KEBIJAKAN DAN PROGRAM BAKORLUH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016*) IR. AKMAL SYUKUR PENYULUH PERTANIAN MADYA. *)Disampaikan Pada Mimbar Sarasehan KTNA Kabupaten Kampar Tahun 2015 Tanggal 12 s / d 13 Desember 2015 di Bangkinang.

Tugas Permentan No.:35/Permentan/OT.140/3/2013 Melaksanakan Tugas Penelitian Tanaman Padi

IDAMAN PARA PENYULUH DAN PETANI

KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (UU No 16 Tahun 2006, UU No 19 Tahun 2013 dan Permentan No 82 Tahun 2013) lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani (poktan, gapoktan, asosiasi, dewan komoditas nasional) KELEMBAGAAN PETANI organisasi yang melaksanakan kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (koperasi atau badan usaha milik petani lainnya) KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

KELEMBAGAAN PETANI & KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (BADAN USAHA MILIK PETANI/BUMP) 1. UU NO.16/2006 TTG SP3K PS. 19 AYAT (3): KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA DAPAT BERBENTUK POKTAN, GAPOKTAN, ASOSIASI & KORPORASI 2. UU NO.19/2013 TTG PERLINDUNGAN & PEMBEDAYAAN PETANI: PS.70 AYAT 1: KELEMBAGAAN PETANI TERDIRI ATAS POKTAN, GAPOKTAN, ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN, DEWAN KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL, SERTA KELEMBAGAAN PETANI LAIN YG DIBENTUK OLEH PARA PETANI PS.70 AYAT 2: KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) BERUPA BUMP KEP: KELEMBAGAAN PETANI, BAIK YG BERBADAN HUKUM MAUPUN TIDAK, MEMILIKI KEGIATAN USAHATANI DARI HULU – HILIR, DITUMBUHKAN OLEH, DARI & UTK PETANI GUNA MENINGKATKAN SKALA EKONOMI YG MENGUNTUNGKAN DAN EFISIENSI USAHA PS 80 AYAT 2 : BUMP BERBENTUK KOPERASI ATAU BADAN USAHA LAINNYA SESUAI DG KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

FUNGSI KELOMPOK KELAS BELAJAR : KELOMPOKTANI MERUPAKAN WADAH BELAJAR MENGAJAR BAGI ANGGOTA GUNA MENINGKATKAN PKS AGAR TUMBUH DAN BERKEMBANG DAN MANDIRI SERTA PRODUKTIVITAS MENINGKAT. 1 ELAJAR WAHANA KERJASAMA : KELOMPOK MERUPAKAN TEMPAT UNTUK MEMPERKUAT KERJASAMA BAIK ANTAR (PETANI, POKTAN DAN PIHAK LAIN ) SEHINGGA USAHATANI LEBIH EFISIEN 2 UNIT PRODUKSI : USAHATANI YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING ANGGOTA POKTAN SECARA KESELURUHAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU KESATUAN USAHA YANG DAPAT BERKEMBANG. 3 6

KELEMBAGAAN PETANI KEP/BUMP TUNTUTAN THD KEMAMPUAN PETANI ASPEK SDM : MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MANAJEMEN, KEWIRAUSAHAAN & ORGANISASI BISNIS ASPEK USAHA: MEMILIH JENIS USAHA SESUAI DG POTENSI KOMODITAS UNGGULAN SETEMPAT; MENINGKATKAN SKALA EKONOMI, EFISIENSI & DAYA SAING USAHA; MENGOPTIMALKAN MANAJEMEN RANTAI NILAI; MELAKUKAN DIVERSIFIKASI USAHA; MENINGKATKAN NILAI TAMBAH; MEMENUHI PERMINTAAN/PELUANG PASAR YG LEBIH LUAS ASPEK ORGANISASI MENATA & MENGEMBANGKAN ORGANISASI USAHA, MENGEMBANGKAN JEJARING KEMITRAAN, MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PIHAK LAIN SELAKU MITRA USAHA, MENINGKATKAN AKSES TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN/PERBANKAN/PENYEDIA LAYANAN AGRIBISNIS LAINNYA ASPEK SOSIAL: MENGHELA USAHA PETANI DI SEKITARNYA, MENINGKATKAN LAYANAN BAGI PETANI/POKTAN/GAPOKTAN SELAKU MITRA USAHA PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBALISASI PERDAGANGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI OTONOMI DAERAH MEA TUNTUTAN THD PENYULUHAN PERTANIAN SESUAI KEBUTUHAN PETANI DAN LEBIH BERORIENTASI PASAR (MARKET DRIVEN) MENCIPTAKAN LEBIH BANYAK PELAKU USAHA ATAU MANAJER AGRIBISNIS (ENTERPRENUER) TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PETANI KEP/BUMP

PERMASALAHAN 1. Masih rendahnya kualitas dalam mengelola usahatani secara efisien, menjalin kerjasama dengan pelaku agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya; 2. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani/belum memiliki kekuatan hukum; 3. Masih terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan/permodalan ; 4. Masih terbatasnya akses petani terhadap IPTEK dan informasi ;

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN DIARAHKAN UNTUK MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG ANDAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA; PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME PENYULUH, SERTA MENEMPATKAN SATU DESA SATU PENYULUH DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAN PENYULUH PNS, PENYULUH SWADAYA/SWASTA, DAN THL-TB PP; PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA, PENINGKATAN USAHA TANI SERTA PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN TANI. 1 2 3

Lanjutan ...... PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA 4 (EMPAT) SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN; PENINGKATAN DUKUNGAN SARANA-PRASARANA DAN PEMBIAYAAN DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PENYELENGGA-RAAN PENYULUHAN PERTANIAN 4 5

ARAH PEMBERDAYAAN PETANI Peran petani Pengembangan kapasitas petani berkualitas dan andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang kuat dan mandiri.

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOKTANI farmers PETANI Penumbuhan GAPOKTAN POKTAN PEMULA LANJUT MADYA UTAMA Pengembangan

PT PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI (UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) KELOMPOK TANI Kelas Belajar Wahana Kerjasama Unit Produksi GAPOKTAN Unit Usahatani Unit Usaha Pengolahan Unit usaha Sarana dan Prasarana Produksi Unit usaha Pemasaran Unit Usaha Keuangan Mikro farmers PETANI KOPERASI BADAN USAHA LAINNYA PT

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI POKTAN GAPOKTAN KOPERASI PERTANIAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI UNIT USAHA/ KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO /LKM/LKD Pengembangan kelembagaan petani diarahkan untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani guna meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar.

PROGRAM 1 2 3 4 5 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN 3 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI 4 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN 5 PENINGKATAN DUKUNGAN SARANA-PRASARANA DAN PEMBIAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN

PENINGKATAN PENDAPATAN PROGRAM AKSI GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI OPTIMALISASI PERAN PENYULUHAN DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI TINGKAT BP3K DAN WKPP. PENINGKATAN PRODUKSI SWASEMBADA PANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN

OPERASIONAL GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI TERPADU PENINGKATAN KAPASITAS BP3K PEMBERDAYAAN KELOMPOKTANI DI SENTRA PRODUKSI PANGAN PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN PENYULUH SWADAYA PENINGKATAN KINERJA PENYULUH PENGAWALAN MAHASISWA DAN KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI PENUMBUHAN WIRAUSAHAWAN MUDA PERTANIAN

BAHAN/MATERI PEMBELAJARAN, PELATIHAN PENGAWALAN, PENDAMPINGAN, MONEV & SUPERVISI Pendampingan Penyusunan RDKK Jajar Legowo Pengendalian OPT Kalender Tanam Alsintan (Traktor, Transplanter)

PROGRAM APBD TAHUN 2016 NO KEGIATAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLO GI PERTANIAN / PERKEBUNAN. 2 PENGADA AN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLO GI PERTANIAN / PERKEBUNAN TEPAT GUNA 3 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBU NAN TEPAT GUNA. 4 KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN TEPAT GUNA

NO KEGIATAN B PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTA NIAN / PERKEBUNAN 5 PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA PRODUKTIF (KUP ) 6 PENDAMPINGAN SENTRA PENYULUHAN KEHUTA NAN PEDESAAN ( SPKP ) 7 8 9 DIKLAT DASAR FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN AHLI DIKLAT DASAR FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL . PELATIHAN PELEBAHAN BAGI PENYULUH KEHUTANAN

NO KEGIATAN 10 PELATIHAN TEKNIS TEKNOLOGI PERKEBUNAN BAGI PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN. 11 BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT BAGI PENYU LUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SE – PROVINSI RIAU 12 TEMU TUGAS PENYULUH SE- NPROVINSI RIAU. 13 14 15 16 MAGANG PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN. PENILAIAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN PEMBINAAN PENYULUH DI TINGKAT KECAMATAN ( BPP / BP3K / UPTD ). PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN TINGKAT PROVINSI

NO KEGIATAN 17 PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN BAHAN INFORMA SI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KE HUTANAN. 18 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN WEB DI BAKORLUH 19 PENYELENGGARAAN DEMFARM PADI SAWAH. 20 21 22 23 JAMBORE NASIONAL PENYULUH KEHUTANAN NASIONAL. PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PENYULUHAM PERTA NIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN. SUVERVISI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN. PEKAN DAERAH KTNA DAN PENYULUH SWAKARSA.

NO KEGIATAN 23 PENINGKATAN KAPASITAS ASOSIASI / HIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN DAN PENYULUH SWADAYA PERKEBUNAN PROVINSI RIAU. 24 RAPAT KOORDINASI ANTARA PROVINSI, KAB / KOTA DAN PUSAT. PENINGKATAN MANAJERIAL PENGURUS KELOMPOK TANI 25 26 MIMBAR SARASEHAN KTNA SE-PROVINSI RIAU. PEMBINAAN PENILAIAN KELAS KELOMPOK MADYA UTAMA ( PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

PROGRAM APBN TAHUN 2016

SISTEMATIKA GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI TERPADU PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN SWASEMBADA PANGAN MATERI, METODE, MEDIA, MEKANISME KERJA DIREKTORAT TEKNIS PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN PETUGAS TEKNIS PENYULUH PERTANIAN Varietas Unggul Pengembangan Sumber-sumber aiir (embung, damparit) PENYULUH SWADAYA/SWASTA PETANI DAN KELOMPOKTANI

TARGET UTAMA GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI TERPADU (Pagu 1,676T) KOMPONEN KEGIATAN VOLUME PELATIHAN PENYULUH Penyuluh ( PNS/THL TB-PP) Penyuluh Swadaya 24.000 Orang 10.000 Orang PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI SENTRA PRODUKSI PANGAN Kelompok Tani (1 Penyuluh, 8 KT) Petani (1 KT, 30 Orang) 192.000 Kelompok 5.760.000 Orang PEMBERDAYAAN PENYULUH SWADAYA Kelompok Tani (1 Penyuluh, 4 KT) 40.000 Kelompok 1.200.000 Orang PENINGKATAN KAPASITAS BP3K 2.600 Unit PENGAWALAN MAHASISWA 4.305 Orang PEMBERDAYAAN P4S 219 Unit PENGEMBANGAN SIMLUHTAN (Kelembagaan Petani, Kelembagaan Penyuluhan, Ketenagaan Penyuluhan) 1 Paket

PENYULUH SWADAYA (Org) DUKUNGAN GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI TERPADU UNTUK MASING-MASING KOMODITAS KOMODITAS VOLUME PENYULUH (Org) PENYULUH SWADAYA (Org) POKTAN (Unit) PETANI (Org) BP3K (Unit) Padi 14,640 6,100 141,520 4,245,600 1,586 Jagung 2,640 1,100 25,520 765,600 286 Kedelai 1,920 800 18,560 556,800 208 Ternak Sapi/ Peternakan 1,680 700 16,240 487,200 182 Tebu/Perkebunan 960 400 9,280 278,400 104 Bawang Merah dan Aneka Cabai/ Hortikultura 2,160 900 20,880 626,400 234 JUMLAH 24,000 10,000 232,000 6,960,000 2,600

Terimakasih atas Perhatian Sekian Terimakasih atas Perhatian SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI RIAU SAHABAT PETANI