BADAN USAHA NON BADAN HUKUM DAN BADAN HUKUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011
Advertisements

PERUSAHAAN PERORANGAN/ PERUSAHAAN DAGANG
Hukum Perusahaan 23 Februari 2007 Hukum Perusahaan Agus Sardjono.
PERTEMUAN V BENTUK-BENTUK BADAN USAHA.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
BENTUK BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Studi Kelayakan Bisnis
Bentuk – bentuk Perusahaan
Matakuliah : F0422 / Pengantar Hukum Perdata dan Dagang
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -1 M-3
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -1 M-3
FIRMA Kelompok 5.
ASPEK HUKUM BISNIS.
Hukum Dagang.
Bentuk perusahaan.
Bentuk Kepemilikan Bisnis, Etika Bisnis, dan Tanggung Jawab Sosial
Badan Usaha/Bentuk Usaha (BU)
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
PELAKU USAHA PASAL 33 UUD 1945 KEGIATAN USAHA DILAKSANAKAN BERDASARKAN ASAS KEKELUARGAAN USAHA STRATEGIS MELIPUTI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI NEGARA,
PERUSAHAAN PERORANGAN/ PERUSAHAAN DAGANG
PENGANTAR PERSAINGAN PERUSAHAAN. Subyek Hukum dan Obyek Hukum  Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki.
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP BISNIS
Bentuk-Bentuk Perusahaan
HUKUM PERUSAHAAN.
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
A. BADAN USAHA BERBENTUK BADAN HUKUM
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
Aspek Hukum Perusahaan
ASPEK HUKUM BISNIS.
HUKUM PERUSAHAAN Menurut mahkamah agung (hoge raad) :
BADAN-BADAN USAHA AMALUDIN, SIP, MM.
PERBEDAAN KOPERASI DENGAN BENTUK BADAN USAHA LAIN
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Persekutuan Firma.
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI HP :
Bentuk-bentuk Badan Usaha
HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
Universitas Esa Unggul
ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Bentuk Badan Usaha Pertemuan 5 2x45 Menit Kompetensi Dasar :
Ada beberapa jenis badan usaha yang diijinkan dibentuk di Indonesia.
PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA
Studi Kelayakan Bisnis
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
PERBEDAAN PERUSAHAAN, FIRMA, CV, PT, BUMN DAN KOPERASI
HUKUM PERUSAHAAN.
Badan Usaha dan Para Pembantunya
Disusun Oleh: HERRY SYAFRIAL, S.Pd., M.A.
PENGANTAR AKUNTANSI.
Hukum Organisasi Perusahaan - 2
BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM
Badan Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha Ekstraktif Agraris Manufaktur
BENTUK-BENTUK ORGANISASI BISNIS
BENTUK2 PERUSAHAAN DAN POTENSI BISNIS [bagian.1]
HUKUM PERUSAHAAN.
Perseroan Perdata, Perseroan Firma, CV
PERUSAHAAN PERORANGAN/ PERUSAHAAN DAGANG
Bentuk-Bentuk Badan Usaha. Jenis-jenis Badan Usaha KOPERASI BUMN BUMS.
Perusahaan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (1)
Persekutuan Perdata PERTEMUAN 3.
Business Law Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -1 M-3 1Tony Soebijono.
Transcript presentasi:

BADAN USAHA NON BADAN HUKUM DAN BADAN HUKUM GIOFEDI RAUF, SH.,MH.

Badan Usaha Non Badan Hukum Badan Usaha Badan hukum PEMBAHASAN Badan Usaha Non Badan Hukum Badan Usaha Badan hukum Coorporate Social Responsibility (CSR)

Badan Usaha Non Badan Hukum VS Badan usaha berbadan hukum MAATSCHAP PT CV KOPERASI FIRMA YAYASAN

NON BADAN HUKUM maatschap (Pesekutuan Perdata) Dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya, diatur dalam Pasal 1618 sampai 1652 KHUPerdata. firma Bentuk kemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan diatur dalam pasal 16 samapi 35 KUH Dagang. CV Commanditaire Viennotshap atau biasa disebut perseroan komanditer adalah suatu perusaahaan yang didirikan oleh beberapa orang secara tanggung menanggung, bertangggungjawab untuk seluruhnya atau bertanggungjawab secara solider, dengan satu orang atu lebih sebagi pelepas uang, diatur juga dalam KUH Dagang.

BADAN HUKUM perseroan Terbatas (PT) Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian bertujuan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Diatur dalam Undang-Undang no 40 Tahun 2007. Koperasi. Badan usaha bersama dimana anggota-anggotanya begabung secara sukarela atas persamaan hak dan kewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuahn anggotanya. Diatur dalam Undang-Undang no 25 tahun 1992. Yayasan. Adalah badan yang bertujuan mambantu masyarakat atau bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan namun dalam prakteknya yayasan dapat mendirikan badan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004.

CSR Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Dlm UU no 40 tahun 2007 Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan Dengan sumberdaya alam wajib dilaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat Dan masyarakat pada umumnya