Konstitusi & Rule of Law

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
Konstitusi dan Rule of Law
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
Impeachment atau Pemakzulan
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI & RULE OF LAW
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
SISTEM KONSTITUSI.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU & Lembaga Pengurus Tipikor
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.
NEGARAKU-TUMPAH DARAHKU Kebanggaan Sebagai Warga Negara Indonesia
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
9 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
DAN PERADILAN NASIONAL
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

Konstitusi & Rule of Law H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University 5 Pengertian Konstitusi: “kumpulan asas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan diperintah (HAM dll) Hakekat Konstitusi: Jaminan HAM bagi warga negara Susunan ketatanegaraan yang fundamental Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan Fungsi Konstitusi: Membatasi kekuasaan pemerintah: tidak sewenang-wenang Cara efektif membagi kekuasaan Supremasi hukum bagi penguasa dan rakyat H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University 5 Dinamika Konstitusi: UUD 1945 (18-8-45 sp 27-12-49) Konstitusi RIS (27-12-49 sp 17-8-50) UUDS (17-8-50 sp 5-7-59) UUD 1945 (5-7-59 sp tahun 1999) UUD 1945 Amandemen (1999 sekarang) Dinamika Konstitusi Inti Amandemen UUD 1945 (Amandemen mulai tahun 1999 sampai 2002) Perubahan idiologi politik dari sosial demokrat menjadi liberal demokrasi dan pasar bebas Otonomi daerah Pemilu langsung presiden, gubernur, bupati/walikota Kebebasan pers Pemilu langsung dan multipartai Menjadikan lembaga peradilan lebih independen H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University 5 Mekanisme Amandemen UUD 1945 MPR konsultasi dengan DPR dan DPD Usulan amandemen harus disetujui 2/3 anggota MPR MPR membentuk panitia perumus (BP MPR) Hasil rumusan BP MPR diserahkan ke pimpinan MPR Pimpinan MPR mengadakan sidang umum MPR dengan mendengarkan suara fraksi Dinamika Konstitusi Mekanisme Pembuatan UU / Perda: Pemerintah (Propinsi/Kabupaaten) mengajukan RUU /Perda melalui Mensesneg ke Sekjen DPR RI, dan sekjen mengirim ke pimpinan DPR (DPRD I, II) Pimpinan DPR (DPRD I, II) mengirim ke komisi, komisi membentuk pansus. Pansus meminta pendapat semua pihak dan merumuskan RUU Pansus menyerahkan ke pimpinan DPR (DPRD I, II) dan mengadakan sidang paripurna H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University 5 Pengertian rule of law: penegakkan hukum yang menyangkut aturan hukum (baik dan buruk), dan adanya jaminan keadilan bagi warga negara Fungsi rule of law: Indonesia : negara hukum Kekuasaan kehakiman: kekuasaan merdeka Warga negara sama kedudukan dlm hukum HAM (perlakuan dan jaminan hukum: adil) Setiap orang mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dlm bekerja Lembaga Rule of Law: Kepolisian Kejaksaan Komisi pemberantasan korupsi Badan Peradilan: MA, MK, PN dan PT H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University Kepolisian: Menyelenggarakan tertib lalu lintas Membina masyarakat: sadar akan hukum Penyelidikan dan penyidikan tindakan pidana Membantu dari gangguan ketertiban dan bencana Melayani kepentingan masyarakat sbl dilayani lembaga berwenang Kejaksaan: Penuntutan Melaksanakan penetapan hakim berkekuatan tetap Pengawasan putusan pidana bersyarat Penyidikan tindakan pidana kehusus/tertentu Melengkapi berkas untuk pemeriksaan tambahan Tugas Penegak Hukum KPK: Berkoordinasi untuk pemberantasan korupsi Supervisi instansi pemberantasan korupsi Penyidikan, penyelidikan dan penuntutan korupsi setelah 27 Desember 2002 Tindakan pencegahan korupsi Monitor penyelenggaran negara H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University Mengadili tingkat kasasi dan PK Menguji aturan terhadap UU Kewenangan lain menurut UU Tugas Penegak Hukum MK: 1. Menguji aturan terhadap UUD 1945 2. Sengketa lembaga negara 3. Pembubaran partai politik 4. Perselisihan hasil pemilu PN dan PT Menyelengarakan peradilan pidana dan perdata di tingkat kabupaten dan propinsi Prioritas perkara: korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang dan tindakan pidana H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University 2 DISKUSI KELOMPOK DILAKSANAKAN 20 MENIT DISKUSI PANEL 20 MENIT TENTANG “Bukan Zamannya Mem-backing pelaku Illegal Logging” H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University