UPAYA UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH RUSDARTI 20 AGUSTUS 2008

PENDAHULUAN Kemiskinan adalah persoalan struktural dan multi dimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis, cara penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

PENDAHULUAN Berbagai program penaggulangan kemiskinan oleh pemerintah: pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, JPS, P2KP, BLT dalam pelaksanaannya kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, dan belum menyentuh akar permasalahannya. Lokalitas yang ada di masing-masing daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh komunitas dan pemerintah setempat. Dengan demikian kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih obyektif dan tepat sasaran.

Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah 2007 No Provinsi 2006 2007 Selisih Peringkat 1 Nanggroe Aceh Darussalam 28.28 26.65 1.63 6 2 Sumatera Utara 15.01 13.9 1.11 18 3 Sumatera Barat 12.51 11.9 0.61 22 4 R i a u 11.85 11.2 0.65 24 5 J a m b i 11.37 10.27 1.1 27 Sumatera Selatan 20.99 19.15 1.84 14 7 Bengkulu 23 22.13 0.87 10 8 Lampung 22.77 22.19 0.58 9 Kepulauan Bangka Belitung 10.91 9.54 1.37 28 Kepulauan Riau 12.16 10.3 1.86 26 11 DKI Jakarta 4.57 4.61 -0.04 33 12 Jawa Barat 14.49 13.55 0.94 19 13 Jawa Tengah 20.43 1.76 DI Yogyakarta 18.99 0.16 16 15 Jawa Timur 21.09 19.98 Banten 9.79 9.07 0.72 30 17 B a l i 7.08 6.63 0.45 32 Nusa Tenggara Barat 27.17 24.99 2.18 Nusa Tenggara Timur 29.34 27.51 1.83 20 Kalimantan Barat 15.24 12.91 2.33 21 Kalimantan Tengah 9.38 1.62 29 Kalimantan Selatan 8.32 7.01 1.31 31 Kalimantan Timur 11.41 11.04 0.37 25 Sulawesi Utara 11.54 11.42 0.12 Sulawesi Tengah 23.63 22.42 1.21 Sulawesi Selatan 14.57 14.11 0.46 Sulawesi Tenggara 23.37 21.33 2.04 Gorontalo 29.13 27.35 1.78 Sulawesi Barat 20.74 19.03 1.71 Maluku 33.03 31.14 1.89 Maluku Utara 12.73 11.97 0.76 Papua Barat 41.34 39.31 2.03 Papua 41.52 40.78 0.74 Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah 2007

Diharapkan dengan otonomi daerah upaya percepatan pembangunan ekonomi atas dasar inisiatif lokal dapat diwujudkan guna mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spesifik dapat ditangani dengan cepat dan tuntas oleh pemerintah daerah.

Kriteria Kemiskinan 1. Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. 2. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera apabila: Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. 3. Kriteria Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US $ 1,00 per hari.

Kemiskinan di Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang relatif memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di antara provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peringkat ke-12 dari 33 Provinsi di Indonesia. Peringkat Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa, 2007 Peringkat Provinsi Persentase 1 Jawa Tengah 20.43 2 Jawa Timur 19.98 3 DI Yogyakarta 13.55 4 Jawa Barat 18.99 5 DKI Jakarta 4.61

Kemiskinan di Jawa Tengah Jawa Tengah memperoleh pelimpahan kemakmuran (trickle down) dari kemajuan propinsi-propinsi tetangganya ini, tetapi pada saat yang sama juga menerima dampak negatif  karena menjadi pemasok tenaga kerja murah yang hanya dinikmati bagi yang meninggalkan desanya. Akibatnya kemiskinan tetap luas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada berkualitas rendah. Penduduk miskin erat kaitannya dengan wilayah miskin. Wilayah dengan potensi daerah yang tertinggal besar kemungkinan menyebabkan penduduknya miskin. Oleh karena itu pendekatan pemecahan kemiskinan dapat pula dilakukan terhadap pengembangan wilayah atau desa yang bersangkutan.

Kemiskinan di Jawa Tengah 100 200 300 400 500 600 Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Kebumen Kab. Wonosobo Kab. Boyolali Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Grobogan Kab. Rembang Kab. Kudus Kab. Demak Kab. Temanggung Kab. Batang Kab. Pemalang Kab. Brebes Kota Surakarta Kota Semarang Kota Tegal Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan: Kebijakan Komitmen Organisasi dan Program Pendekatan atau metode yang tepat 5. Sikap memperlakukan orang miskin sebagai subyek. Komitmen Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas tertinggi tertuang dalam Propenas.

Upaya memberdayakan masyarakat ada 3 langkah: 1. Menciptakan suasana masyarakat dapat berkembang (enabling) 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) 3. Melindungi (protecting) Pemberdayaan dilakukan dengan Pendekatan Capacity Building Institution Building Community Development

Salah satu pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan adalah “pemberdayaan usaha”. Pengembangan usaha kecil mikro dengan memberikan kredit mudah diakses oleh keluarga miskin serta melakukan pendampingan dan kemitraan usaha bagi keluarga miskin. Sektor usaha kecil mikro menjadi katub penyelamat masalah pengangguran di desa dan perkotaan.

Pemberdayaan Usaha Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif, secara intensif dapat melibatkan: Koperasi, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah terkait, Pengusaha, Perguruan Tinggi LSM

Merubah Sikap dan Perilaku Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Misalnya: Manajemen Produksi Manajemen Produksi Merubah Sikap dan Perilaku Menghasilkan Barang dan Jasa Pendapatan Meningkat

Pandangan Lama Kerja sebagai suatu kewajiban Alon-alon waton kelakon Cara kerja sebagai cara hidup Sudah ditinggalkan Kerja untuk mencapai prestasi/hasil Pandangan Baru Rencana usaha kecil mikro berdasarkan kebutuhan dan potensi serta minat yang dimiliki masyarakat miskin.

Karakteristik orang yang mau menjadi pebisnis: Sikapnya: Ambisius Tekun untuk sukses Mengambil inisiatif Dapat merencanakan Pekerja keras Tabah Sabar Gigih Banyak akal Kesadaran pribadi Motivasi pribadi yang kuat Berorientasi pasar

Karakteristik orang yang mau menjadi pebisnis: Percaya diri Antusias Optimis Pengambil risiko Pandangannya: Kepribadiannya: Mentalnya: Memiliki energi Dapat menerima kritik Dapat memotivasi orang Memiliki karakter yang kuat Memiliki gaya, karisma Logis Fleksibel Inovatif , kreatif Cerdik Memiliki visi

PENUTUP 1. Mengurangi tingkat kemiskinan perlu diperhatikan lokalitas daerah, kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih obyektif dan tepat sasaran. 2. Strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan. Menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. 3. Pemberdayaan usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui berbagai pelatihan usaha ekonomi produktif.

TERIMAKASIH Semoga Bermanfaat