HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
Advertisements

SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Pendataan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
EFEKTIVITAS BIROKRASI, PELIBATAN PUBLIK, DAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
UU 23 / 14 ??.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Direktorat Kompensasi ASN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
APBN DAN APBD.
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Pembinaan
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
“ARAHAN KEBIJAKAN DALAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH”
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Biro Organisasi Setda Jabar
PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Tata Kelola Keuangan Sekolah
PAPARAN KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Transcript presentasi:

HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU No.23/2014 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017

Waktu Pelaksanaan (Bulan) No Rencana Aksi Sumber Dana Peran Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pusat Provinsi Kota/Kab Aset 1 Verifikasi dan Validasi Aset APBD Provinsi dan Kab/Kota 1. Kemendagri 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s.d Desember 2018 2. Kemenkeu 2. Badan Pengelola Aset 2. Setda 3. Kemendikbud 3. Inspektorat Propinsi 3. Inspektorat Kab/Kota   4. Sekolah 2 Penghapusan Aset Personil Percepatan Penetapan status seluruh ASN Kab/Kota yang pindah ke Propinsi APBD Provinsi s.d Maret 2017 2. Kemenpan 2. BKD Propinsi 2. BKD Kab/Kota 3. BKN 3. Badan Pengelola KAD Pembiayaan Guru dan Tenaga Honorer lainnya (Non-PNS) 1. APBD Provinsi 1. Kemenkeu 2. BOS SM 2. Kemendagri 2. BPKAD 3. Sumber-sumber yang sah 3. Kemenpan

Waktu Pelaksanaan (Bulan) No Rencana Aksi Sumber Dana Peran Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pusat Provinsi Kota/Kab Anggaran Pemberian dukungan anggaran terhadap APBD Propinsi yang tidak mampu menyediakan biaya operasional pendidikan dan kebudayaan APBN dan APBD 1. Kemenkeu 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   s.d September 2017 2. Kemendagri 2. BPKAD 3. Kemenpan Dokumen Verifikasi dan validasi Dokumen 1.APBD Provinsi 1. Arsip Nasional s.d Januari 2018 2. APBD Kab/Kota

- Akhir Dokumen -