KULIAH TG 28 Juni 2012…. OLEH: SULAIKIN LUBIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
Advertisements

PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
PERBEDAAN PERMA NO.2 TAHUN 2003 DENGAN PERMA NO. 01 TAHUN 2008
HUKUM ACARA (pasal 54) Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ACARA PERDATA.
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
MEDIASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PUTUSNYA PERKAWINAN Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat.
Pengertian dan Asas-asas PTUN
BANTUAN HUKUM, YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DAN CONTOH YURISPRUDENSI
Jalur-jalur Pengadilan
SISTEM PERKULIAHAN 1.PERSYARATAN : > Kuliah Tatap muka + 30 pertemuan > Tidak ada UTS (Hk. Acara Perdata) > Kehadiran 80% sbg. Syarat dpt mengikuti UAS.
Oleh : Tim Pengajar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama FHUI
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
Lanjutan Asas dalam UU PA & Susunan Hierarki PA
HUKUM PERDATA.
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
UITVORBAAR BIJ VOORRAAD
DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
Acara Peradilan Pidana Anak
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Disusun oleh : Dr. Hj. Ummi Maskanah, SH. MM., MHum.
Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Oleh : LUDFIE JATMIKO ALAT-ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 BW Sesi IX a
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN PERKAWINAN
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
Pert Hukum internasional.
Asas-Asas Umum dlm UUPA
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
HUKUM ACARA PERDATA.
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
BEZIT.
HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERDATA RAMDHAN KASIM, SH.MH.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DASAR FILOSOFIS, KEDUDUKAN HPI DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN HPI,HPB DAN HPA Dr. Gemala Dewi, SH, LL.M.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Macam – Macam Alat Bukti Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA
DALAM HUKUM ACARA PERDATA
HUKUM PERDATA.
Tim Pengajar Hukum Perdata
HUKUM PERDATA.
Hukum Acara Perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli, 1.Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahan.
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL & PERADILAN AGAMA
KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI ARIEF PRIANDI A KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI
Transcript presentasi:

KULIAH TG 28 Juni 2012…. OLEH: SULAIKIN LUBIS HUKUM ACR PERDT DLM PERDLN ISLAM DAN KETENTUAN PS 54 UU NO.7/1989 TTG P.A. KULIAH TG 28 Juni 2012…. OLEH: SULAIKIN LUBIS

A. HK ACR PDT PERADL DLM ISLAM. Asas-asas berperkara men syari’ah: 1. Setiap org yg cakap bertindk dpt berperkara di pengadln secr langsg atau perantaraan wakil. 2. Penggt& Terg hrs hadr. 3. Pemanggilan para pihak dilakukan dg patut. 4.Perlakuan yg sama thd para pihak. 5.Diusahakan agr pihak yg bersengketa menyelesaikn sec damai. 6.P eradln diselenggarakn sec terbuka, kec….

Con’d 7. Keks absolut/relatif dr suatu badan peradln, tergantg pd tauliyah negara, 8. Masy memperoleh pelayanan keadilan dr neg sec Cuma-Cuma, 9. Badn peradln hanya satu tingkt agar perkara dpt cepat selesai, tp tdk menutup peradln mel bbrp tingkt 10. Bila salah satu mendalilkn bhw ia memp hak, sdg pihak lainnya yg membantah berkewjb membuktkn 11.Peristw yg tlh terbukti, menjd landsn hakim dlm memutusk perkara tsb. 12. Bayyinah/alat bukti men syariah, terdr dr ikrar (pengakuan), persaksian, surat, qarinah/ persangkaan kuat, dan 13. Hakim mengadili berdasark hukum.

-Di samping peradln, terdpt lembg tahkim/mediasi, dan musyawarah -Di samping peradln, terdpt lembg tahkim/mediasi, dan musyawarah.(berdsrk QS 4:35) Dlm HR An-Nasa’i: Abu Syuraih menerangkn bhw Putsn yg dibrk oleh hakam, boleh tdk sama dg putsn hakim(Qadhi). Hakim boleh membenarkn putsn hakam jika sesuai dg mazhabnya, boleh jg membatalkan jk berlawanan dg mazhabnya. QS 4:128----- mengadakn perdamaian itu lebih baik bagi mereka.

B. Hukum Acr Pdt Men Ps 54 UU No.7/1989 ttg PA. Terdapat 2 macam hk acara yg digunakan di PA, yaitu: Hk Acr Pdt yg diatur dlm HIR dan RBg (Ps 118 s/d Ps 245 dan Ps 142 s/d Ps 314 RBg) Hk Acr yg secr khusus diatur dlm UU No. 7/1989 Ps 54 s/d 91 Hal ini berarti pasal 54 s/d 91 ini mrpk hk acr pdt yg berlaku di PA unt melengkapi yg terdpt dlm HIR/RBg.

Yang diatur sec khusus dlm UU ini disebutkn dlm Ps 65-88, yaitu pemeriksn sengketa perkaw berkenaan dg : 1. Cerai talak yg datang dr pihak suami, 2. Cerai gugat yg datang dr pihak istri maupun dr suami, 3. Cerai dg alasan zina.

Sesuai dg ketent Ps 54 UU No Sesuai dg ketent Ps 54 UU No.7/1989 ttg PA yg memberlakukn hk acr pdt di lingkgn peradln umum berlaku pd lingkgn peradln agama, mk secr formal hrs mengacu pd suasana yg terdpt di lingkgn PU. Ketent Ps 86 (2): Pihak ketiga boleh intervensi, yi masuknya pihak ketiga dlm proses perkara.

Men Prof.Supomo, hal ini boleh dilakukan asalkan penggunaannya sesuai dg kebutuhan dlm praktek di PU (& dpt pula di PA) Mengenai hk acr yg sekarang berlaku saat ini, men Prof. Bustanul Arifin, tlh sesuai dg ketent hk Islam, namun dg penekanan dr segi moral dan penyeragaman istilah-istilah.

SEKIAN & TRMKSH… Materi yang akan datang adalah ttg: SUSUNAN PA & APARATNYA.