PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI SETELAH PROKLAMASI

SIDANG PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 Rapat PPKI pertama di Gedung Cuo Sangi-In Pembahasan dan Pengesahan Undang-undang Dasar Masalah Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Pembentukan Komite Nasional

Pembahasan dan Pengesahan UUD Sebelum rapat PPKI dimulai, Sukarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku Moh. Hassan untuk membahas kembali Piagam Jakarta. Hal itu disebabkan pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rapat sepakat untuk merubah kalimat itu menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Oto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengajukan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut disetujui oleh para hadirin, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pembentukan Komite Nasional Pembentukan sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Sebelum rapat PPKI ditutup, Presiden meminta 9 orang anggota sebagai Panitia Kecil untuk membahas hal-hal yang yang meminta perhatian mendesak. Panitia Kecil ini dipimpin oleh Oto Iskandardinata.

SIDANG PPKI TANGGAL 19 AGUSTUS 1945 Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Propinsi Menetapkan 12 Kementerian Pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

PEMBAGIAN WILAYAH RI PROPINSI SUMATERA PROPINSI JAWA BARAT PROPINSI JAWA TENGAH PROPINSI JAWA TIMUR PROPINSI SUNDA KECIL (NusaTenggara) PROPINSI MALUKU PROPINSI SULAWESI PROPINSI BORNEO

12 Kementerian Dalam Lingkungan Pemerintahan Ahmad Subardjo mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Setelah diakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan satu menteri negara, yaitu : Departemen Dalam Negeri; Departemen Luar Negeri; Departemen Kehakiman; Departemen Keuangan; Departemen Kemakmuran; Departemen Kesehatan; Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; Departemen Sosial; Departemen Pertahanan; Departmen Perhubungan; Departemen Pekerjaan Umum. Menteri Penerangan

Pembentukan Komite Nasional Anggota KNIP berasal dari tokoh-tokoh golongan muda dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah jumlahnya 137 orang. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Sidang KNIP pertama berhasil memilih ketua dan wakil ketua. Kasman Singodimedjo dipilih sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua I : M. Sutardjo; Wakil Ketua II : Latuharhary; Wakil Ketua III : Adam Malik. Karena situasi keamanan yang tidak menentu, pembentukan Komite Nasional Daerah gagal dibentuk.

Pembentukan Partai Nasional Indonesia Pada mulanya pembentukan partai nasional Indonesia ini bertujuan untuk menjadikannya sebagai partai tunggal di Indonesia yang baru merdeka. Adapun susunan pengurus Partai Nasional Indonesia diantaranya sebagai berikut : Pemimpin Utama : Ir. Sukarno Pemimpin Kedua : Drs. Moh. Hatta Dewan Pemimpin : Mr. gatot T Mr. Iwa K. Mr. A.A. Maramis Sayuti Melik Mr. Sujono

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidato di radio menyatakan pembentukan tiga badan baru, yaitu : Komite Nasional Indonesia(KNI) Partai Nasional Indonesia(PNI) Badan Keamanan Rakyat(BKR) BKR hanya bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah.

Pada umumnya golongan muda menyambut kecewa pidato presiden tersebut. Sebab mereka menghendaki agar segera dibentuk Tentara Nasional. Tetapi sebagian yang lain, utamanya bekas tentara PETA, KNIL dan Heiho menanggapinya dengan segera membentuk BKR di daerahnya sebagai wadah perjuangan.

Di Jakarta bekas tentara PETA membentuk BKR Pusat agar BKR-BKR daerah dapat dikoordinasikan. Kasman Singodimedjo, bekas daidanco Jakarta, terpilih sebagai pimpinan BKR Pusat. Setelah Kasman diangkat sebagai Ketua KNIP, ketua BKR digantikan oleh Kaprawi, bekas daidanco Sukabumi.

Dengan demikian susunan pengurus BKR Pusat adalah sebagai berikut : Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua I), Latief Hendraningrat (Ketua II) Dibantu oleh Arifin Abdurachman, Mahmud dan Zulkifli Lubis.

Kesulitan Ekonomi Indonesia diawal kemerdekaan : Latar belakang : Tingginya inflasi : peredaran 3 jenis mata uang ( Jepang, Benada, de Javasche Bank ). Kas Negara kosong : belum dapat ditariknya pajak dan bea masuk Blokade ekonomi Belanda

Kebijakan Pemerintah RI 5 Juli 1946 pembentukan Bank Negara Indonesia. 1 Okt 1946 mengeluarkan UU No.17 th 1946 : pemberlakuan ORI, UU No. 19 th 1946 : pengaturan penukaran uang Jepang terhadap ORI. Pinjaman Nasional Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia Pembentukan Badan perancang Ekonomi Mengirimkan bantuan beras ke India th 1947. Mendirikan BTC (Banking Trading Corporation)

Kesulitan Ekonomi Indonesia th 1950 Tingginya angka kelahiran Kurangnya tenaga ahli Indonesia hanya menitik beratkan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian

Kebijakan-kebijakan Pemerintah : Sistem Gerakan Ekonomi Benteng ( Dr. Sumitro djojohadikusumo) : Penataan kondisi ekonomi Indonesia harus diawali dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program ini dimaksudkan untuk mengidupkan industri-industri kecil sebagai kekuatan utama perekonomian nasional.

Program ekonomi ali - baba ( Iskaq Tjokroadisuryo : Upaya yang ditempuh : Pemerintah mewajibkan perusahaan asing untuk melatih tenaga Indonesia. Pemerintah mendirikan perusahaan negara. Pemerintah memberikan kredit bagi pengusaha nasional. Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas.