SISTEM KEPARTAIAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pertemuan 5 DEMOKRASI Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
Advertisements

SISTEM PEMILU.
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
PEMILIHAN UMUM. Pemilu di Dua Negara UNI SOVIET (sbl 1989) tuntutan politik 10% pemilih menjadi anggota partai Tingkat partisipasi: 99% dari total.
KLASIFIKASI NEGARA DEMOKRASI MODERN
SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku
PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU
POLITIK PERTEMUAN KE 13.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”

Nunung Nasikhah ( ) Fahmi Setya Gana ( ) Ma’rifa Nurjanah ( )
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
Pengantar Partai Politik
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.
Komisioner KPU Kota Malang
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PEMILU.
Seminar Kodifikasi Undang-undang Pemilu (4)
Pengawasan Dana Politik
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF
Partai Politik & Pemilu
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Sistem Kepartaian dan Pemilu
SISTEM PEMILU.
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Pemilu dan Partai Politik
ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU
Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas
Pengarustamaan Pemilu
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
LEMBAGA KEPARTAIAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
D E M O K R A S I Nia Karniawati, S.IP.,M.Si..
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian
By: RANTO, S.IP., M.A Dosen Tetap Ilmu Politik FISIPOL UBB
PROPORTIONAL SAMPLING
Penataan daerah pemilihan
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF HARUS DARI
PPT PKn.
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
Sistem Pemilu Mayoritas/Pluralitas Mixed/ Campuran Proporsianal
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
ELECTORAL FORMULA.
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Langkah Konversi Suara Menjadi Kursi Pemilu 2019 Langkah 1 Menyiapkan Data : 1.Jumlah Alokasi Kursi dalam Satu Dapil; 2.Perolehan Suara Satu Dapil Langkah.
Transcript presentasi:

SISTEM KEPARTAIAN

Jenis / Macam Sistem Kepartaian : Sistem Multi Partai (Multi Party System) Disebabkan : a. Peraturan PerUU-an (UU No.31 Thn.2002)  Kebebasan Pembentukan Partai. b. Sistem Pemilu Proporsional.

2. Sistem Dwi Partai (Two Party System) Terjadi bilamana mayoritas mutlak dalam Lembaga Perwakilan Rakyat selalu dikuasai oleh satu partai dari dua kekuatan politik secara bergiliran dalam Pemilu.

3. Sistem Satu Partai (One Party System) Terjadi oleh sebab : Keharusan Konstitusional. Kondisi atau Konstelasi Sosial Politik terdapat hanya satu Parpol yang dominan.

SISTEM PEMILIHAN UMUM

Sistem Proporsional (Proportional Representation / Multi-Member Constituency) Adalah Menurut suara berimbang, dimana wilayah negara sebagai satu wilayah pemilihan yang utuh dibagi atas sejumlah resor/daerah pemilihan yang berfungsi teknis administrasi semata. Dalam sistem ini dikenal bilangan pembagi pemilihan, yaitu perbandingan (ratio) antara jumlah pemilih dengan jumlah wakil yang akn duduk dalam lembaga perwakilan.

2. Sistem Distrik (Single-member Constituency) Adalah Menurut sistem distrik, jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang direncanakan dalam lembaga perwakilan rakyat. Jadi, satu distrik pemilihan hanya akan ada satu wakil saja. Perwakilan dari distrik adalah organisasi kontestan yang diwakili oleh seorang individu yang disebut sebagai stelsel perorangan