Delimitasi Batas Maritim

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

WILAYAH LAUT.
Pengantar Tahukah Anda kalau Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga?
PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT TERRITORIAL
PENGARUH KETAHANAN NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview
Hukum Internasional Kelautan
Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
TEORI TERJADINYA NEGARA
Dr. Sri Handoyo dan Ir. Tri Patmasari, M.Si
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
Seminar Hukum Laut Nasional 2014 Fakultas Hukum Universitas Airlangga
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Hukum Laut Indonesia.
OUTLINE HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Isu-isu Perencanaan Kontemporer
HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL
ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951
SIKLUS HIDROLOGI Peristiwa kondensasi yang menyebabkan hujan dalam bentuk salju atau air Uap air dibawa oleh angin secara horisontal Transpirasi tumbuhan.
CONTIGUOUS ZONE DAN CONTINENTAL SHELF
Slide berikutnya untuk 2
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982
PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Pembagian Wilayah Laut
LANDAS KONTINEN.
RUANG LINGKUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
Aspek Geospasial dan Metode Delimitasi Batas Maritim
BAB III NEGARA DAN KONSTITUSI
KETENTUAN UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara
HUKUM LAUT INTERNASIONAL hukum udara dan luar angkasa
PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI kemaritiman
GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12. Dr. H. Syahrial / Pkn.
I Made Andi Arsana | Hukum Laut Nasional I Made Andi Arsana |
herwan parwiyanto / FISIP-UNS
Sengketa Batas Maritim dan penyelesaiannya.
HERWAN PARWIYANTO / FISIP-UNS
PKNI4310 Subjek Hukum Internasional
Titik Pangkal), Garis Pangkal dan Zona Maritim
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Potensi Perairan Laut.
Pert Hukum internasional.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
Iman Prihandono, S.H., MH., LL.M
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Etty R. Agoes Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR : Menganalisis Unsur-Unsur Geosfer
GEOPOLITIK INDONESIA oleh: KELOMPOK
Pert. 11 Dr.H.Syahrial Syarbaini, MA.
Isu-isu Perencanaan Kontemporer
WELCOME AND JOIN WITH US.
HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX
Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c) Hikmahanto Juwana
ZONA MARITIM & GARIS PANGKAL
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
“GEOPOLITIK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
LETAK, JARAK VERTIKAL & HORIZONTAL GEOGRAFI INDONESIA
wilayah negara kesatuan republik indonesia
PERAIRAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996
Geopolitik Indonesia/Wawasan Indonesia Jodi Adam ( ) Fiolincia ( )
WAWASAN NUSANTARA.
PENGERTIAN FAKTOR PENENTU: Bumi (geografi) Manusia (penduduk) Lingkungan Dengan memperhatikan 3 faktor tsb maka suatu bangsa penting untuk memiliki WAWASAN.
PERAIRAN INDONESIA. ASPEK KEWILAYAHAN Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas.
HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.
CORFU CHANNEL CASE. INSIDEN SELAT CORFU Corfu Channel Insident atau selat corfu adalah pertikaian yang terjadi antara 2 negara yakni Albania dan Inggris.
ARCHIPELAGIC STATE ARCHIPELAGIC STATE UNCLOS ’82 ● PULAU ● 2/3 (70 %) WIL PERAIRAN ● PJG GARIS PANTAI KM ● DIANTARA 2 BENUA & 2 SAMUDERA.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.
POTENSI GEOGRAFIS INDONESIA FARREL, DYAKSA, SASKO, WAFI.
Transcript presentasi:

Delimitasi Batas Maritim I Made Andi Arsana | madeandi@ugm.ac.id | @madeandi

Isi Kuliah Hari Ini Tujuan delimitasi Prinsip delimitasi Konvensi PBB 1982 Prinsip lain dari Mahkamah Internasional Pertimbangan yang relevan dan tidak relevan Pendekatan tiga tahap (three-stage approach) Pengertian dan peran pulau – Pasal 121 LOSC, State practice, case law

Bayangkan.. Satu negara kecil sendirian di tengah laut.. State A I Made Andi Arsana (c) 2011 Are you sure to take it off?

Mungkinkah menguasai laut tanpa bersinggungan dengan tetangga? I Made Andi Arsana (c) 2011

Tujuan Delimitasi Batas Maritim Menjamin hak negara pantai Pemanfaatan Sumberdaya alam Navigasi Memastikan kewajiban negara pantai Tanggung jawab konservasi Tanggung jawab Security

Prinsip Delimitasi Batas Maritim (2D) State A Main land B Archipelagic State B Fringing islands Island Low Tide Elevations Baselines Territorial sea Limit 12 M A Contiguous zone Limit 24 M EEZ Limit 200 M Overlapping claim Maritime boundary Are you sure to take it off? I Made Andi Arsana (c) 2009 Arsana, 2007: 9

A B Prinsip Delimitasi Batas Maritim (2D) C D Delimitasi bisa dilakukan untuk: Laut Teritorial ZEE B A Negara A, B dan C bertetangga Masing-masing mengklaim Laut teritorial C D Delimitasi laut teritorial (A dan B & C dan D)  LOSC Psl. 15 Masing-masing mengklaim ZEE Delimitasi ZEE (A dan C; A dan B; C dan D)  LOSC, Psl 74

Prinsip Delimitasi Batas Maritim (3D) State B State A I Made Andi Arsana (c) 2011 EEZ Boundary (LOSC, Art. 74) Continental Shelf Boundary (LOSC, Art. 83) Are you sure to take it off? I Made Andi Arsana (c) 2011 Imagine.... if... 8

Prinsip Delimitasi Maritim dari ICJ / ITLOS Faktor relevan Geografi pesisir Panjang garis pantai/garis pangkal relevan Tahap Garis ekuidistan Modifikasi garis untuk solusi adil 9

Maritime Delimitation In the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar) INDIA BANGLADESH Maritime Delimitation In the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar) Kutubdia Island Mandabaria Island (b2) MYANMAR Bangladesh’s relevant coast Myanmar’s relevant coast Bangladesh’s claim Myanmar’s claim Area beyond 200nm Tribunal’s provisional Eq. line Adjusted Equidistance line Bhiff Cape Line from Kutubdia Island? Tribunal’s delimitation line Bangladesh 200nm Myanmar 200nm Grey area Cape Negrais Area = 283,471 sq km Animation by Andi Arsana and Clive Schofield (2012)

Maritime Delimitation In the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar) Myanmar’s claim A 1 B Bangladesh’s claim 2 B1 3 B2 4 B3 Tribunal’s delimitation line 5 St. Martin’s Island (Bangladesh) B4 6 B5 C D E 7 Animation by Andi Arsana and Clive Schofield (2012)

Pertimbangan Relevan dalam Delimitasi Maritim Geografi pesisir Bentuk dan konfigurasi pantai menentukan Panjang garis pantai/garis pangkal relevan Semakin panjang garis pantai relevan, semakin besar kemungkinan mendapat luas laut yg lebih besar 12

Pertimbangan Tidak Relevan dalam Delimitasi Maritim Ekonomi Negara yg lebih miskin tidak bisa menjadikan kemiskinan alasan untuk mendapat lebih banyak bagian laut Luas wilayah Negara yang lebih luas tidak bisa menuntut bagian laut lebih luas 13

Diterapkan di The Black Sea Case, 3 Februari 2009 Pendekatan tiga tahap - ICJ Pendekatan 3 Tahap Negara B Garis tengah sementara Faktor relevan yg mengubah garis tengah Uji disproporsionalitas Negara A Diterapkan di The Black Sea Case, 3 Februari 2009

Persiapan Kuliah Minggu Depan Aspek Geospasial dan Metode Delimitasi Batas Maritim Penggunaan peta laut Pengantar Keterkaitan disiplin Geodesi/Geomatik dengan batas maritim? Aspek geospasial Pendekatan multi disiplin Metode Delimitasi Batas Maritim