Pengelolaan PBB-P2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Advertisements

LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pajak Bumi & Bangunan.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
SISTEM DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
APLIKASI UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Achmad Fauzi,
Pertemuan #3 PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN PBB
Seminar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Iswahyudi Panji Utomo, ST Kasi TI dan Penetapan,
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PERTEMUAN KE-5.
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
Kementerian Keuangan RI
Oleh Suryarama FISIP - UT
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Macam-macam Dokumen Bea Meterai Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.
UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PAJAK ?.
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
Pengantar Pendapatan Daerah
PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENAGIHAN PAJAK BUMI Gustian Suroso
TAX MANAGEMENT – Oil & Gas Industry
Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Pajak Daerah
KETENTUAN KHUSUS PBB BAGI WP TERTENTU
Pertemuan #6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PBB
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka perhitungan pajak Penghasilan akhir tahun Mengidentifikasi cakupan anggota keluarga yang memperoleh penghasilan.
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Retribusi Daerah
Oleh : FEDRY PUTRO BUSONO
PAJAK.
PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.
Pajak Bumi dan Bangunan
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Pajak bumi dan bangunan
TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Disusun Oleh : Siti Aisah
Sistem Informasi Monitoring Administrasi Keuangan Di Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Cimahi Oleh : Ripqi Sofyan ( ) PROGRAM STUDI.
KEBERATAN.
Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
Pajak Bumi & Bangunan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Direktorat Peraturan Perpajakan I
PERENCANAAN PAJAK TAX PLANNING Sesi Aspek Formal dan Administratif -Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
H. Ach. Saiho, S.Ag., MA. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
Transcript presentasi:

Pengelolaan PBB-P2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pengelolaan PBB-P2

Deskripsi dan Tujuan DESKRIPSI: Topik ini menjelaskan konsep PBB-P2, fungsi, optimalisasii, serta masalah yang dihadapai dalam penerapan PBB-P2 TUJUAN: Peserta memahami PBB-P2 sebelum dijadikan pajak daerah Peserta memahami konsep PBB-P2 Peserta memahami fungsi dan pelaksanaan PBB-P2 Peserta memahami langkah-langkah optimalisasi PBB-P2 Peserta memahami masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan PBB-P2

Bahasan 1 Latar Belakang 2 PBB-P2 sebagai Pajak Pusat 3 PBB-P2 sebagai Pajak Daerah 3 Fungsi dan Pelaksanaan PBB-P2 4 5 Langkah-langkap Optimalisasi PBB-P2 Masalah-Masalah dalam Pemungutan PBB-P2 6

Latar Belakang Pengelolaan PBB-P2 berpindah dari pajak pusat menjadi pajak daerah PBB-P2 merupakan pajak objektif yang mengacu pada objek Pengelolaan PBB-P2 selama ini dikelola menggunakan sistem aplikasi dan database yang sudah lama dibangun dan dikumpulkan Berpindahnya pengelolaan PBB-P2 berarti semua sistem dan data yang terkait harus ditransfer ke pemerintah daerah

SISMIOP

Sejarah PBB-P2 Sebagai Pajak Pusat Pajak Bumi telah dipungut sejak jaman kerajaan, jaman penjajahan, jaman kemerdekaan, hingga sampai saat ini Pajak bumi berubah menjadi Pajak Hasil Bumi pada tahun 1951 Pajak Hasil Bumi berubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) pada tahun 1965 IPEDA berubah menjadi menjadi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1985 Semua tanah di Indonesia dipungut Pajak Hasil Bumi Sebelumnya penerimaan PBB dilakukan pusat dan dibagikan kepada daerah

Perkembangan Administrasi Pajak atas Tanah Dalam rangka kadaster pajak dilakukan upaya pembaharuan data PBB Ketentuan pembaharuan data PBB diatur dalam surat edaran dirjen pajak nomor SE-96/PJ.7/1987 Sistem pembukuan PBB diubah menjadi komputerisasi melalui aplikasi SISTEP (Sistim Tempat Pembayaran) (1990-1993) Selanjutnya direktorat jenderal pajak mengembangkan aplikasi SISMIOP

Langkah-langkah Optimalisasi PBB-P2 Aspek hukum Pendataan Penilaian Penetapan Penagihan Pelayanan Daya Pikul

Masalah-masalah dalam Pemungutan PBB-P2 NJOP dalam setiap penerbitan SPPT harus ditentukan dengan benar Kegiatan pemungutan melalui petugas pemungut/kolektor dilanjutkan dan ditingkatkan efektifitasnya Administrasi pengelolaan komputer harus dipertahankan