KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN INDONESIA DARURAT NARKOBA
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Asisten Pemerintahan dan Kesra
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RASIO BAYI BERAKTA KELAHIRAN? RASIO PASANGAN BERAKTA NIKAH?
MATERI UMUM BIMBINGAN TEKNIS MODUL - 1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
Pemanfaatan Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Data Kependudukan
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
Aplikasi PDAK Online.
LAPORAN PENYELENGGARAAN Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMSEL
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
PENINGKATAN KINERJA TKSK
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
S E L A M A T D A T A N G.
1. 0+0= = = 6.9-0= = = = 8.9-1=
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Dr. dr. EKA JUSUP SINGKA, MSC KEPALA PUSAT KESEHATAN HAJI
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
Evaluasi dan Rencana Kerja
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
-Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil-
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN PEREKAMAN e-KTP DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : DIRJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEMARANG, 19 SEPTEMBER 2013 1

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN E-KTP 1 Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 34.674.870 penduduk dan 26.293.408 wajib KTP, yang telah melakukan perekaman e-KTP sejumlah 22.221.446 jiwa sehingga wajib KTP yang belum melakukan perekaman masih tersisa sejumlah 4.071.962 jiwa. 2 Dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan kesungguhan para Bupati/Walikota di bawah koordinasi Gubernur agar sisa perekaman tersebut bisa segera diselesaikan paling lambat bulan Desember 2013.

Bagi Kabupaten/Kota yang perekaman wajib KTP-nya sudah hampir selesai, maka perekamannya dikembangkan bagi penduduk yang berumur dibawah 17 tahun secara bertahap dengan tetap memprioritaskan perekaman bagi wajib KTP. 3

UPAYA DAN STRATEGI YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMAKSIMALKAN PEREKAMAN E-KTP ANTARA LAIN : Perekaman dengan pola jemput bola dengan menggunakan alat perekaman mobile (offline) ke pusat-pusat aktifitas penduduk seperti, Perguruan Tinggi, SLTA, Pesantren, Perusahaan-Perusahaan, Tempat Ibadah, Markas/Asrama TNI/Polri, Mall, Apartemen, dll. b Bagi daerah/kecamatan yang pelayanan secara online jumlahnya sudah relatif kecil, maka peralatan statisnya dapat diperankan untuk perekaman mobile.

Lanjutan......... Upaya dan strategi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan perekaman e-KTP antara lain : Untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyelesaian perekaman e-KTP di Jawa Tengah ini, saya juga sudah menekankan kepada jajaran Korwil II untuk lebih banyak turun ke lapangan yang sudah dibagi per-Kabupaten/Kota. Khusus untuk Jawa Tengah, permintaan saya melalui forum ini agar ditindaklanjuti bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Korwil Jawa Tengah. Saya sudah mendapatkan laporan dari Korwil II bahwa untuk percepatan perekaman Jawa Tengah ini, Korwil telah memberikan tambahan pinjaman peralatan perekaman e-KTP sejumlah 8 set dan tambahan operator sejumlah 20 orang.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERIMA KASIH 6