Ai Melani dan Zurias Ilyas -DPIBN BAPETEN-

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Advertisements

TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Rizki Amelia Sari ( ) Rahfina ( )

W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENYELARASAN PROGRAM / KEGIATAN BAPETEN

SELAMAT DATANG.

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta

KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.

KASUBDIT PENGATURAN PENGAWASAN PROTEKSI RADIASI DAN LINGKUNGAN

Pelaku usaha pangan hasil pertanian

URGENSI KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF di INDONESIA

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan.

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Teori tentang Rahasia Bank

PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR

Kelompok 9 : Muhammad taufiqur rahman ( )

ATURAN PASAR MODAL PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DISUSUN OLEH:

Penggunaan Reaktor Nuklir di Indonesia Kelompok 13: 1. dicky a 2. Putri Elita R 3. Septiani F 4. Sri devi s xii ipa 3.

POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H

Dasar Hukum Keselamatan & Kesehatan Kerja

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Surat Keterangan Keimigrasian

PEDOMAN PROGRAM KERJASAMA LPMP DENGAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN Oleh:

INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN SYOFIARTI, SH,MH.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014

UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA

Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor

BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

KEBIJAKAN PERDAGANGAN

REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt

Taruniyati Handayani Kepala Biro Hukum dan Organisasi

TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

KEAMANAN SISTEM KEBIJAKAN KEAMANAN.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, No

Dewi Ayu Hamsona ( ) Nisya Septik Prianda ( )

BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016

Reaktor Daya Eksperimen Konversi Teras TRIGA MARK II Bandung

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

PUSAT REAKTOR SERBA GUNA, PRSG

UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN K3

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ai Melani -DPIBN BAPETEN-

SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO

Kelompok 9 : Muhammad taufiqur rahman ( )

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI

Menurut International Labour Organization (ILO) ada beberapa langkah untuk menanggulangi kecelakaan kerja : Standarisasi Inspeksi Riset teknis Riset medis.

Aspek Hukum Teknologi Telekomunikasi

OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN

MANAJEMEN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SERTIFIKASI SNI

Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970

Wewenang Pemeriksaan :

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013

Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)

PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P

Badan Tenaga Nuklir Nasional J A K A R T A

Pasal 1 Ayat 9 Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau.

Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.

Transcript presentasi:

Ai Melani dan Zurias Ilyas -DPIBN BAPETEN- KESIAPAN EVALUASI PERIZINAN TAPAK DALAM RANGKA MENYONGSONG ERA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) DI INDONESIA Ai Melani dan Zurias Ilyas -DPIBN BAPETEN-

Content Pendahuluan Persyaratan Izin Tapak Alur Izin Tapak Prosedur Penerbitan Izin Tapak Evaluasi Keselamatan Izin Tapak Kesimpulan

Nuclear Installations Pendahuluan Nuclear Power Plants !? DPIBN BAPETEN TENORM Tin-Slag from Tin Mines Nuclear Research Reactors (BATAN) RSG-GAS (30 MW) TRIGA-2000 (2 MW) KARTINI (100 kW) Nuclear Installations BATAN Non-BATAN RR Fuel Element Prod. Inst. Yellow Cake Prod. Inst.

“TENTERAM BERNUKLIR BERKAT BAPETEN” PENDAHULUAN B A P E T N MASYAKARAT ATURAN SELAMAT SEHAT TENTRAM BINA EVA & BANG-JIAN INSPEKSI IZIN LINGKUNGAN SANKSI Melayani, Mengawasi, Membina PENGGUNA Melayani, Melindungi KESELAMATAN & KESEHATAN MASYARAKAT Melindungi LINGKUNGAN HIDUP Memelihara KEAMANAN & KEDAMAIAN UMAT MANUSIA dalam pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir di INDONESIA PERAN “TENTERAM BERNUKLIR BERKAT BAPETEN”

Dasar Hukum Izin Tapak Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran pasal 17 ayat (1), setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, Pasal 6, Setiap pelaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. Izin tersebut diberikan secara bertahap, meliputi: Izin Tapak; Izin Konstruksi; Izin Komisioning; Izin Operasi; dan Izin Dekomisioning.

Persyaratan Izin Tapak TAHAP Dokumen yang dipersyaratkan Administrasi dan Teknis Persetujuan Tapak Bukti pembentukan lembaga pemohon Izin atau persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan PJM Evaluasi Tapak Program Evaluasi Tapak TAPAK Laporan Evaluasi Tapak Data utama reaktor nuklir yang akan dibangun Daftar Informasi Desain Pendahuluan Rekaman pelaksanaan Program Jaminan Mutu Evaluasi Tapak

Pelaksanaan Evaluasi Tapak Alur Izin Tapak Pengusaha Instalasi BAPETEN Instansi Lain Permohonan Izin ke Instansi Lain Perizinan dr Instansi Lain PET & PJM-ET Evaluasi Persetujuan Evaluasi Tapak Pelaksanaan Evaluasi Tapak LET DUIN DIDP RPJM dll. Evaluasi Keterangan : PET : Program Evaluasi Tapak PJM-ET : Program Jaminan Mutu Evaluasi Tapak LET : Laporan Evaluasi Tapak DUIN : Data Utama Instalasi Nuklir DIDP : Daftar Informasi Desain Pendahuluan RPJM : Rekaman Pelaksanaan Jaminan Mutu Ev.Tapak Izin Tapak Tindak Lanjut

Prosedur Penerbitan Izin

Evaluasi Keselamatan Izin Tapak RS-002, "Processing Applications For Early Site Permits". This package contains 33 documents. Evaluasi Keselamatan Izin Tapak Menurut draft Peraturan Kepala BAPETEN tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Reaktor Nuklir kejadian luar yang harus dievaluasi adalah Gempa Bumi, Patahan Permukaan, bahaya vulkanik, Kejadian Meteorologi (ekstrim dan jarang terjadi), Banjir, Bahaya Geoteknik dan Kejadian Eksternal Ulah Manusia.

Kesimpulan BAPETEN telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk menghadapi permohonan izin tapak PLTN dengan siapnya peraturan, perizinan dan inspeksi

Entos Kitu wae, Nuhun Pisan!!