ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIII SEMESTER II

A. PERISTIWA-PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh Rizki Hermawan

1. Peristiwa-peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

a. Jepang menyerah kepada sekutu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945

b. Peristiwa Rengasdengklok Di antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat, akibatnya terjadilah “Peristiwa Rengasdengklok”. Tujuan peritiwa ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia

Tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu: Sayuti Melik Sukarni BM. Diah Sudiro Ir. Soekarno Drs. Moh. Hatta Ahmad Soebardjo Anggota PPKI

Sesampainya Ir. Soekarno dan Drs. Moh Sesampainya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta di kediaman masing-masing pada tengah malam, kemudian mereka bersama-sama menuju ke kediaman Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1 Jakarta, untuk merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada saat itu juga telah diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Ir. Soekarno di Jln. Pegangsaan Timur No. 56 pada pagi hari pukul 10.00 WIB.

2. Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dengan suaranya yang mantap, Ir. Soekarno didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan Teks Proklamasi

Sesaat setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran Bendera Merah Putih. Bendera Sang Saka Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Seokarno. Dan dikibarkan oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat bersamaan dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya.

3. Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Para pemuda menyebarkan berita Proklamasi melalui berbagai cara, antara lain dengan menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, menulis pada tembok-tembok. Syahruddin berhasil menyelundupkan teks proklamasi ke kantor pusat pemberitaan Jepang, Domei (sekarang Kantor Berita Antara) dan diterima oelh Kepala Bagian Radio, Waiden B. Palenewen. Teks tersebut kemudian diberikan kepada F. Wuz, seorang markonis kantor berita tersebut untuk segera diudarakan.

Mendengar hal tersebut, para pemimpin Jepang segara memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan. Jepang pun menyegel kantor pemberitaan Domei. Namun pemuda tidak kehilangan akal. Di rumah Waiden B. Palenewen, tepatnya di Menteng 31, para pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan WK 1. Dari pemancar radio inilah, berita proklamasi terus disiarkan.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Seoara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi.

Para pemuda yang berjuang lewar pers, antara lain: BM. Diah Sukarjo Wiryopranoto Iwa Kusumasumantri Ki Hajar Dewantara Otto Iskandardinata G.S.S.J Ratulangi Adam Malik Sayuti Melik Sutan Syahrir Madikin Wonohito Sumanang SM Manai Shopian Ali Hasyim

Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan kepada para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 september untuk segera kembali ke tempat tugasnya masing-masing guna menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut antara lain: Teuku Mohammad Hasan untuk daerah Sumatera Sam Ratulangi untuk daerah Sulawesi Ktut Pudja untuk daerah Nusa Tenggara Ir. Mohammad Noor untuk daerah Kalimantan

4. Sambutan Rakyat di Berbagai Daerah Terhadap Proklamasi Kemerdakaan Indonesia

a. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Dilaksanakan di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta (IKADA) pada tanggal 19 September 1945 yang dipelopori oleh Komite Van Aksi.

Makna Rapat Raksasa dilapangan IKADA: Rapat tersebut berhasil mempertemukan Pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk.

b. Tindakan Heroik mendukung proklamasi Jogjakarta, pada tanggal 26 September 1945 Surabaya, Insiden hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 Semarang, pada tanggal 14 Oktober 1945 Aceh, pada tanggal 6 Oktober 1945 Bali, pada bulan agustus 1945 Kalimantan pada tanggal 14 November 1945 Palembang pada tanggal 8 oktober 1945

Bandung Makasar pada tanggal 19 Agustus 1945 Sumbawa Sumatera Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945 Lampung Solo

B. PROSES TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat di gedung Kesenian Jakarta yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain: Menetapkan dan mengesahkan Undang-undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil Presiden Indonesia. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara, sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

PPKI kemudian melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945

Dalam sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan, antara lain: Menetapkan dua belas kementrian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi.

Pembagian Wilayah Republik Indonesia: No. Provinsi Nama Gubernur 1 Provinsi Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hasan 2 Provinsi Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo 3 Provinsi Jawa Tengah R. Panji Seoroso 4 Provinsi Jawa Timur R. A. Seorjo 5 Provinsi Sunda Kecil Mr. I Ktut Pudja 6 Provinsi Maluku Mr. Latuharhari 7 Provinsi Sulawesi Dr. G. S. S. S. J. Ratulangi 8 Provinsi Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor

2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan kedaulatan. KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 agustus 1945, dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Presiden menugaskan Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Hasil kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.

Kemudian diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tujuannya untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang.

Situasi keamanan tampaknya akan makin memburuk karena dibayang-bayangi kedatangan tentara sekutu dan Belanda di Indonesia. Menghadapi situasi demikian, para pemuda merasa terpanggil untuk berjuang memanggul senjata.

Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat. Berdasarkan maklumat itu pula, Oerip Soemoharjo membentuk markas Tinggi TKR di Jogjakarta.

Dalam konferensi TKR di Jogjakarta pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertinggi TKR.

Pada tanggal 6 Desember 1945, markas besar TKR mengeluarkan sebuah maklumat, yang isinya menyatakan bahwa selain tentara resmi juga boleh adanya laskar,sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945, pemerintah mengangkat Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Adapun sebagai Kepala Staf Umum TKR dipegang oleh Oerip Siemoharjo.

Adapun perkembangan Tentara Keamanan Rakyat adalah sebagai berikut: Pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada tanggal 24 Januari 1945, Tentara Keselamatan Rakyat berubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1946 dikeluarkan sebuah penetapan yang menyatakan bahwa TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia.

4. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Keraton Kesultanan Jogjakarta Pada tanggal 29 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa kesultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Ir. Soekarno-Hatta. Pada tanggal 5 September 1945 dukungan itu dipertegas dengan pengumuman Amanat Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

b. Sumatera mendukung pemerintahan Republik Indonesia Semangat Kebangsaan yang tinggi, menyebabkan para pemuda bergerak dari jalan Jakarta No. 6 Medan di bawah pimpinan A. Tahir, Abdul Malik Munir, M.K. Yusni, mendukung Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1945, Teuku Mohammad Hasan selaku gubernur dengan resmi mengumumkan dimulainya pemerintahan Republik Indonesiadi Sumatera dengan Medan sebagai ibukota provinsinya. Tanggal 29 September 1945, bendera merah putih berkibar di Bukittinggi. Sejak saat itulah bendera Merah-Putih berkibar di daerah-daerah Sumatera.

c. Sulawesi Utara Mendukung pemerintahan Republik Indonesia Pada tanggal 14 Februari 1945, para pemuda Sulawesi Utar di bawah pimpinan Ch. Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara. Perlawanan terhadap Belanda (NICA) mendapat dukungan dari rakyat, karena rakyat sudah anti terhadap penjajah dan mendukung berdirinya negara Republik Indonesia.

5. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di seluruh Daerah di Indonesia

Sesuai dengan keputusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka di daerah-daerah tugas gubernur (Kepala Daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di Daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap Provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum

Ada yang ingin bertanya? 

Sekian dan Terimakasih~ 