Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.

PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
PEMBANGUNAN DESA TERPADU
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL YANG BERLANGSUNG CEPAT DAN DINAMIS, TELAH MEMUNCULKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG TERUS.
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
PAPARAN MENTERI SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI E (KESRA) DPRD PROPINSI JAWA TIMUR TANGGAL , 26 JUNI 2006 biro perencanaan 1.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PENCARI KEADILAN v. WALIKOTA YOGYAKARTA
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
PEKERJA WANITA & PEKERJA CACAT
Pemkot Semarang Selalu tidak berpihak pada pedagang pasar Analisa Studi Dokumen Pattiro Semarang 21 Januari 2011.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PATIENT SAFETY KESELAMATAN PASIEN S.Pd.,S.Kep.,M.Kes
RENCANA PERKULIAHAN MATA KULIAH SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Pendekatan Partisipasi
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
EKONOMI SUMBERDAYA AIR
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
FORUM SKPD KOTA SURAKARTA TAHUN 2016
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENINGKATAN KINERJA TKSK
RAPAT PLENO TKPKD KOTA SEMARANG
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASARKOMPETENSIDASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN EVALUASI Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN (Pasca UTS)
KEBIJAKAN SPM BERDASARKAN REVISI PP 65 TAHUN 2005
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Harini Rusydina Arsyadi A
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
NEGARA INDONESIA.
RPJMN Bidang Tata Ruang
SEMINAR PROPOSAL & INSTRUMEN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009 STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI.
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
KEBIJAKAN RTH REVITASLISASI PERMASALAHAN HUTAN MALABAR MALANG
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
(CALON WALIKOTA BANDA ACEH) (CALON WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH)
INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
STRATEGI PENANGANAN PMKS
DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.