI dan dapat melakukan pengambilan dan pengujian contoh UPI yang memenuhi syarat untuk di validasi direkomendasikan oleh Diskanlut ke DJPT. DJPT Cq Dit. MPH menugaskan pengawas mutu pusat untuk melakukan validasi bersama-sama dengan pengawas mutu yang ada didaerah. Pengawas mutu pusat dan daerah melakukan validasi ke UPI UPI yang lulus diberikan sertifikat penerapan PMMT oleh DJPT.

PEMBERIAN SERTIFIKAT PMMT/HACCP PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT PMMT/HACCP Permohonan + SKP+Panduan Mutu/HACCP Surat Tugas Dikanlut Provinsi Pra-Validasi Pengawasan Mutu Daerah UPI Laporan Rekomendasi DJPT Surat Tugas Validasi Pengawas Mutu Pusat (DJPT) Laporan Sertifikat HACCP Berdasarkan PMMT

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SPI Univ. Perikanan mengajukan permohonan ke Ditjen Perikanan Tangkap dilengkapi dokumen dan data pendukung. DJPT memberikan pelatihan tentang SSOP,GMP ke Univ. Dilakukan ujian akhir Kelulusan diberikan SPI

PROSEDUR DAN TATACARA PEMBERIAN SPI Permohonan + Data Pendukung/Dokumen SPI DJPT UNIV. Perikanan Permohonan Perusahaan Perikan DJPT Perusahaan Pelatihan SSOP,GMP HACCP berdasarkan PMMT

TERIMA KASIH