KESIMPULAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN

PENDEKATAN PENGEMBANGAN PERDESAAN Belajar dari pengalaman Kabupaten Kuningan  program di perdesaan seperti “meteor” yang banyak, sporadis, tampat tidak saling terkait, tidak saling mendukung dan dikhawatirkan tidak efektif dan tumpang tindih Gagasannya adalah : program-program di perdesaan diharapkan integratif dan menjadi sebuah sistem pengembangan desa Pertanyaannya adalah bagaimana penataan ruang dapat berperan? Pendekatan pengembangan perdesaan : Merancang program yang kemudian dapat menarik program lainnya untuk masuk dan kemudian terintegrasi Melakukan sinkronisasi terhadap seluruh program di perdesaan Menstrukturkan desa-desa menjadi kawasan perdesaan (struktur ruang perdesaan kabupaten), mengenali sektor unggulan di setiap kawasan dan kemudian program sektoral dibuat dalam rangka pengembangan sektor unggulan tersebut Memenuhi arahan : (1) merupakan pemberdayaan masyarakat, (2) mempertahankan kualitas lingkungan, (3) mengkonservasi SDA, (4) melestarikan budaya lokal, (5) menjaga ketahanan pangan dan (6) menjaga keseimbangan desa - kota

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN PERDESAAN Merumuskan landasan atau basis filosofis pemberdayaan pada pengembangan perdesaan, yaitu menciptakan kemandiri, berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal Menyusun grand strategy pengembangan perdesaan Mengembangkan konsep kawasan dalam grand strategy : Pembangunan di perdesaan akan terintegrasi dan merupakan satu hal yang tersistematisasi Mampu mengajak seluruh pemilik program yang sudah ada (existing) untuk melakukan sinkronisasi terhadap program yang sudah dijalankan dan kemudian mengisi berbagai kekurangan yang masih ada Mampu mengajak seluruh stakeholder sektoral bersama-sama secara integratif dan sistemik mengalokasikan programnya di sebuah kawasan perdesaan Mampu menyediakan “menu” pengembangan desa yang dapat dipilih oleh pemilik program Melaksanakan pilot project

GRAND STRATEGY/PROGRAM PENGEMBANGAN PERDESAAN Memiliki basis data (hasil mapping : permasalahan, potensi SDM, kondisi infrastruktur, program eksisting, aktor pelaksana program, kelembagaan, dll) sebagai basis perencanannya Meski memiliki alternatif sebagai produk perencanaan yang statutory, namun pilihan non statutory dianggap lebih cepat, praktis dan sederhana dalam proses penyusunannya Proses penyusunannya bersifat partisipatif Dapat menjadi pegangan dan bentuk komitmen para pemilik program di perdesaan Memiliki program aksi Outputnya merupakan rencana partisipatif Tidak terbatas pada kerangka waktu tertentu Berdimensi keruangan  kawasan

Perlu memilah bagi peran antara pusat dan kabupaten Peran pusat adalah mensinkrinkan program-program yang sudah ada Peran kabupaten terutama yang melibatkan peran masyarakat Sinkronisasi program dilaksanakan pada 3 bulan pertama.

PEMILIHAN LOKASI Basis pengembangan perdesaan yang utama dan umum : pertanian Konsep pengembangan perdesaan yang berbasis pertanian : agropolitan Pemilihan kabupaten dengan kriteria : RTRW paling tidak sudah persetujuan substansi Lokasi uji coba pengembangan perdesaan berdasarkan perdesaan potensial dengan konsep agropolitan yang secara garis besar dikelompokkan pada : Perdesaan potensial dikembangkan secara atau dengan konsep agropolitan Perdesan yang dapat didorong atau dikembangkan sebagai perdesaan rural – urban (misalkan di koridor MP3EI) Kawasan perdesaan yang penting secara ekologis Program yang diujicobakan dapat direplikasikan di kawasan perdesaan yang berkarakter sama