HUKUM DAN MORALITAS Dari buku Andre Ata Ujan (Filsafat Hukum)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
OLEH: Drs. H. Syamsul bahri, m.pdi kabag tu kanwil kemenag prov. bali
Advertisements

PROBLEMATIK & TEORI KEADILAN
NAMA KELOMPOK : 1. Royan Himawan. ( ) 2. Muhammad Syaifuddin
P ERADILAN HUKUM ADAT. Bagi hakim negara kita, yang bertugas mengadili menurut hukum adat, soal yang dihadapi ialah, apakah arti dan isi peradilan berdasarkan.
Etika Profesi Public Relations
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Hubungan antara Moral dan Etika:
KATEKESE ANALISIS SOSIAL
ETIKA profesi Materi Ke Tiga Disunting dari sumber:
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KOSUMEN. BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung.
KODE ETIK PROFESI HAKIM
Etika Komputer Tinjauan Umum bahan utama: Etika Komputer Teguh Wahyono.
EKSISTENSI PROFESI DIPANDANG DARI SEGI ETIKA UMUM DAN ETIKA KHUSUS
PROBLEMATIK & TEORI KEADILAN
Hubungan Sains dan Agama
Etika Bisnis.
Pandangan Agama Terhadap Politik
PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 3
BAB XIII ETIKA PROFESI/BISNIS
PENDAHULUAN purwati.
ETIKA BISNIS (BAHAN 1) MOHD. KURNIAWAN. DP.
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
ETIKA BISNIS purwati.
Prinsip good will, konsep kewajiban, dan prinsip subjektif/maxim
TUJUAN HUKUM PERTEMUAN - 05.
ARAH BISNIS DAN TUJUAN PENERAPAN ETIKA DALAM ASPEK BISNIS, NORMA DAN HUKUM Pertemuan ke-4.
Posisi Semiotika dan Tradisi-tradisi Besar Filsafat Pemikiran
Pertemuan ke-5 Menuju Bisnis sebagai Profesi Luhur
FILSAFAT, ETIKA DAN KOMUNIKASI
Etika Dan Regulasi Maria Christina.
Hasim As’ari TEORI ETIKA 1.
3 BISNIS DAN ETIKA.
ETIKA BISNIS DAN PROFESI
KAIDAH-KAIDAH/PETUNJUK HIDUP
TEORI ETIKA BISNIS.
PERANAN ETIKA DALAM MASYARAKAT MORALITAS PROFESI HUKUM
PANDANGAN FILSAFAT TENTANG PENDIDIKAN
BAB II KEBAIKAN, KEBAJIKAN DAN KEBAHAGIAAN
BAB 10 ORGANISASI MORALITAS DAN TANGGUNG JAWAB
Teori Etika Tutorial Ke 2.
Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Pengertian ETIKA Oleh Wildan Pramudya.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
ETIKA PROFESI.
TEORI-TEORI ETIKA BISNIS
BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF
organization morality and responsibility
ETIKA FILSAFAT DZIKRINA HIRONI, S.Psi HP /
KONSEP ETIKA DAN ETIKET
Nama : Ratna Dhammena Santika NPM : Kelas : 4EA10
KONSEP ADMINISTRASI IKA RUHANA.
Nama Kelompok 1: Jabal Ausarizq S. Khalista Atma D. Neneng Sartika
Krisis etika yang menyebabkan saya jadi begini.
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
FILSAFAT, ETIKA DAN KOMUNIKASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TEORI-TEORI ETIKA BISNIS
POSITIVISME HUKUM Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang bertitik tolak bahwa ilmu alam (fakta yang positif) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan.
ETIKA PROFESI.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM ETIKA PROFESI
Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materiil
ETIKA PROFESI.
TEORI DASAR PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS PELAYANAN JAMULOG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ETIKA BISNIS & TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Etika Komputer Tinjauan Umum bahan utama: Etika Komputer Teguh Wahyono.
Transcript presentasi:

HUKUM DAN MORALITAS Dari buku Andre Ata Ujan (Filsafat Hukum) Dali Telaumbanua

Keadilan sebagai norma moral mendapatkan wujud konkretnya dalam bentuk hukum. Pertimbangan hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pertimbangan moral.

Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Oleh karena norma hukum dan norma moral sama-sama mengatur perilaku manusia. Hukum dan moralitas memberi batasan dalam bentuk perintah dan larangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.

Pandangan Penganut Realisme hukum terhadap moral Para pelopor utama realisme hukum seperti Karl Liwelyn, Weseley Sturges, morris dan felix cohen mengkritik apa yang dalam ilmu hukum disebut sebagai ortodoks yakni pendekatan yang melihat praktek semata-mata sebagai penerapan peraturan. Kaum realis menuntut pendekatan ilmiah yang memberi tekanan lebih pada apa yang dilakukan para hakim dan memperhatikan dampak keputusan hakim bagi masyarakat luas. Disini letak pentingnya pertimbangan moral dalam keputusan hakim.

Pandangan Penganut Realisme hukum terhadap moral Kaum realis percaya bahwa norma moral tidak dapat dilepaskan dari hukum terutama karena prinsip moral berperan sebagai uji kritis terhadap hukum positif.

Ronal Dworkin, pemikir hukum kontemporer mengatakan bahwa apabila kita menghendaki yurisprudensi yang bisa membawa hasil atau bermanfaat bagi masyarakat, sehingga yurisprudensi harus mampu membongkar persoalan hukum maka jalan yang hendak ditempuh ialah dengan menggunakan teori moral untuk mengkritiknya. Ronal percaya bahwa posisi moral itu sendiri bukanlah sesuatu yang serba subjektif. Pertanggungjawaban moral selalu menuntut argumen yang secara rasional dapat diuji siapapun.

Pandangan Teori Hukum Kodrat thp Moral Berpandangan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan Teori hukum kodrat menjadi titik temu antara hukum dan moralitas oleh karena keduanya ditemukan dalam setiap masyarakat dan berfungsi mengatur perilaku masyarakat meskipun dengan kekuatan mengikat berbeda. Moralitas ini merupakan isi minimum suatu hukum

Moralitas dan Kompleksitas Kasus Hukum Pendekatan moral (prinsip keadilan) menjadi penting dalam menyingkirkan penggunaan kekuatan atau paksaan. Oleh karena 2 alasan: Tidak semua persoalan imoral (tidak bermoral) diatur dengan hukum, dan karenanya juga tidak semua tindakan kriminal yang melibatkan persoalan moral dapat diatasi secara hukum. Terobosan berupa yurisprudensi menjadi penting karena tidak semua kasus hukum dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum yang tersedia.

Kesimpulan Pertimbangan hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pertimbangan moral. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Oleh karena norma hukum dan norma moral sama-sama mengatur perilaku manusia. Moralitas ini merupakan isi minimum suatu hukum