Perbuatan Pemerintah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Materi-4 HAK PUBLIK DAN HAK PRIVAT ATAS TANAH
Advertisements

Kuliah Ilmu Kewaragnegaraan Ke-4
KEDUDUKAN & HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAIN
PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
TINDAK PEMERINTAHAN : ( BESTUURS HANDELINGEN _) bisa dilakukan oleh :
TINDAK PEMERINTAHAN : ( BESTUURS HANDELINGEN _) bisa dilakukan oleh :
PEMBEDAAN HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM PERDATA BARAT
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Sumber Hukum Administrasi Negara
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.
Segi Hukum Kartu Kredit
PERBEDAAN SEWA MENYEWA DAN SEWA BELI SERTA PERBEDAAN SEWA BELI DAN JUAL BELI SECARA CICILAN PERTEMUAN KE-13.
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
Lembaga Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
PERIODEISASI HUKUM AGRARIA NASIONAL
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
M. Yusrizal Adi S FAKULTAS HUKUM UMA
Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
Oleh : Dosen Tim Agraria
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
Pertemuan ke – 4 HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
Pengantar Ilmu Politik
TINDAK/PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURSDAAD)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pertemuan I “ Ruang Lingkup HAN”
STUDI HUKUM DENGAN PENDEKATAN ILMU PENGERTIAN PENGANTAR ILMU HUKUM 1 Dr. Utary Maharany B., SH,M.Hum FH UMA 2016.
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Konsep Dasar Ilmu Hukum
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PKN Standar Kompetensi
Perbuatan Pemerintah.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
PERBEDAAN SEWA MENYEWA DAN SEWA BELI SERTA PERBEDAAN SEWA BELI DAN JUAL BELI SECARA CICILAN PERTEMUAN KE-13.
N E G A R A.
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Materi HAN Ujian Sisipan I
PEMBIDANGAN HUKUM.
peristiwa (kejadian) yg dapat menimbulkan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
POKOK BAHASAN: PENGERTIAN INSTRUMEN PEMERINTAH
Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki:
peristiwa (kejadian) yg dapat menimbulkan
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN
HAN Materi 1.
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
Transcript presentasi:

Perbuatan Pemerintah

Pemerintah Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Jenis Perbuatan Pemerintah Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta ( Fiete Logtie Handilugen ) Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum ( Recht Handilugen )

Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya Walikota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 agustus, Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain.

Perbuatan Pemerintah Berdasarkan Hukum Perbuatan Hukum Pemerintah merupakan perbuatan/tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur perbuatan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut: a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi; d. Perbatan tersebut harus berdasar pada Peraturan Perundang-undangan. e. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat

Perbuatan pemerintah yang mempunyai akibat hukum digolongkan menjadi 2 yaitu : Perbuatan pemerintah dalam lapangaan hukum privat Perbuatan pemerintah dalam lapangaan hukum publik

Perbuatan Privat Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat, umpanya perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.

Perbuatan Publik Perbuatan Hukum Publik bersegi dua Perbuatan Hukum Publik bersegi satu

Pelajari Perbuatan Hukum Publik Bersegi 1 dan Perbuatan Hukum Publik Bersegi 2