PESERTA SEMILOKA SKPD PNPM-MPd KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
oleh Haryo Habirono Salatiga
Penyusunan Renja Perubahan
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Perencanaan Pembangunan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Oleh : Tjahjanulin Domai
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Proses Penyusunan Perda
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) / E-PLANNING KABUPATEN KEDIRI LAPORAN PENDAHULUAN.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PENDAMPINGAN.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

PESERTA SEMILOKA SKPD PNPM-MPd KABUPATEN BENGKULU SELATAN SELAMAT BERJUMPA PESERTA SEMILOKA SKPD PNPM-MPd KABUPATEN BENGKULU SELATAN Rabu, 18 Juli 2012 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG KEMASYARAKAN DAN SDM KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG BERBASISKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Oleh : NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG KEMASYARAKAN DAN SDM 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

PERLU DISEPAKATI BERSAMA: Sepakat boleh tidur dan bermimpi, tapi mata tidak boleh terpejam ; Silahkan Intrupsi jika ada pertanyaan ; Mungkin tidak semua dapat dijawab ; Sepakat boleh tidak sependapat ; Sepakat boleh berbeda diantara kita, sebagai bentuk pembelajaran ; Semiloka dari, oleh dan untuk bersama (sama-sama untuk bersama). 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

Pemberdayaan Masyarakat ; Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat ; POKOK BAHASAN 1. Pengelolaan Pembangunan Partisipatif ; Pemberdayaan Masyarakat ; Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat ; Komitmen Pemerintah Daerah ; Perspektif Implementasi Pembangunan Partisipatif Berbasiskan Pemberdayaan masyarakat. MR. MBA …….. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PPP) PPP  - pendekatan memahami aspek2 penyelenggaraan pembangunan partisipatif PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Adalah pendekatan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek sehingga nuansa pembangunan adalah bottom-up approach 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TATARAN PEMERINTAHAN : DITUMBUHKAN PERILAKU KEPEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF, JUJUR, TERBUKA, BERTANGGUNG JAWAB DAN DEMOKRATIS (GOOD GOVERNANCE) 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

TATARAN MASYARAKAT : Dikembangkan Mekanisme yang memberi peluang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

TIGA BENTUK PARTISIPASI : Partisipasi Dalam Pemilihan (elektoral participation) ; Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan (decision- making participation) ; Partisipasi Dalam Menentukan Isi Keputusan Publik (determining the contennt of policies) 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT II Proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, politik dan budaya dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan secara signifikan dalam pembangunan 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

KECENDERUNGAN PROSES PEMBERDAYAAN Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya (primer); Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan (sekunder). 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Membentuk Individu dan Masyarakat Menjadi Mandiri, yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan secara bertanggung jawab 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : III PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

Inilah partisipasi pasif. Pertanyaan : Bagaimana PNPM-MPd ? PARTISIPASI BLUE PRINT (CETAK BIRU) : Partisipasi masyarakat hanya terbatas pada proses mobilisasi atau pendekatan dari atas, sehingga terbatas pada implementasi atau penerapan program. Inilah partisipasi pasif. Pertanyaan : Bagaimana PNPM-MPd ? 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

PARTISIPASI BOTTOM-UP (AKTIF) : Partisipasi yang mengarah pada distribusi kekuasaan , atau mengalihkan sebagian kekuatan/ kemampuan kepada masyarakat ; Kesimpulan Dengan demikian, proses pemberdayaan adalah partisipasi aktif. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH IV SECARA UMUM DAN PRINSIF PEME-RINTAH DAERAH PUNYA KOMITMEN YANG TINGGI DAN NYATA DALAM PE-NGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTI-SIPATIF DAN PEMBERDAYAAN MASYA-RAKAT 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

BENTUK KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH : DUKUNGAN ANGGARAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEMANTAUAN 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

ANGGARAN : SEJAK DARI TAHUN ANGGARAN 2007 – 2012, DANA PENDAMPING PNPM-MPd, MAUPUN PNPM- INTEGRASI (P2SPP) SELALU DIANGGARKAN SEBAGAI HIBAH TANPA ADA HAMBATAN, DIANGGARKAN DI AWAL TAHUN ANGGARAN 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

ALOKASI ANGGARAN HIBAH PENDAMPING TA. 2007 – 2012 : PNPM-MPd/P2SPP (INTEGRASI) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RP 800 JT RP 1,1 M RP 2 M RP 2,7 M RP 3,290 M RP 1,857 M 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

B. KEBIJAKAN Mendukung sepenuhnya penerbitan regulasi/aturan yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, baik berupa Perda maupun Perbup, seperti Perda Perencanaan Partisipatif, Penyerahan Sebagian Kewenangan kepada Desa, BKAD, dll. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

Untuk proses penerbitan Perda agar dipedomani UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 ; Dalam rangka pengajuan dana pendamping PNPM-MPd/ Integrasi sebagai hibah kepada masyarakat, berpedoman pada Permendagri no. 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012 ; 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

C. PEMBINAAN DUKUNGAN ALOKASI ANGGARAN PAP ; PRASARANA AULA PPKAD BPMD ; DUKUNGAN SARANA TRANSPORTASI RODA 2 UNTUK PjOK ; KESEDIAAN BUPATI/WAKIL BUPATI UNTUK MERESMIKAN HASIL-HASIL PNPM-MPd/INTEGRASI. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

D. PEMANTAUAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PROGRAM YANG BERBASISKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BUPATI/WAKIL BUPATI DENGAN TURUN LANGSUNG KE LOKASI, MERUPAKAN WUJUD KOMITMEN DAN KEPEDULIAN PEMERINTAH DAERAH. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

CATATAN : PERWUJUDAN KOMITMEN DI MUKA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG BERBASISKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASIH BERSIFAT BLUE PRINT KARENA BARU SEBATAS MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM NASIONAL. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

PERSPEKTIF IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT V UNTUK MENUJU DARI KOMITMEN DUKUNGAN YANG BERSIFAT BLUE PRINT (PASIF) MENJADI KOMITMEN DUKUNGAN AKTIF, MAKA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PERLU DIINTEGRASIKAN KE DALAM PERENCANAAN REGULER DAN DISERTAI DENGAN IMPLEMENTASI ADD. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

MEKANISME PENGINTEGRASIAN : Daftar usulan RKP desa dibahas bersama-sama dengan pagu indikatif rancangan Renja SKPD dan hasil-hasil jaring asmara DPRD pada forum Musrenbang Kecamatan ; Hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD, yang kemudian melalui forum SKPD menjadi Renja SKPD ; 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

Renja SKPD dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD ; Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musrenbang Kecamatan, Bappeda menyampaikan pagu indikatif rancangan Renja SKPD kepada Camat. Mekanisme tersebut di atas menjadi salah satu muatan dalam Perda Perencanaan Pembangunan Partisipatif. 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

Pamela Duham Saya akan melewati jalan ini hanya sekali. Karenanya EPILOG Saya akan melewati jalan ini hanya sekali. Karenanya setiap perbuatan baik yang dapat saya lakukan atau kebaikan apapun yang bisa saya perlihatkan kepada siapapun, biarlah saya melakukannya sekarang juga. Jangan biarkan saya menunda, juga jangan biarkan saya mengabaikannya, karena mungkin saya tidak akan pernah melewati jalan ini lagi Pamela Duham 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP

atas perhatiannya diucapkan terima kasih Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 5/6/2018 NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP