BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Advertisements

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Kementerian Perumahan Rakyat
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
Keuangan Universitas Padjadjaran
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PARTISIPASI PERAN SERTA
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Inspektorat Kabupaten Sleman
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PAPARAN Inspektur Wilayah III
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
UPTD KEPALA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Tata Cara Pembayaran Kegiatan Fasilitasi Menggunakan Aplikasi SPIN OUT
BAHAN PENGARAHAN UJIAN DINAS TINGKAT I GOLONGAN II
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
KEMENTERIAN KESEHATAN
PROFIL & MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. STRUKTUR ORGANISASI Kepala BPKA Bidang Anggaran Sub Bid. Penyusunan Anggaran Sub Bid. Pengenda lian Anggaran.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 51 TAHUN 2016 TANGGAL : 3 Oktober 2016 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN BIDANG ASET Sub Bidang Perencanaan Anggaran Sub Bidang Akuntansi Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran Sub Bidang Penerimanaan Kas Daerah Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian BUPATI JOMBANG, ttd. NYONO SUHARLI WIHANDOKO UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPUNAN PERBUB\PERATURAN BUPATI 2016\TUPOKSI 2016\51 THN 2016 BADAN PENGELOLAN KEUANGAN dan ASET.doc