PENDIDIKAN ZAMAN REFORMASI KELOMPOK 8 Puspita Rizky Yandesti (A ) Ferrinda Prafitasari (A ) Fauziah Azhar Rusyadi (A ) Novita Ayu.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

Sistem Pendidikan Islam di Indonesia dan Pembaharuannya
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
DASAR PEMIKIRAN PERSOALAN POLITIK TIDAK DAPAT DILEPASKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
KELEMBAGAAN, PROGRAM, Dan PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Hanindya Mustika Ningtyas
Hakikat PKn.
BAB 13 CIVIL SOCIETY.
Prinsip – Prinsip MBS.
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
TREND DAN ISU KEPERAWATAN KELUARGA
KABAR BAIK! 1. AKRESITASI PGSD ‘B’ (Pertama) 2. MAPRES FIP 2011 : Dari Prodi PGSD 3. Beasiswa berbasis PRODI 4. Kesehatan bersama kita semua….
4 PILLAR BERBANGSA DAN BERNEGARA
Rumusan Masalah dan Latar Belakang Masalah
TANTANGAN DAN PROBLEMATIK PENGEMBANGAN PROFESIONALISASI GURU
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Belajar Dari Sistem Pendidikan di Jepang
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
INISIASI 5 SASARAN DAN BAHAN PEMBINAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pendapat Tentang Sarjana
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN DASAR DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
(Satuan Acara Perkuliahan)
Bab 10 Benang Kusut Pendidikan di Era Otonom Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
dalam konteks ketatanegaraan Negara RI
RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian Dr
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pembentuk Karakter Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KELOMPOK 7 NURUL HIDAYATI ( ) REVANI SASMITANING ( )
GURU SEBAGAI PENDIDIK PENGERTIAN GURU
PENDIDIKAN PROFESI.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
BAB 3 MUNCULNYA NASIONALISME INDONESIA
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
Indikator dan Masalah Pembangunan
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MULTI BUDAYA
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Faktor yang Mempengaruhi Berkembangnya Permasalahan Pendidikan
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Judul :. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pendidikan Berbasis Kompetensi
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
KELOMPOK 7 INTRAPERSONAL.
Profesi kependidikan Oleh : Ika Nia Tri Utami (K ) 23/02/2015
PARADIGMA PENDIDIKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI UNTUK GENERASI EMAS 2045 DAN REFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL   MATA KULIYAH: WAWASAN PENDIDIKAN.
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN KKG DAN MGMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT.
SAYYIDATUT TASHLIYAh( )
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
PERANAN GURU SEBAGAI BAGIAN PGRI DALAM MENINGKATKAN IMTAQ DAN IPTEK PESERTA DIDIK DI ERA GLOBALISASI DI BUAT OLEH : 1. M. FARHAN 2. ANITA KUSUMA 3. DINDA.
BAB 1 BELA NEGARA. Pengertian Bela Negara Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mencari nafkah, sumber kehidupan kita bersama. Seandainya lingkungan.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. KONTRAK BELAJAR Perkuliahan / Kehadiran : 30% Tugas / Quiz : 35% UTS : 15% UAS : 20% 2.
KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI
Transcript presentasi:

PENDIDIKAN ZAMAN REFORMASI KELOMPOK 8 Puspita Rizky Yandesti (A510150116) Ferrinda Prafitasari (A510150123) Fauziah Azhar Rusyadi (A510150127) Novita Ayu Putri Sejati (A510150128)

Pengertian Zaman Reformasi Reformasi merupakan istilah yang amat populer pada masa krisis ini dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk reformasi di bidang pendidikan [Suyanto dan Hisyam,2000:1].

Sektor pendidikan memiliki peran yang strategis dan fungsional dalam upaya membangun suatu masyarakat. Pendidikan senantiasa berusaha untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu perubahan, karena pendidikan sebagai "sarana terbaik yang didisain untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka" (Conference Book, London, 1978 :15-17).

Tilar (1999: 22) memberikan pemikiran tentang reformasi dibidang pendidikan yaitu : 1. Pengikisan korupsi, kolusi dan nepotisme 2. Melaksanakan asa profesionalisme 3. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dan isi kurikulum 4. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 tahun 5. Peningkatan mutu sekolah umum dan kejuruan 6. Peningkatan mutu dan otonomi pendidikan tinggi 7. Pengembangan pendidikan alternatif 8. Peningkatan mutu profesi guru 9. Pembiayaan pendidikan yang demokratis 10. Peraturan dan perundang-undangan 11. Pemberdayaan mahasiswa

Indonesia sejak tahun 1998 merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses demokrasi. Demokrasi juga telah memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hanya beberapa fungsi saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat

Kondisi Pendidikan Zaman Reformasi Dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya Undang-Undang Pendidikan yang baru dan mengubah system pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi, di samping itu kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan meningkat.

Sistem Pendidikan Nasional Era Reformasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 diuraikan dalam indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas RI.

TOKOH-TOKOH ZAMAN REFORMASI KI HAJAR DEWANTORO K.H. HASYIM ASY’ARI K.H. AHMAD DAHLAN